Suwarno Kemis Mandonga: perpang

PERPANG TNI NO 24 TTG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN TNI

<a href="https://drive.google.com/file/d/1f7jW-hT5l4Hxb3eTcsLvg7-ONWW1ZQH5/view?usp=sharing" target="_blank">TENTARA NASIONAL INDONESIA </a> PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK TNI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Standar Layanan Informasi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia; dan 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK TNI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Panglima TNI ini yang dimaksud dengan: 1. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. 2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik. 3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. 4 Informasi publik bidang TNI yang selanjutnya disebut informasi TNI adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh TNI yang berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang tugasnya. 5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi. 6. PPID Kepala adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang dijabat oleh Kapuspen/Kadispen dan bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. 3 7. PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan informasi TNI yang dijabat oleh Kasatker/ Wakasatker di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Pasal 2 Tujuan diberlakukannya Peraturan Panglima TNI ini untuk memberikan dan meningkatkan standar pelayanan informasi publik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia guna menciptakan hubungan komunikasi yang efektif antara TNI dan pemohon informasi serta pihak-pihak terkait. BAB II AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI Pasal 3 TNI sebagai badan publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di bidang tugasnya. Pasal 4 (1) Informasi di lingkungan TNI bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi, kecuali informasi yang dikecualikan. (2) Informasi di lingkungan TNI dapat diperoleh Pemohon Informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah. (3) Informasi yang dikecualikan di lingkungan TNI bersifat sangat rahasia dan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kepentingan umum. (4) Informasi dan dokumentasi di lingkungan TNI yang berkualifikasi sangat rahasia dan rahasia merupakan informasi dikecualikan. 4 BAB III HAK DAN KEWAJIBAN TNI DALAM PELAYANAN INFORMASI Bagian Kesatu Hak Pasal 5 (1) TNI berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan. (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; c. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; d. informasi yang berkaitan dengan spesifikasi teknis Alutsista, keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana pertahanan negara; e. informasi yang berkaitan dengan data dan/atau dokumen rahasia negara; f. informasi yang berkaitan dengan strategi, doktrin, operasi, taktik, teknik, rencana dan strategi pertahanan serta data terkait kerja sama miter dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian sebagai rahasia atau sangat rahasia; g. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan di lingkungan TNI; dan/atau h. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. 5 Bagian Kedua Kewajiban Pasal 6 TNI Wajib: a. menyediakan dan memberikan informasi TNI sebagaimana diatur dalam Keputusan Panglima TNI ini; b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi TNI secara baik dan efisien; c. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi TNI; d. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan wewenangnya; e. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik; f. menyediakan papan pengumuman dan meja informasi di kantor PPID TNI; g. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi TNI; h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik dengan peraturan perundang-undangan; i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi yang mengajukan keberatan; j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi TNI sesuai dengan Keputusan Panglima ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi TNI pada instansinya; dan l. meningkatkan peran dan kualitas pengawasan internal untuk mewujudkan tertib administrasi dan akuntanbilitas informasi TNI. 6 Pasal 7 Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4, TNI menetapkan PPID Kepala dan PPID Pelaksana serta Petugas Informasi sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam pelayanan informasi di lingkungan TNI. BAB IV PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Bagian Kesatu Pejabat Pengelola Pasal 8 (1) PPID di lingkungan TNI terdiri dari: a. PPID Kepala; dan b. PPID Pelaksana. (2) PPID Kepala di Mabes TNI dijabat oleh Kepala Pusat Penerangan TNI dan di Mabes Angkatan dijabat oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan. (3) PPID Pelaksana dijabat oleh Kasatker/Wakasatker Mabes TNI dan Mabes Angkatan. (4) PPID Kepala dan Pelaksana dijabat secara ex officio. Bagian Kedua Tugas, Tanggung jawab dan Kewenangan PPID Kepala Pasal 9 (1) PPID Kepala bertugas mengoordinasikan pengumpulan dan pendataan seluruh Informasi TNI secara fisik dari setiap Satuan Kerja yang meliputi: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi TNI. 7 (2) Pengumpulan dan pendataan Informasi TNI dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan oleh Satuan Kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi TNI di lingkungan TNI. (3) Dalam hal adanya permohonan Informasi TNI, PPID Kepala bertugas: a. mengoordinasikan pemberian Informasi TNI yang dapat diakses oleh publik dengan PPID Pelaksana untuk memenuhi permohonan Informasi TNI; b. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi TNI secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi TNI ditolak; dan c. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi TNI. (4) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi TNI, PPID Kepala bertugas untuk mengoordinasikan: a. pengumuman informasi TNI melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan b. penyampaian informasi TNI dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh penduduk setempat. (5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan Pelayanan Informasi TNI , PPID Kepala bertugas mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi TNI ditolak. Pasal 10 (1) PPID Kepala bertanggung jawab di bidang layanan informasi TNI yang meliputi proses penyimpanan dan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi pertahanan. (2) PPID Kepala bertanggung jawab mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di lingkungan TNI. 8 (3) PPID Kepala bertanggung jawab menyimpan dan mendokumentasikan informasi pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. (4) PPID Kepala bertanggung jawab mengoordinasiakan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi TNI di bawah penguasaan TNI yang dapat diakses oleh publik. (5) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Kepala bertugas mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi TNI melalui pengumuman dan/atau permohonan. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya PPID Kepala berwenang: a. mengoordinasikan setiap Satuan Kerja di TNI dalam melaksanakan pelayanan Informasi TNI; b. memutuskan suatu Informasi TNI dapat diakses publik atau tidak; c. menolak permohonan Informasi TNI secara tertulis, apabila Informasi TNI yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi TNI secara berkala paling sedikit satu kali dalam sebulan. Bagian Ketiga Tugas, Tanggung jawab dan Kewenangan PPID Pelaksana Pasal 12 PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam proses penyimpanan, pendokumentasian dan penyediaan Informasi Publik di Unit/Satuan Kerja di lingkungan TNI. 9 Pasal 13 (1) Dalam hal tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Pelaksana bertugas membantu PPID Kepala mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi TNI melalui pengumuman dan/atau permohonan. (2) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi TNI, PPID Pelaksana bertugas untuk membantu PPID Kepala dalam mengoordinasikan: a. pengumuman informasi TNI melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan b. penyampaian informasi TNI dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh penduduk setempat. (3) Dalam hal adanya permohonan Informasi TNI, PPID Pelaksana bertugas membantu PPID Kepala dalam: a. mengoordinasikan pemberian Informasi TNI yang dapat diakses oleh publik untuk memenuhi permohonan informasi TNI; b. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi TNI secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi TNI ditolak; dan c. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi TNI. (4) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi TNI, PPID Pelaksana bertugas membantu PPID Kepala dalam mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi TNI ditolak. Pasal 14 (1) PPID Pelaksana bertanggung jawab mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi TNI yang berada di Satuan Kerja. (2) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Pelaksana bertugas mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi TNI secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi: 10 a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan c. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi TNI. (3) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Pelaksana bertugas membantu PPID Kepala dalam mengoordinasikan pendataan informasi TNI yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di lingkungan TNI dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi TNI setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja paling sedikit satu kali dalam sebulan. (4) Penyimpanan dan pendokumentasian Informasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. (5) PPID Pelaksana bertanggung jawab membantu PPID Kepala dalam mengoordinasikan penyediaan seluruh informasi TNI di satker masing masing untuk dapat diakses oleh publik. Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya PPID Pelaksana berwenang: a. mengoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungannya dalam melaksanakan penyediaan informasi TNI; dan b. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi TNI secara berkala paling sedikit satu kali dalam sebulan. Bagian Keempat Tugas dan Tanggung jawab Petugas Informasi Pasal 16 Tugas dan tanggung jawab Petugas Informasi menyiapkan data dan informasi secara online meliputi: a. memberikan nomor pendaftaran; 11 b. mencatat identitas pemohon; c. mencatat e-mail, situs atau website pemohon; d. mencatat informasi TNI yang dimohonkan; e. mengirim dan/atau menjawab permohonan Informasi TNI setelah ada petunjuk atau perintah dari PPID Kepala melalui bahan cetakan; f. melaporkan kepada PPID Kepala atas Informasi TNI yang diminta pemohon; dan g. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi TNI yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Satuan Kerja. Pasal 17 (1) Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya PPID Kepala bertanggung jawab kepada Panglima TNI selaku atasan PPID Kepala. (2) Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada Pimpinan Satker masing-masing selaku atasan PPID Pelaksana. (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya petugas informasi bertanggung jawab kepada PPID masing-masing Satker. (4) PPID Kepala dan PPID Pelaksana diangkat dan ditetapkan melalui Peraturan Panglima TNI. BAB V HUBUNGAN TATA KERJA DALAM PELAYANAN INFORMASI Pasal 18 Hubungan tata kerja dalam penyelenggaraan pelayanan informasi antara PPID Kepala dan PPID Pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi sesuai tugas, hak dan kewenangan masing-masing. 12 Pasal 19 Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi: a. penyampaian Informasi TNI melalui situs resmi yang dapat diakses oleh Publik; b. dalam hal terjadi kasus dan/atau kejadian yang dapat mengancam keselamatan umum dan/atau menjadi perhatian publik, informasi tersebut wajib disampaikan secara serta merta pada kesempatan pertama; c. informasi tambahan dapat diberikan pada kesempatan berikutnya untuk melengkapi informasi yang sudah diberikan; dan d. pengiriman informasi dan dokumentasi di lingkungan TNI menggunakan sarana dan prasarana berupa teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia. BAB VI INFORMASI TNI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN Bagian Kesatu Informasi TNI yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Pasal 20 (1) TNI wajib mengumumkan secara berkala Informasi TNI paling sedikit terdiri atas: a. informasi tentang profil TNI, meliputi: 1. visi dan misi; 2. struktur organisasi dan profil manajemen di TNI; dan 3. tugas, wewenang dan fungsi TNI. b. ringkasan program dan/atau kegiatan TNI: 1. nama program dan kegiatan; 13 2. penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan beserta nomor telepon yang bisa dihubungi; 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan; 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 5. anggaran; dan 6. agenda penting Satker di lingkungan TNI. c. ringkasan Informasi mengenai kinerja TNI: 1. rencana kerja tahunan; dan 2. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. d. ringkasan laporan keuangan, meliputi: 1. laporan keuangan (audited) tahun sebelumnya; 2. laporan realisasi anggaran; dan 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (audited). e. prosedur layanan informasi termasuk hak dan tata cara memperoleh informasi, serta laporan layanan/akses informasi TNI meliputi: 1. jumlah permintaan informasi yang diterima dalam 1 (satu) bulan; 2. tindak lanjut permintaan informasi; 3. waktu yang diperlukan Satker di lingkungan TNI dalam memenuhi setiap permintaan informasi; 4. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; 5. tabulasi alasan penolakan permintaan informasi; 6. tindakan yang diambil pemohon atas penolakan pemberian informasi; 14 7. tanggapan Satker di lingkungan TNI atas keberatan pemohon; dan 8. hasil dan tindak lanjut penyelesaian sengketa. f. informasi peraturan, keputusan dan/atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik yang dikeluarkan oleh TNI meliputi: 1. daftar rancangan dan tahap perumusan; 2. daftar dokumen pendukung yang digunakan dalam proses perumusan; dan 3. daftar peraturan, keputusan dan/atau ketetapan yang telah disahkan atau ditetapkan. g. informasi penerimaan personel meliputi: 1. pengumuman penerimaan personel; 2. pengumuman tata cara pendaftaran personel; 3. pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan personel; 4. daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya; dan 5. daftar calon personil yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar personil yang diterima. h. informasi pengumuman kelulusan hasil seleksi pendidikan yang diadakan TNI, tanpa menyebutkan nilai; i. pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dapat dilakukan melalui website dan papan pengumuman; j. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat TNI maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Satuan Kerja di lingkungan TNI; 15 k. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; dan l. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap Satuan Kerja di lingkungan TNI. (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap enam bulan sekali. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Pasal 21 TNI wajib menyediakan informasi TNI setiap saat yang paling sedikit terdiri atas: a. daftar informasi TNI memuat: 1. nomor; 2. ringkasan isi informasi; 3. pejabat atau unit kerja yang menguasai informasi; 4. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi; 5. waktu dan tempat pembuatan informasi; 6. bentuk informasi yang tersedia; dan 7. jangka waktu penyimpanan arsip. b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan TNI yang paling sedikit terdiri atas: 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 16 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan. c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini. d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan antara lain: 1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan; 2. profil lengkap pimpinan dan personil yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan yang diterima; 3. anggaran TNI secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan 4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Satker di lingkungan TNI. e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; f. surat-menyurat pimpinan atau pejabat TNI dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; g. syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan; h. data perbendaharaan atau inventaris; i. rencana strategis dan rencana kerja TNI; j. agenda kerja pimpinan satuan kerja TNI; k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi TNI yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi TNI yang dimiliki beserta 17 kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi TNI beserta kualifikasinya. Anggaran layanan Informasi TNI serta laporan penggunaannya; l. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; m. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; n. Daftar dan hasil-hasil serta evaluasi penelitian yang dilakukan oleh TNI; o. informasi TNI lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan p. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Pasal 22 TNI wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Pasal 23 (1) Pemohon Informasi dapat dibebankan biaya salinan informasi yang terdiri atas biaya penyalinan, pengiriman dan pengurusan izin pemberian informasi yang didalamnya termasuk Pihak Ketiga. (2) Besaran biaya, tata cara pembayaran dan perlakuan biaya yang diterima disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan besaran biaya, tata cara pembayaran dan perlakuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan prosedur tetap (Protap) PPID. 18 (4) Seluruh biaya yang diperoleh dari Pemohon Informasi menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan wajib disetorkan ke kas Negara. BAB VII STANDAR LAYANAN INFORMASI TNI Bagian Kesatu Umum Pasal 24 (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi TNI dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi TNI. (2) TNI wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: a. pengumuman informasi TNI; dan b. penyediaan informasi TNI berdasarkan permohonan. Bagian Kedua Standar Layanan Informasi TNI melalui Pengumuman Pasal 25 (1) TNI wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami. (3) Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi. Pasal 26 (1) TNI sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dengan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat dan disampaikan tanpa adanya penundaan. 19 (2) TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana dan prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan darurat. (3) TNI yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib memerintahkan pihak penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja tersebut: a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak pihak yang berpotensi terkena dampak; dan b. menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari penyebarluasan informasi. Bagian Ketiga Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan Pasal 27 Seluruh Informasi TNI yang berada pada TNI selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi TNI. Pasal 28 (1) Permohonan Informasi TNI dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis. (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon : a. mengisi formulir permohonan; dan b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan. (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi TNI tercatat dalam formulir permohonan. (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat: a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi TNI diregistrasi; 20 b. nama; c. alamat; d. nomor telepon/e-mail; e. rincian informasi yang dibutuhkan; f. tujuan penggunaan informasi; g. cara memperoleh informasi; dan h. cara mengirimkan informasi. Pasal 29 (1) PPID wajib mengoordinasikan pencatatan permohonan Informasi TNI dalam buku registrasi permohonan. (2) PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi TNI diserahkan kepada Pemohon Informasi TNI. (3) Dalam hal Permohonan Informasi TNI dilakukan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung, PPID wajib memastikan diberikannya nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima. (4) Dalam hal permohonan informasi TNI dilakukan melalui surat atau faksimile atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi TNI untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan nomor pendaftaran dikirim kan kepada Pemohon Informasi TNI. (5) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi TNI. (6) PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi TNI. (7) Buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 21 a. nomor pendaftaran permohonan; b. tanggal permohonan; c. nama Pemohon Informasi TNI; d. alamat/nomor telepon/e-mail; e. informasi TNI yang diminta; f. keputusan untuk menerima, menolak atau menyarankan ke Badan Publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan Badan Publik lain; g. alasan penolakan bila permohonan informasi TNI ditolak; h. informasi mengenai bentuk fisik informasi TNI yang tersedia; i. cara mendapatkan salinan Informasi TNI yang diminta; j. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi TNI yang diminta; k. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi TNI yang diminta; dan l. nomor registrasi pengajuan keberatan apabila Pemohon Informasi TNI mengajukan keberatan atas keputusan PPID. Pasal 30 (1) Dalam hal Pemohon Informasi TNI bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi TNI, PPID wajib: a. memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat Informasi TNI yang dibutuhkan ditempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi TNI yang dimohon; dan b. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki. (2) Dalam hal Pemohon Informasi TNI meminta salinan informasi PPID wajib mengoordinasikan dan memastikan: 22 a. pemohon informasi publik memiliki akses untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon; b. pemohon informasi publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan; dan c. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki. (3) PPID wajib memastikan Pemohon Informasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lama tiga hari kerja sejak permohonan informasi publik diajukan. (4) PPID wajib memastikan permohonan Pemohon Informasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30. Pasal 31 (1) PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis terhadap setiap Permohonan Informasi TNI. (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan: a. apakah informasi publik yang diminta di bawah penguasaannya atau tidak; b. memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya; c. menerima atau menolak permohonan informasi TNI berikut alasannya; d. bentuk informasi TNI yang tersedia; e. biaya, cara dan waktu pembayaran untuk mendapatkan informasi TNI yang dimohon; dan f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi TNI yang dimohon. 23 (3) Dalam hal Informasi TNI yang dimohon diberikan baik sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis pada saat itu juga bersamaan dengan Informasi TNI. (4) Dalam hal Informasi TNI yang dimohon diberikan baik sebagian atau seluruhnya tidak diberikan pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi. (5) Dalam hal permohonan Informasi TNI ditolak, PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan formulir penolakan permohonan paling sedikit memuat: a. nomor pendaftaran; b. nama; c. alamat; d. nomor telepon/e-mail; e. informasi yang dibutuhkan; f. keputusan penolakan; g. alasan pengecualian; dan h. konsekuensi yang timbul. (6) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan paling lama sepuluh hari kerja sejak permohonan diterima. (7) Pemberitahuan Informasi TNI dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan sesuai dengan waktu penyediaan yang telah ditetapkan di dalam pemberitahuan tertulis. (8) Formulir permohonan Informasi TNI yang berisikan nomor pendaftaran dalam hal permohonan tidak disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik dilampirkan bersamaan dengan pemberitahuan tertulis. (9) Dalam hal PPID Kepala belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi TNI yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi TNI yang dikecualikan, PPID Kepala memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. 24 (10) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tidak dapat diperpanjang lagi. Pasal 32 (1) TNI mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan informasi TNI seringan mungkin. (2) TNI menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi TNI yang terdiri atas: a. biaya penyalinan Informasi TNI; b. biaya pengiriman Informasi TNI; dan c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi TNI yang didalamnya terdapat pihak ketiga. (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat. (4) Standar biaya perolehan salinan informasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat Keputusan Panglima TNI setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 33 (1) TNI menetapkan tata cara pembayaran biaya perolehan salinan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Tata cara pembayaran biaya perolehan Informasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. dibayarkan secara langsung kepada TNI dimana permohonan dilakukan; atau b. dibayarkan melalui rekening resmi TNI berdasarkan peraturan perundang-undangan. 25 (3) Dalam hal pembayaran secara langsung, TNI wajib memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci kepada Pemohon Informasi TNI. (4) TNI wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi TNI sesuai dengan tata cara pengumuman informasi TNI secara berkala. BAB VIII TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan Pasal 34 (1) Pemohon Informasi TNI berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: a. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; b. tidak ditanggapinya permohonan Informasi TNI; c. permohonan informasi TNI dianggap tidak sebagaimana yang diminta; d. tidak dipenuhinya permohonan informasi TNI; e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau f. penyampaian Informasi TNI yang melebihi waktu yang ditentukan. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum. Pasal 35 (1) TNI wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat dan nomor kontak PPID. 26 (2) TNI dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya. Bagian Kedua Registrasi Keberatan Pasal 36 (1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh TNI. (2) Dalam pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu pemohon Informasi TNI yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor register pengajuan keberatan. (3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor registrasi pengajuan keberatan; b. nomor pendaftaran permohonan Informasi TNI; c. tujuan penggunaan informasi TNI; d. identitas lengkap pemohon informasi TNI yang mengajukan keberatan; e. identitas kuasa pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan bila ada; f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi; g. kasus posisi permohonan informasi TNI; h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diiisi oleh petugas; i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi TNI yang mengajukan keberatan; dan j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan. 27 Pasal 37 (1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan. (2) Buku register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Nomor registrasi pengajuan keberatan; b. Nomor pendaftaran permohonan Informasi TNI; c. Identitas lengkap Pemohon Informasi TNI dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan; d. Informasi TNI yang diminta; e. Tujuan penggunaan informasi; f. Alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi; g. Waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diiisi oleh petugas; h. Nama dan posisi atasan PPID; i. Nama dan tanda tangan Pemohon Informasi TNI yang mengajukan keberatan; j. Nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan; k. Keputusan atas keberatan; dan l. Keputusan pemohon Informasi TNI atas keputusan atasan PPID. Bagian Ketiga Tanggapan atas Keberatan Pasal 38 (1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi TNI yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lama tiga puluh hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan. 28 (2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; b. nomor surat tanggapan atas keberatan; c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan; d. perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d. (3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut. Pasal 39 Pemohon Informasi TNI yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan Keputusan Atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi paling lama empat belas hari kerja sejak diterimanya Keputusan Atasan PPID. BAB IX LAPORAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Laporan Pasal 40 (1) TNI wajib membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Keputusan Panglima TNI ini secara periodik. (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: 29 a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi; b. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi, antara lain: 1. sarana dan prasarana pelayanan dan pendokumentasian informasi yang dimiliki beserta kondisinya; 2. sumber daya manusia yang dimiliki beserta kualifikasinya dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi termasuk pelayanan informasi; dan 3. anggaran dan pelaporan penggunaannya dalam rangka pengelolaan dan pendokumentasian informasi termasuk pelayanan informasi. c. rincian materi laporan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi: 1. jumlah permintaan informasi; 2. waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi; 3. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan 4. alasan penolakan informasi. d. rincian tentang penyelesaian sengketa informasi yang meliputi: 1. jumlah keberatan yang diterima; 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya; 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat yang berwenang; 4. hasil mediasi atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya; 5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan 6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaanya. 30 e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi TNI; dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi. (4) TNI mengumpulkan laporan dari setiap satker di lingkungan TNI dan membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi TNI; dan b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan Informasi TNI . Bagian Kedua Evaluasi Pasal 41 TNI dapat melakukan evaluasi terhadap pelayanan Informasi TNI yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di lingkungan TNI. Pasal 42 (1) Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelayanan Informasi TNI oleh Kemhan; (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TNI dan diumumkan kepada publik. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Pada saat Keputusan Panglima TNI ini mulai berlaku, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/01/I/2003 tanggal 24 Januari 2003 tentang Wewenang Memberikan Keterangan Pers di Jajaran TNI, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Panglima TNI ini. 31 Pasal 44 Peraturan Panglima TNI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Paraf : Kapuspen :vide N-2 Kababinkum :) Aster :) Askomlek :) Aslog :) Aspers :)vide draf Asops :) Asintel :) Asrenum :) Kasum :) Kasetum : pada tanggal November 2012 PANGLIMA TNI, AGUS SUHARTONO, S.E. LAKSAMANA TNI

PERPANG TNI NO 24 TTG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK TN...

Baca selengkapnya »

KEP PANGLIMA TNI NO 611 TTG PENGANGKATAN PPID DI LINGKUNGAN TNI

<a href="https://drive.google.com/file/d/1f7fB7mTg1QJgqWfKWRo7GaYvnUzsEmRR/view?usp=sharing" target="_blank">TENTARA NASIONAL INDONESIA </a> MARKAS BESAR SALINAN KEPUTUSAN PANGLIMA TNI Nomor : Kep/611/11/2011 tentang PENGANGKATAN KEPALA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Menimbang : Bahwa dalam rangka pengangkatan Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, perlu dikeluarkan keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, 5. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/59/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Petunjuk Administrasi Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. MEMUTUSKAN Menetapkan : 1. Pengangkatan Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut: a. Kapuspen TNI sebagai Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. b. Kadispen TNI AD sebagai Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. c. Kadispen TNI AL sebagai Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. d. Kadispen TNI AU sebagai Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. 2. Tiap-tiap Kepala Pejabat dapat menugaskan staf masing-masing guna kelancaran tugas. 3. Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan tersendiri. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan catatan: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada: FoimOON Menteri Pertahanan RI Para Kas Angkatan Kasum TNI Para Asisten Panglima TNI Kabais TNI Para Asisten Kas Angkatan Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Juli 2011 Panglima TNI Cap/tertanda Agus Suhartono, S.E. Laksamana TNI Untuk Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Setum TNI Prayitno Mansyoer Brigadir Jenderal TNI

KEP PANGLIMA TNI NO 611 TTG PENGANGKATAN PPID DI LINGKUNGAN TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR SALINAN KEPUTUSAN PANGLIMA TNI Nomor : Kep/611/11/2011 tentang PENGANGKATAN KEPALA PEJABAT PENGELOLA...

Baca selengkapnya »

KEP PANGLIMA TNI NO 460 TTG PEJABAT PPID DI LINGKUNGAN MABES TNI

<div> </div><a href="https://drive.google.com/file/d/1f6azM-OqT-imNRdnn0Hld4PAZEdHQZ9i/view?usp=sharing" target="_blank">TENTARA NASIONAL INDONESIA </a> MARKAS BESAR SALINAN KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Nomor Kep/460/VII/2012 <div>tentang PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Di LlNGKUNGAN MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, Menirnbang : Bahwa dalarn rangka pelayanan informasi di lingkungan Markas Sesar Tentara Nasional Indonesia, perlu ditetapkan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Markas Sesar Tentara Nasionallndonesia. Mengingat : </div><div>1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional lndonesia. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Pemerinlah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Presiden Nornor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. 5. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/59/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Petunjuk Administrasi Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. 6. Peraturan Komisi Inforrnasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. MEMUTUSKAN </div><div>Menetapkan: </div><div>1. Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. seperti tercanturn pada lampiran keputusan ini. 2. PPID Kepala sebagaimana pada lampiran keputusan ini mempunyai tugas : </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; text-align: left;"><div>a. menjamin adanya keterbukaan inforrnasi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan dapat diakses oleh publlk; </div><div>b. rnenyediakan, rnenyimpan dan mendokumentasikan informasi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; </div><div>c. rnelayani informasi publik dengan akurat dan benar, serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti; </div><div>d. melayani informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana serta bersifat proaktif; </div><div>e. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien; </div><div>f. mengoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan PPID Pelaksana di Satker untuk memenuhi permohonan informasi; </div><div>g. menetapkan intormasi yang dikecualikan dan menentukan jungka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses; dan </div><div>h. membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional lndonesia kepada Panglima TNI. </div></blockquote><div> 3. PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini mempunyai tugas: a. membantu PPID Kepala dalam rangka menjamin adanya keterbukaan informasi di lingkungan Satker masing masing; b. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi di lingkungan Satker masing masing; c. memberikan lnformasi kepada PPID Kepala sesuai dengan tingkat kewenangannya; d. memberikan informas: kepada PPID Kepala dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana serta bersifat proaktif; e melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya sesuai dengan bidang tugasnya; f. menyarankan kepada PPID Kepala tentang informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai intonnasi yang dapat diakses; g. menyediakan informasi dan dokumen yang ada dibidang tugas Salker masmq-masinq seSU81 ketentuan perundang-undangan yang berlaku; h. memberikan pelayanan informasi, data dan dokumentasi dengan mengirirnkan secara berkala kepada PPID Kepala; dan i. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas dalam hal menyarankan perrnononan informasi ditolak kepada PPID Kepala. 4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, PPID Kepala bertanggung jawab kepada Panglima TNI selaku atasan PPID Kepala, PPIO Pelaksana bertanggung jawab kepada Pimprnan Satker masing-masing selaku atasan PPID Pelaksana 5. Bila terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi, PPID Kepala bertugas mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberalan apabila permohonan informasi ditolak. 6. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anqqaran Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasionallndonesia. 7. Keputusan ini berlaku sejak tanqqal ditetapkan. Dengan catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 4 Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Pertahanan 2. Para Kas Angkatan 3. Kasum TNI 4. Para Asisten Panglima TNI 5. Kabais TNI 6. Para Asisten Kas Angkatan 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2012 Pang lima TNI, tertanda Agus Suhartono, S.E. Laksamana TNI TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR Salman Lampiran Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/460NII/2012 Tanggal 20 Juli 2012 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 01 LlNGKUNGAN MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA Pengarah Panglima TNI Penanggung Jawab Kasurn TNI Pejabat Pengelola lnforrnast dan Dokumentasi 1 PPIO Kepala 2. PPID Pelaksana PPID Kepala Kapuspen TN I PPID Pelaksana 1 Walrjen TNI 2. Pa Sahli TK III Bid. Polkamnas Pang lima TNI 3, Wadan Sesko TNI 4. Wakabais TNI 5. Passusporn TNI 6. Kababek TNI 7 Kapusbrntal TNI 8. Kapusku TNI 9, Kapusjarah TNI 10. Kapusinfolahta TNI 11 Dan PMPP TNI 12 Kapusjianstra TNI 13. Kapusdalops 1NI 14. Oansatkomlek TNI 15, Kasetum TNI 16 Orjen TNI 17. Kapusrnasrnil 18 Waasrenum Panghma TNI 19 WaaslI1tel Panghma TNI 20. Waasops Panglima TNI 21. Waaspers Panglima TNI 22. Waaslog Panglima TNI 23 Waaskomlek Panghma TNI 24. Waaster Panglrma TNI 25. Wadan Kodiklat TNI 26. Wadan Paspampres 27. Wakababinkum TNI 28 Waka Dilmiltama 29 Wakapuspen TNI 2 30. Wakapuskes TNI 31. Kas Kohanudnas 32. Dirmin Akademi TNI 33. Kasgartap I/Jakarta 34. Kasgartap Il/Bandung 35. Kasgartap IIl/Surabaya 36. Dandenma Mabes TNI Panglima TNI, tertanda Agus Suhartono, S.E Laksamana TNI </div>

KEP PANGLIMA TNI NO 460 TTG PEJABAT PPID DI LINGKUNGAN MABES TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR SALINAN KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Nomor Kep/460/VII/2012 tentang PENGANGKATAN PE...

Baca selengkapnya »

PERPANG TNI NO 53 THN 2015 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN SOP AP DI LINGKUNGAN TNI

No. 10 1 -09.040229 PA: REN-02 TENTARA NASIONAL INDONESIA PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ANDMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DITETAPKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2015 TENTARA NASIONAL INDONESIA PERATUFAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, Menimbang : <div>a. bahwa tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di indonesia adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, netral, sejahtera dan berdedikasi melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam sistem manajemen pemerintahan; b. bahwa kegiatan penyusunan dan implementasi SOP AP memerlukan partisipasi penub dari seluruh unsur aparatur yang ada di dalam institusi pemerintah termasuk TNI; C. bahwa Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur daam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan merupakan pedoman/acuan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan instansi masing masing dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia ten tang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : </div><div>1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Ten tara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20 10-2025; 5. Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process); 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-20 19; 8. Keputusan Panglima TNT Nomor Kep/ 1035/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015-2019; 9. Peraturan Panglima TNT Nomor 43 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Panglima mi yang dimaksud dengan: 1. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana clan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. 2. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan TNI yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan TNT yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dij alankan oleh organisasi pemerintah. 4. SOP Administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan iebih dari satu peran atau jabatan. 5. SOP Teknis adalah prosedur standaryang sangat rinci dan kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan. 6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. 7. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnva disebut Panglima adalah peIvira tinggi militer yang memimpin TNT. 8. Prajurit adalah anggota TNT. 9. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan TNT. 10. Diagram Alir Bercabang adalah format prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi pemerintah yang memuat berbagai kegiatan clan memerlukan pengambilan keputusan dengan hanya menggunakan 5 (lima) simbol yang dihubungkan secara bercabang-cabang. Pasal 2 Peraturan Panglima mi bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Satker di lingkungan Mabes TNT, Mabes Angkatan clan j aj arannya dalam mengidentifikasi, menyusun, mend okumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 3 Sasaran yang hendak dicapai melalui Peraturan Panglima mi adalah: a. setiap satker di iingkungan TNI sampai dengan unit yang terkecil memiliki SOP AP-nya masing-masing; b. penyempurnaan proses penyeienggaraan administrasi pemerintahan di iingkungan TN1; C. ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di iingkungan TNI; dan d. peningkatan kualitas pelavanan Satker di lingkungan TNI yang melaksanakan fungsi pelayanan Publik kepada masyarakat. BAB II PRINSIP DAN MANFAAT Bagian Kesatu Prinsip Pasal 4 Prinsip dalam penyusunan SOP AP sebagai berikut: a. kemudahan dan kejelasan, bahwa prosedur yang distandarkan harus mudah dimengerti dan diterapkan oleh Prajurit dan PNS meskipun baru dalam pelaksanaan tugasnya; b. efisiensi dan efektivitas, bahwa prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas; C. keselarasan, bahwa prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait; d. keterukuran, bahwa output darl prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya; e. dinamis, bahwa prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; f. berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani, bahwa prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna; g. kepatuhan hukum, bahwa prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang undangan; dan h. kepastian hukum, bahwa prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi anggota TNI dan PNS dari kemungkinan tuntutan hukum. Pasal 5 Pninsip Pelaksanaan SOP AP sebagai berikut: a. konsisten, bahwa SOP AP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun, dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran organisasi di lingkungan TNI; b. komitmen, bahwa SOP AP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari selurub jajaran organisasi, dan tingkatan yang terendah sampai tertinggi; C. perbaikan berkelanjutan, bahwa pelaksanaan SOP AP harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif; d. mengikat, bahwa SOP AP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan; e. seluruh unsur memiliki peran penting, bahwa seluruh aparatur melaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan dan jika tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan; dan f. terdokumentasi dengan baik, bahwa seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan acuan atau referensi bagi yang memerlukannya. Bagian Kedua Manfaat Pasal S Manfaat penyusunan SOP AP sebagai berikut: a. sebagai standardisasi cara yang dilakukan prajurit dan PNS dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang Prajurit dan PNS dalam melaksanakan tugasnya; C. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual clan organisasi secara keseluruhan; d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; e. menciptakan ukuran standar kinerja untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan; f. memastikan pelaksanaan tugas di setiap Satker dapat berlangsung dalam berbagai situasi; g. memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh Prajurit dan PNS dalam melaksanakan tugasnya; h. memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi Prajurit dan PNS; i. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh Prajurit dan PNS dalam melaksanakan tugasnya; j. sebagai instrumen yang dapat melindungi Prajurit dan PNS dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan; k. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; 1. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan m. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan. 7 BAB III FORMAT DAN DOKUMEN SOP AP Bagian Kesatu Format Pasal 7 Format SOP AP yang dipergunakan dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan TNI adalah Format Diagram Alir Bercabang. Pasal 8 Simbol yang digunakan dalam Diagram Alir Bercabang terdiri atas 5 (lima) simbol sebagai berikut: a. 4 (empat) simbol dasar flowcharts; dan b. 1 (satu) simbol penghubung ganti halaman. Pasal 9 (1) 5 (lima) simbol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas: a. simbol kapsul untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir; b. simbol kotak untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi; C. simbol belah ketupat untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan; d. simbol anak panah/panah untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan); dan e. simbol segi lima untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman. (2) Gambar dan bentuk 5 (lima) simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima mi. Pasal 10 Penggunaan 5 (lima) simbol dalam penyusunan SOP AP sebagai berikut: a. SOP AP mendeskripsikan prosedur kegiatan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu pelaksana bersifat makro maupun mikro dan prosedur yang bersifat teknis detail menyangkut urusan administrasi dan urusan teknis; ro b. alternatif sifat kegiatan administrasi pemerintahan terdiri atas kegiatan eksekusi dan pengambilan keputusan; C. penggunaan simbol selain yang ditentukan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tidak dipergunakan disebabkan prosedur yang dideskripsikan bersifat umum, tidak rinci dan tidak bersifat teknis; d. penulisan kegiatan dalam prosedur bersifat aktif, menggunakan kata kerja tanpa subjek; dan e. penyusunan SOP AP mi hanya memberlakukan penulisan flowcharts secara vertikal, bahwa Diagram Alir Bercaban dituliskan secara vertikal sehingga hanya mengenal penyambungan simbol yang menghubungkan antar halaman segi lima dan tidak mengenal simbol lingkaran kecil penghubung dalam satu halaman. Pasal 11 (1) Ketentuan penulisan format kegiatan sebagai berikut: a. penulisan pelaksana dalam SOP AP mi dipisahkan dan kegiatan; b. untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dan tumpang tindih yang tidak efisien maka penulisan kegiatan tidak disertai dengan pelaksana kegiatan dan dipisahkan dalam kolom pelaksana tersendiri; C. penulisan kegiatan menggunakan kata kerja aktif yang diikuti dengan objek dan keterangan seperti menulis laporan, mendokumentasikan surat pengaduan, mengumpulkan bahan rapat, mengirim surat undangan kepada peserta, meneliti berkas, menandatangani draft surat net, mengarsipkan dokumen; dan d. penulisan pelaksana tidak diurutkan secara hierarki tetapi didasarkan pada sekuen kegiatan sehingga kegiatan selalu dimulai dari sisi kiri dan tidak ada kegiatan yang dimulai dari tengah maupun sisi kanan dari matriks flowcharts. (2) Contoh ketentuan penulisan format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bagian Identitas SOP AP dan Bagian Flowchart SOP AP sesuai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima mi. Bagian Kedna Dokumen Pasal 12 Dokumen SOP AP merupakan dokumen berisi prosedur standar yang secara keseluruhan membentuk satu kesatuan proses, meliputi: a. unsur dokumentasi; dan b. unsur prosedur. Pasal 13 (1) Unsur dokurnentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan unsur dari Dokumen SOP AP yang berisi hal-hal yang terkait dengan proses pendokumentasian SOP AP. (2) Unsur dokumentasi SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul depan sebuah dokumen SOP AP yang berisi informasi mengenai: 1. judul SOP AP; 2. instansi/satuan kerja; 3. tahun pembuatan; dan 4. informasi lain yang diperlukan. b. Keputusan Kasatker tentang penetapan dokumen SOP AP mi; C. Daftar isi dokumen SOP AP; d. Penjelasan singkat meliputi: 1. ruang lingkup; 2. tujuan prosedur dibuat dan kebutuhan organisasi; 3. ringkasan memuat penjelasan singkat mengenai prosedur yang dibuat; dan 4. definisi/pengertian umum, yang memuat definisi yang terkait dengan prosedur yang distandarkan. 10 Pasal 14 Unsur prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dibagi dalam dua bagian, yaitu a. bagian identitas; dan b. bagian flowchart. Pasal 15 (1) Bagian identitas dari unsur prosedur dalam SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi: a. logo dan nama satuan kerja, nomenklatur satuan/unit organisasi pembuat; b. nomor SOP AP, yaitu nomor prosedur sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan TNT; C. tanggal pembuatan, yaitu tanggal selesainya SOP AP dibuat bukan tanggal dimulainya pembuatannya; d. tanggal revisi, yaitu tanggal SOP AP direvisi atau tanggal rencana ditinjau ulangnya SOP AP dimaksud; C. tanggal efektif, yaitu tanggal mulai diberlakukan SOP AP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya Dokumen SOP AP; f. pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat satuan kerja, yang berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat yang disertai dengan NRP/ NIP serta stempel/ cap Satuan Kerja; g. dasar hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur pembuatan SOP AP; h. keterkaitan, berisi penjelasan tentang hubungan SOP AP yang dibuat dengan proses pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam SOP AP lainnya; i. peringatan, berisi penjelasan mengenai kemungkinan kemungkinan yang terjadi ketika pro sedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan; j. kualifikasi pelaksana, berisi penjelasan mengenai kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan; 11 k. peralatan dan perlengkapan, berisi penjelasan mengenai daltar peralatan utama dan perlengkapan yang dibutuhkan terkait secara langsung dengan prosedur yang di-SOP-kan; dan 1. pencatatan dan pendataan, memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh pejabat tertentu berupa formulir-formulir yang akan diisi oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam proses. (2) Contoh Bagian identitas SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima mi. Pasal 16 (1) Bagian flowchart sebagaimana dimaksud dalam Pasál 14 huruf b, merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau prosedur kegiatan beserta mutu baku dan keterangan yang dip erukan. (2) Bagian flowchart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menj ellaskan langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis dari prosedur yang distandarkan terdiri atas: a. nomor kegiatan; b. uraian kegiatan yang berisi langkah-langkah (pro sedur); C. pelaksana yang merupakan peaku kegiatan; d. mutu baku yang berisi kelengkapan, waktu, output dan e. keterangan. (3) Agar SOP AP yang disusun terkait dengan kinerja, maka setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku tertentu, seperti waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan persyaratan yang diperlukan/berupa standar input dan outputnya. (4) Contoh bagian flowchart SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) tercantum dalam Lampiran JIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Panglima mi. 12 Bagian Keempat Penetapan Dokumen SOP AP Pasal 17 (1) Penetaiian dalam SOP AP mengikat bagi seluruh unsur yang ada di setiap Satuan Kerja di Lingkungan TNI untuk diaplikasikan oleh Prajurit dan PNS dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. (2) Prosedur penetapan dokumen SOP AP sebagai berikut: a. tim penyusun SOP sub Satker dari Satker menyusun Rancangan Dokumen SOP AP dan menyampaikan kepada tim penyusun SOP Satker untuk diintegrasikan menjadi Rancangan SOP AP Satker; b. tim penyusun SOP Satker menyampaikan Rancangan Dokumen SOP AP yang merupakan integrasi dan Rancangan Dokumen SOP AP sub Satker secara berjenjang kepada Tim Kerja Reformasi Birokrasi TNI; dan c. Kasatker menetapkan SOP AP yang benlaku di lingkungannya masing-masing berdasarkan dokumen SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB IV LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SOP AP Pasal 18 Penyusunan SOP AP meliputi sikius sebagai benikut: a. persiapan; b. penilaian Kebutuhan SOP AP; C. pengembangan SOP AP; d. penerapan SOP AP; dan e. monitoring dan evaluasi SOP AP. Bagian Kesatu Persiapan Penyusunan SOP AP Pasal 19 Persiapan penyusunan SOP AP sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a dilakukan dengan membentuk tim Pokja penyusunan SOP AP yang terdiri atas: 13 a. Tim Pokja penyusunan SOP AP TNI secara keseluruhan; dan b. Tim Pokja penyusunan SOP AP Unit Organisasi/Satker Satker-Satker di lingkungan TNI. Pasal 20 (1) Tim Pokja penyusun SOP AP TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penyusunan SOP AP di lingkungan TNI yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kasum TNI selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi TNT. (2) Tim Penyusun SOP AP TNI sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas untuk: a. penyusunan pedoman; b. penyusunan program kerja dan sosialisasi kebijakan; C. melaksanakan kegiatan asistensi dan fasilitas; dan d. melakukan koordinasi penyusunan SOP AP bagi seluruh satuan/unit organisasi yang ada di lingkungan TNT. Pasal 21 (1) Tim Penyusun SOP AP Satker bertanggung jawab terhadap proses penyusunan SOP AP di sub Satker masing-masing yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dan! Kasatker masing-masing. (2) tim penyusun SOP AP Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk: a. melakukan sosialisasi kebijakan; b. melaksanakan kegiatan asistensi dan fasilitas; dan C. melakukan koordinasi penyusunan SOP AP Satker, Bagian Kedua Penilaian Kebutuhan SOP AP Pasal 22 (1) Penilaian kebutuhan adalah proses awal penyusunan SOP AP yang dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kebutuhan SOP AP yang akan disusun. 14 (2) Satker yang telah memiliki SOP AP, melakukan evaluasi terhadap SOP AP yang ada clan mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan. (3) Satker yang belum memiliki SOP AP, mengidentifikasi kebutuhan SOP AP yang diperlukan. Pasal 23 Penilaian kebutuhan SOP AP bertujuan untuk mengetahui: a. ruang lingkup, berkaitan dengan bidang tugas dan prosedur-prosedur operasional untuk distandarkan; b. format SOP AP yang diterapkan; clan C. jumlah SOP AP yang dibutuhkan sesuai dengan prioritas. Pasal 24 Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penilaian kebutuhan yaitu: a. lingkungan operasional; b. kebijakan pemerintah; dan C. kebutuhan organisasi. Pasal 25 (1) Lingkungan operasional sebagaimana dimaksud daiam Pasal 24 huruf a, merupakan lingkungan yang harus dipertimbangkan oleh organisasi dalam melaksan akan tugas dan fungsinya, baik internal maupun eksternal. (2) Berbagai hal yang dapat membantu mengidentifikasi aspek aspek lingkungan operasional dan dapat memengaruhi SOP AP sebagai berilcut: a. hubungan antara satuan kerja dengan berbagai satuan kerja terkait; b. hubungan satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang sejenis di Satker lain; dan C. sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. 15 Pasal 26 (1) Kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, merupakan peraturan prundang-undangan yang memberikan pengaruh dalarn penyusunan SOP AP. (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan/Keputusan Panglima atau peraturan lain yang terkait dengan organisasi. Pasal 27 (1) Penilaian kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, berkaitan dengan prioritas terhadap prosedur-prosedur yang mendesak untuk segera distandarkan. (2) Kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terjadi karena perubahan struktur organisasi, susunan organisasi clan tata kerja atau karena kebutuhan organisasi di lingkungan TNT. Pasal 28 (1) Langkah-langkah penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sebagai berikut: a. menyusun rencana penilaian kebutuhan dengan target yang jelas, serta pembagian tugas siapa melakukan apa; b. melakukan penilaian kebutuhan, meliputi: 1. SOP AP yang telah ada dan akan disempurnakan; dan 2. SOP AP yang belum ada dan akan dibuat. C. menyusun daftar SOP AP yang akan dikembangkan; dan d. menyusun dokumen penilaian kebutuhan SOP AP sebagai tahap akhir dari penilaian kebutuhan SOP AP, yang memuat kesimpulan dan rekomendasi. (2) Untuk membantu melakukan penilaian kebutuhan dapat digunakan tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran lilA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Panglima mi. 16 Bagian Ketiga Pengembangan SOP AP Pasal 29 Pengembangan SOP AP pada dasarnya meliputi lima tahapan proses kegiatan secara berurutan yang dapat dirinci sebagai berikut: a. pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif; b. analisis dan pemilihan alternatif; C. penulisan SOP AP; d. pengujian dan evaluasi SOP AP; dan e. pengesahan SOP AP. Paragraf 1 Pengumpulan Informasi dan Identifikasi Alternatif SOP AP Pasal 30 (1) Berdasarkan penhlaian kebutuhan, ditentukan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan SOP AP. (2) Identifikasi informasi yang akan dibutuhkan dipisahkan menurut sumbernya yaitu informasi sumber primer dan informasi sumber sekunder. Pasal 31 Teknik pengumpulan informasi untuk mengembangkan SOP AP, terdiri atas: a. teknik curah pendapat; b. teknik diskusi terfokus; C. teknik wawancara; d. teknik survei; e. teknik perbandingan kualitas; dan f. telaahan dokumen. Pasal 32 Teknik curah pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan bila tim penyusun SOP AP tidak memiliki cukup informasi yang diperlukan dalam pengembangan SOP AP. 17 Pasal 33 Teknik diskusi terfokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan jika tim penyusun SOP AP telah memiliki informasi prosedur-prosedur yang akan distandarkan tetapi ingin lebih mendalaminya dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Pasal 34 (1) Teknik wawancara sebagaimana din-iaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilakukan jika tim penyusun SOP AP ingin mendapatkan informasi secara mendalam dari narasumber, yaitu orang yang menguasai secara teknis berkaitan dengan pro sedur-pro sedur yang akan distandarkan. (2) Keberhasilan teknik wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergantung dari instrumen yang digunakan, pemilihan narasumber dan pewawancara yang tepat. Pasal 35 (1) Teknik survei sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf d, dilakukan jika tim penyusun SOP AP ingin memperoleh informasi dari sejumlah responden terkait dengan pelayanan yang dipilih secara acak. (2) Teknik survei dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diinginkan oleh anggota TNI, PNS dan/atau masyarakat. Pasal 36 Teknik perbandingan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, dilakukan jika tim penyusun SOP AP memandang bahwa terdapat banyak Satker sejenis yang telah memiliki SOP AP dan dap at dijadikan contoh untuk pengembangan SOP AP. Pasal 37 Telaahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, dilakukan untuk memperoleh informasi sekunder dan dokumen-dokumen pemerintah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur yang akan distandarkan. bNi] Pasal 38 (1) Dalam pelaksanaannya teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dipilih sesuai kebutuhan untuk memperoleh hasil pengembangan SOP AP yang baik. (2) Tim penyusun SOP AP hams dapat menganalisis dan menentukan alternatif prosedur yang paling memenuhi kebutuhan organisasi. Pasal 39 Langkah-langkah identifikasi SOP AP berdasarkan analisis tugas clan fungsi yang dimiliki organisasi pemerintah sebagai berikut: a. menganalisis tugas dan fungsi dengan merinci tugas clan fungsi struktur organisasi terendah menjadi kegiatan operasional; b. mengidentifikasi output final dari output sementara yang dihasilkan struktur terendah organisasi dengan melakukan penelusuran struktur yang menghasilkan output final tersebut; C. mengidentifikasi kegiatan dari output final dengan merumuskan kegiatan keseluruhan dan aspek parsial yang ada di awal pada saat dan setelah dari output final tersebut; d. merumuskan judul SOP AP dengan menggabungkan kegiatan dengan output final penggabungan kegiatan secara keseluruhan dengan output final menjadi judul SOP makro dan penggabungan aspek parsial menjadi judul SOP mikro; dan e. mengindentifikasi seluruh judul SOP AP yang telah dihasilkan balk judul SOP makro dan mikro dengan mengelompokkan sesuai dengan tingkat struktur organisasinya. Paragraf 2 Analisis dan Pemilihan Alternatif Pasal 40 (1) Analisis dan pemiihan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dapat menggunakan prinsip-prinsip penyusunan SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai acuan untuk menentukan alternatif yang akan dipiih untuk distandarkan. 19 (2) Setiap alternatif prosedur dapat diuji satu per satu yang hasilnya akan memberikan informasi mengenai keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif yang diajukan. Paragraf 3 Penulisan SOP AP Pasal 41 (1) Kegiatan penulisan SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terdiri dari bagian flowchart clan identitas dengan menggunakan lima simbol dan format diagram alir bercabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9. (2) Dalam menentukan SOP AP yang akan dibuat, tenlebih dahulu diidentifikasi melalui tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. Paragraf 4 Pengujian dan evaluasi SOP AP Pasal 42 Pengujian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan melalui dua cara sebagai berikut: a. Simulasi, merupakan kegiatan menjalankan prosedur sesuai dengan SOP AP yang telah dibuat tetapi bukan oleh pelaksana yang sebenarnya, melainkan oleh tim penyusun SOP AP untuk melihat apakah prosedur yang disusun teiah memenuhi pninsip penyusunan SOP AP; dan b. Uji Coba, merupakan kegiatan percobaan untuk menjalankan prosedur sesuai dengan SOP AP yang telah dibuat dengan melibatkan pelaksana yang sebenarnya sehingga kendala-kendala yang kemungkinan ditemui pada tahapan penerapan nantinya, dapat dikenali terlebih dahulu. Paragraf 5 Pengesahan SOP AP Pasal 43 (1) Pengesahan SOP AP Satker UO Mabes TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e ditandatangani oleh Kasum TNI atas nama Panglima TNI. 20 (2) Untuk memudahkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim penyusun dari Satker membuat ringkasan eksekutif tentang isi SOP AP yang disusun. (3) Pengesahan SOP AP di Lingkungan UO Angkatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kas Angkatan masing masing. Bagian Keempat Penerapan SOP AP Pasal 44 (1) Proses penerapan SOP AP harus dapat memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut mi dapat tercapai: a. setiap pelaksana mengetahui SOP AP yang baru/diubah dan mengetahui alasan perubahannya; b. salman SOP AP disebarluaskan sesuai kebutuhan dan siap diakses oleh semua pengguna; C. setiap pelaksana mengetahui perannya dalam SOP AP dan dapat menggunakan semua pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk menerapkan SOP AP secara aman dan efektif; dan d. terdapat mekanisme untuk memonitor/memantau kinerj a, mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin muncul, dan menyediakan dukungan dalam proses penerapan SOP AP. (2) Keberhasilan pelaksanaan penerapan tergantung pada keberhasilan proses simulasi dan pengujian pada tahapan pengembangan SOP AP. Pasal 45 Untuk menjamin keberhasilan penerapan SOP AP diperlukan strategi penerapan yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: a. perencanaan penerapan SOP AP, harus disertai dengan rencana penerapan yang tepat yang memberikan kesempatan kepada setiap anggota yang berkepentingan untuk mempelajari dan memahami semua tugas, arahan, dan jadwal serta kebutuhan sumber daya yang terkait; 21 b. proses pemberitahuan / penyebarluasan informasi perubahan; C. distribusi Salman berbagai SOP AP yang dikembangkan harus tersedia untuk semua pelaksana yang terkait dalam SOP AP tersebut; d. pelatihan SOP AP untuk pelaksananya baik dalam bentuk formal atau informal, yang dilaksanakan dalarn kelas ataupun pada pelaksanaan tugas sehari-hari; dan e. supervisi dilakukan sampai SOP AP benar-benar dikuasai oleh para pelaksana. Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP AP Pasal 46 (1) Pelaksanaan penerapan SOP AP harus secara terus-menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat beijalan dengan balk. (2) Saran dan masukan dalam setiap monitoring diperlukan untuk evaluasi sehingga penyempurnaan terhadap SOP AP dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan. Paragraf 1 Monitoring Pasal 47 (1) Proses monitoring hams diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP AP yang baru. (2) Monitoring SOP AP dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali sedangkan pelaksanaan monitoring secara umum melekat pada saat SOP AP dilaksanakan oleh pelaksananya. (3) Untuk membantu dokumentasi dalam melakukan monitoring, dapat digunakan tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima mi. 22 Pasal 48 Metode-metode monitoring, antara lain dapat berupa: a. observasi supervisor, yaitu menggunakan supervisor di setiap unit kerja sebagai observer yang memantau jalannya penerapan SOP AP; b. interview dengan pelaksana melalui wawancara dengan para p e lak s an a; C. interview dengan anggota masyarakat berupa pengumpulan informasi dari pihak di luar organisasi TNI; d. pertemuan dan diskusi kelompok kerja; dan e. pengarahan dalam pelaksanaan, untuk menjamin agar proses berjalan sesuai dengan prosedur yang telah dibakukan. Paragraf 2 Evaluasi Pasal 49 (1) SOP AP perlu terus-menerus dievaluasi agar prosedur prosedur dalam organisasi selalu merujuk pada akuntabilitas kinerja yang baik. (2) lujuan dilakukan evaluasi untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan SOP AP yang sudah disu sun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. (3) Evaluasi SOP AP secara reguler dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil dapat dilalcukan sesuai kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Pasal 50 (1) Tahapan evaluasi dalam sikius penyusunan SOP AP merupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap serangkaian proses operasi dan aktivitas yang telah dibakukan dalam bentuk SOP AP dalam rangka menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan. (2) Evaluasi, sebagai langkah tindak lanjut dari tahapan monitoring, dapat meliputi substansi SOP AP dan/atau berkaitan dengan proses penerapannya. 23 (3) Untuk memudahkan evauasi, dapat digunakan tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran IIIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima mi. Bagian Keenam SOP AP di Lingkungan Angkatan Pasal 51 Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP AP pada tingkat Angkatan diatur dengan Peraturan Kas Angkatan masing-masing. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 Peraturan Panglima mi mulai benlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015 PANGLIMA TNT, tertanda GATOT NURMAN'lYO JENDERAL TNT Autentikasi ALA SETUM TNT, rUSXNIARTO, S.E. ADIR JENDERAL TNT LAMPIRAN I PERATURAN PANGLIMA TNI NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYtJSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Dl LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA GAMBAR, BENTUK DAN ARTI 5 (LIMA) SIM3OL SOP AP • NO GAMBAR KETERANGAN 1 2 3 C= Simbol Kapsul Terminator untuk 1• mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir E Simbol kotak/ Process untuk mendeskripsikan 2. proses atau kegiatan eksekusi Simbol Belah Ketu pat/Decision untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan 3• keputusan Simbol Anak Panah/Arrow/untuk • 4' mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan) Simbol Segilima/ off-Page Connector untuk 5• mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman. PANGLIMA TM, tertanda GATOT NURMANTYO JENDERAL TNI A, TNI, BRIGADIR JENDERAL TNT 25 LAMPIRAN II PERATURAN PANGUMA TNT NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG FED OMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA A. PENENTUAN PENULISAN FORMAT SOP AP BAGIAN IDENTITAS SOP AP NOMOR SOP B/SOP AP-04/Vll/2015 I PEMBUATAN : 17Juli 2015 TGL. REVISI EFEKTIF :18Agustus 2015 MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA STAF DISAHKAN Asrenum Panglima TNJ KEBIJAKAN STRATEGIS DAN OLEH PERENCANAAN UMUM (tanda tangan) Agung Pramono, S.H., M.I-Ium. Laksamana Muda TNI NAMA SOP PENYUSUNAN KONSEP SURAT/LAPORANJTANGGAPAN DAN SARAN MASUKAN DI LINGKUNGAN SPABAN lI/JEMEN SRENUM TNI DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentarig 1. Memiliki kemampuan penyusunan konsep Susunari Orgariisasi TNI surat/laporan/tanggapan clan saran masukan 2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional pembuatan konsep surat/laporan/tanggapan Prosedur Administrasi Pemerintahan dan saran masukan 3. Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2013 tentang 3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan Susunari Organisasi dan Tugas SUM TNI prosedur administasi pemerintahan 4. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/685/ IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Petunjuk Administrasi tentang Administasi Umum TNI KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Masuk Keluar Surat Berdasarkan Disposisi 1. Lembar Edaran/Lembar Disposisi Asrenurn/Waasrenum Panglima TNI 2. SOP Pembentukan Pokja 2. Term of Refference 3. Komputer/ Printer/Scanner PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Apabila Penyusunan Konsep Surat/Laporan/ Tanggapan Disimpan sebagai data elektronik dan manual Dan Saran Masukan di Lingkungan Spaban Il/Jemen Srenum TNI mengalami keterlambatan maka akan berpengaruh kepada Pengambilan Keputusan oleh Pimpinan TNI 0 Cl) 0 w 0 0 0 o CI) tJ C C a) Cl) 0 ••• h. Co C 0 -I Cd -J Cd cc z CL C', C L1 Cd __ 0 U) a) (I) C', 0 CL C 4- C CD .0 E a) 0 C C', 4- C a) 4- a) E U) 0 a th (0 Cd Cd ca C () M.-. C .cC CC -14 co> CO 4V o -Ti -Tlql 0 w - C C 0 CU m E Ct cl - - -C - as 0 C -Ct -- - -. - C -.,- -i4 C C - Ct z I.. cd cd cd N. cq I Ct Ct ) Ct C z CQ lz A I_ es rD - - C - Ct CL Ct C CC CC CC Ct . 1 H - W cu -- C ri fl: - t - CC 0 LI) 6 N o6 Tc, w z C Cd co cz rt ca , r Cd LJ 7 cz cz 0 — z — E r 2 - J\ — - sn - U)Q) —. Y.CT ( Cd 0 7 d — — LAMPIRAN III PERATURAN PANGLIMA TNI NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PRO SEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA A. TABEL PENILAIAN KEBUTUHAN SOP AP Penilaian Keterkaitan Dengan: Satuan Bidang Prosedur Tupoksi Peraturan Stakeholders Prosedur Prioritas erja Perundang- (Masyarakat) Lainnya Kebutuhan Undangan 1 2 3 4 5 6 7 8 _ B. lABEL MONITORING PELAKSANAAN SOP AP No Prosedur Penilaian Terhadap Catatan Tindakan Paf Penerapan Hasil yang Harus Penilai Penilaian Diambil 1 2 3 4 5 6 1. Berjalan dengan Baik Tidak bealan dengan baik 2. Berjalan dengan Baik Tidak berjalan dengan baik 3. Cara pengisian: Kolom 1 Diisi dengan nomor urut Kolom 2 Diisi SOP AP yang dimonitor proses penerapannya Kolom 3 Jika ternyata hasil penilaian berjalan dengan baik, maka diberikan tanda "x" pada kotak yang tersedia dengan label "Beijalan dengan baik". Jika ternyata hasil penilaian menunjukkan bahwa penerapan SOP AP tidak dapat berjalan dengan baik, maka diberikan tanda "x" pada kotak dengan label "Tidak berjalan dengan baik at Kolom 4 Diisi dengan catatan hasil penilaian, terutama untuk hasil penilaian "Tidak berjalan dengan balk". Catatan antara lain adalah: alasan mengapa prosedur tidak dapat berjalan dengan baik, hal-hal mana yang dianggap tidak berialan dengan baik, apa kemungkinan penyebab" Kolorn 5 Diisi dengan tindakan-tindakan yang harus diambil agar SOP AP dapat diterapkan dengan balk, misalnya: perlu adanya penyempurnaan, pelatihan bagi pelaksana, perbaikan sarana yang tidak memadai, dan sebagainya Kolom 6 Diisi dengan paraf petugas yang melakukan penilaian C. TABEL EVALUASI PENERAPAN SOP AP I SOP AP_(nomor) _____ No Penilaian 1 2 3 4 5____ 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Mampu mendorong x peningkatan kinerja 2. Mudah dipahami x 3. Mudah dilaksanakan - 4. Semua orang dapat x menj alankan perannya masing-masing 5. Mampu mengatasi x permasalahan yang berkaitan dengan proses 6. Mampu menjawab - kebutuhan peningkatan kinerja organisasi 7. Sinergi satu dengan lainnya x dst sesuai kebutuhan Keterangan A. Cara pengisian: Kolom 1 Diisi dengan nomor unit Kolom 2 Kriteria penilaian evaluasi (bisa ditambahkan dan diubah sesuai kebutuhan evaluasi) Kolom 3 s.d 8 dan seterusnya diisi jika masih ada SOP AP yang akan dievaluasi. 31 B. Penomoran. Setiap SOP AP selallu diberi nomor kode, Nomor mi akan lebih mudah untuk merepresentasi SOP AP. Setiap SOP AP yang dievaluasi dicantumkan nomornya pada kolom di atas nomor kolomnya masing-masing. C. Penilalan. Pada setiap seT sesuai dengan kriteria penilaiannya, SOP AP dinilai dengan memberikan tanda "X" jika basil penerapannya ternyata tidak sesuai dengan pernyataan, dan tanda" - " jika sesuai dengan pernyataan. PANGLIMA TNI, tertanda GATOT NURMANTYO JENDERAL TNT Autentikasi ALA SETUM TNT, EPAL 1IARTO, S.E. JENDERAL TNT </div>

PERPANG TNI NO 53 THN 2015 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN SOP AP DI LINGKUNGAN TNI

No. 10 1 -09.040229 PA: REN-02 TENTARA NASIONAL INDONESIA PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PE...

Baca selengkapnya »