Suwarno Kemis Mandonga: perkasad

PERKASAD NOMOR 30 TAHUN 2017 TTG ZI A

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRlTAS MENUJU WILAYAH BEBAS DAR! KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, Menimbang: a. bahwa Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI AD telah berjalan sesuai dengan Road Map yang berlaku, khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja institusi TN! AD selaku alat negara di bidang pertahanan; Q?l!w~ ~§lJ?l! ~~w.~P9-'y~1J!!W.k m~l*~~*~ Reformasi Birokrasi di lingkungan TN! AD dengan terlaksananya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat secara proporsional, akuntabel dan transparan; c. bahwa pelaksanaan revormasi birokrasi dilingkungan TNI AD sesuai ketentuan per Undang-undangan tentang penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; RMWf_!berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2 2. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 37 Tabun 2008 tentang Onbudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubab beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/clasa Pemerintab; 11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 3 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Kerupsi; 13. Instruksi Presiden Nemer 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi; 14. Instruksi Presiden Nemer 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan Percepatan dan Percepatan Pemberantasan Kerupsi Tahun 2012; 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nemer 12 Tahun 2010 tentang Organinasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refermasi Birokrasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refermasi Birokrasi Nemer 4 Tahun 2012; 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refermasi Birokrasi Nemer 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birekrasi Nemer 20 Tahun 2012 ten tang Pedornan Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Kerupsi; 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan 19. Peraturan Panglima TNr Nemer 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan TNI;dan 20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nemer 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refermasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nemer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANKEPALASTAF ANGKATANDARATTENTANGPEDOMAN UMUM PEMBANGUNANZONAINTEGRITASMENUJU WILAYAHBEBAS DARI KORUPSIDANWILAYAHBIROKRASIBERSIH DAN MELAYANDI I LINGKUNGANTENTARANASIONALINDONESIAANGKATANDARAT. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Kepala star Angkatan Darat, yang dimaksud dengan: 1. Zona Integritas selanjutnya disingkat ZI adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/ L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Wilayah Bebas dari Korupsi selanjutnya disingkat WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. 3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani selanjutnya disingkat WBBM adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu . unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. 4. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, tennasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dari/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 5. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan TNI AD. 6. Unit Penggerak Integritas selanjutnya disingkat UPI adalah unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara ex-officio dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada masing-masing Kj L dan Pemda. 5 7. TNI AD adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. 8. Pimpinan TNI AD adalah Kepala Star Angkatan Darat 9. Tim Penilai Internal selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan TNI AD yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBK/WBBM. 10. Tim Penilai Nasional selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang diberi tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBK/WBBM. Pasal2 (1) Maksud Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat ini untuk memberikan gambaran tentang pembangunan zona integritas untuk mewujudkan WBK/WBBMdi lingkungan TN!AD. (2) Tujuan Peraturan ini untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas untuk mewujudkan WBK/WBBM. Pasal3 Ruang lingkup Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat meliputi Ketentuan Umum, Tahap Pembangunan, Penilaian dan Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBKdan WBBM,Pembinaan dan Pengawasan. BABII TAHAPPEMBANGUNAN Bagian Kesatu Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Pasal4 Ketentuan yang dilaksanakan dalam kegiatan penandatanganan dokumen pakta integritas an tara lain: a. penand'7tan.ganan dokumen pakta integritas dilaksanakan oleh pimpman dan seluruh pegawai mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang ~edoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementenan/Lembaga dan Pemerintah D ab p d a~ . ~nan atanganan dokumen pakta in tegritas secara mlssal/serentak hanya dilakukan satu kali untuk memenuhi ketentuan penandatanganan dokumen pakta selambat- 6 lambatnya 31 Maret 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; b. apabila seluruh unsur instansi pemerintah telah menandatangani dokumen pakta integritas, maka untuk selanjutnya penandatanganan dokumen pakta integritas tidak dilakukan secara massal/ seren tak, melainkan pada saat pelantikan, baik sebagai Prajurit TNI dan PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal6 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementeriari/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan c. Penandatangan dokumen pakta integritas merupakan salah satu unsur indikator utama sebagai bagian dari indikator proses dalam penilaian unit kerja berpredikat WBK. Bagian Kedua Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pasal5 Pencanangan pembangunan zona integritas adalah deklarasi/ pernyataan dari Pimpinan TNI AD bahwa instansinya telah siap menjadi instansi yang berpredikat zona integritas, sedangkan tahap-tahap pencanangan sebagai berikut: a. Pencanangan pembangunan zona integritas dilakukan oleh Pimpinan AD dan seluruh atau sebagian besar anggota TNIAD atau PNS TNI AD telah menandatangani dokumen pakta integritas. Bagi satuan kerja yang belum seluruh anggotanya menandatangani dokumen pakta integritas, dapat melanjutkan/rnelengkapi setelah pencanangan pembangunan zona integritas. Pencanangan pembangunan zona integritas dapat dilakukan setelah penandatanganan Dokumen pakta integritas oleh anggotanya dalam satu acara/ seremoni yang bersamaan waktunya; b. Pencanangan pembangunan zona integritas oleh beberapa instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian atau Pemda tertentu seyogianya dilaksanakan bersama-sama, misalnya beberapa Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK)di bawah koordinasi menteri tertentu atau beberapa kabupaten/ kota dalam satu provinsi; c. Pencanangan pembangunan zona integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan 7 peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan agar sungguh-sungguh menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM; d. Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas dilaksanakan oleh Pimpinan TNI AD dan disaksikan oleh wakil-wakil dari Kementerian PANdan RB, KPKdan ORI, namun apabila wakil dari KPK dan ORI tidak dapat hadir sebagai saksi, maka cukup diwakili oleh unsur dari Kementerian PAN dan RB dan dapat juga disaksikan oleh un sur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha). Format piagam pencanangan pembangunan zona integritas dapat dilihat pada contoh 1 Lampiran I Peraturan Kepala Star Angkatan Darat ini;dan e. Susunan acara pencanangan disesuaikan dengan kondisi yang ada, namun sekurang-kurangnya meliputi kegiatan sebagai berikut: 1. pernyataan (deldarasi) dari Kepala Staf Angkatan Darat secara lisan bahwa TNI AD telah siap membangun ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM, dilanjutkan dengan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas dan I atau piagam penetapan unit kerja menuju WBK disaksikan oleh pejabat serendah- rendahnya setingkat eselon I dari Kemenpan dan RB; 2. sambutan Pimpinan TNI AD sebagai peneguhan pernyataan pencanangan pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBMdi lingkungan TNIAD;dan 3. sambutan Menteri PANdan RB atau yang mewakili. Bagian Ketiga Proses Pembangunan Zona Integritas Pasal6 Proses pembangunan ZI merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan TNI AD dan dilaksanakan melalui penerapan program pencegahan korupsi yang terdiri atas 20 kegiatan yang bersifat konkret. Pasal 7 (1) Penandatanganan dokumen pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu penandatanganan dokumen pakta integritas diberlakukan untuk pimpinan dan seluruh pejabat/ pegawai di lingkungan TNI AD dengan format baku yang telah ditetapkan. Format pakta integritas dapat dilihat pada contoh 2 Lampiran I Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat ini. 8 (2) Penandatanganan dokumen pakta integritas merupakan titik awal pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Acuan utama penandatanganan dokumen pakta integritas adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pasal8 (1) Pemenuhan kewajiban LHKPNmerupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan asas transparansi yang wajib bagi aparatur negara. LHKPN merupakan upaya awal untuk mengindentifikasi illicit enrichment sebagaimana dimaksud dalam UNCAC2003. (2) Pelaksanaan kewajiban LHKPNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a. Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; b. Pasal13 hurufa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ten tang Komisi Pemberantasan Korupsi; c. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/03/M.PAN/ 01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; d. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/05/M.PAN/ 04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; e. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/16/M.PAN/ 10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; f. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/01/M.PAN/ 01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan; dan g. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor SE/05/ M.PANRB/03/2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementeriari/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pasal9 (1) Penerapan asas akuntabilitas kinerja dalam bentuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja merupakan alat bantu yang efektif untuk mengarahkan penggunaan sumber daya organisasi 9 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah maupun jangka pendek. (2) Penerapan asas akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempedomani peraturan sebagai berikut: a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah; b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 ten tang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c. Peraturan Menteri Negara PANdan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah; d. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan e. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pasal10 (1) Ketentuan pelaporan keuangan yang seragam menjamin ketertiban penyajian laporan keuangan, sehingga informasi keuangan instansi dapat digunakan sebagai alat untuk memantau, mengawal, dan mengawasi terjadinya indikasi penyimpangan secara efektif. (2) Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang b. Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pasal11 (1) Penerapan disiplin TNI AD dan PNS adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak diikuti atau 10 dilanggar dijatuhi hukuman hal ini perlu diterapkan secara konsisten dan kontinyu untuk mengurangi terjadinya korupsi. (2) Penerapan disiplin TNI AD dan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundangan sebagai berikut: a. TN! AD mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;dan b. PNS mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pasa112 (1) Penerapan kode etik khusus adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya, termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di lingkungan organisasi tempatnya bekerja perlu diatur secara jelas dengan tujuan menghindari sikap dan tingkah laku koruptif. (2) Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penerapan kode etik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku khusus bagi pegawai pada instansi tertentu; dan b. Peraturan tentang kode etik prajurit dan pegawai negeri sipil di lingkungan TN!ditetapkan oleh Pimpinan TN!. Pasal13 (1) Penerapan kebijakan pelayanan publik adalah pelayanan kepada masyarakat (publik) baik langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan dengan baik (secara prima) sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. (2) Penerapan kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 11 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 ten tang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; dan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini masih relatif baru dan belum seluruhnya diterapkan secara luas. Oleh karena itu, dalam pedoman ini belum seluruhnya dapat diterapkan, kecuali Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nemer 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dijadikan salah satu unsur indikator hasil. Pasal14 (1) Penerapan whistle blower system tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan partisipasi pegawai untuk melaporkan tindak pidana korupsi di tempatnya bekerja yang diketahuinya, perlu dibangun sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (whistle blower system) untuk menindaklanjuti laporan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor. (2) Penerapan whistle blower system sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang- undangan sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja sarna (justice collabolator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu; dan c. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nornor 08 Tahun 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (whistle blower system) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kj L dan Pemda. 12 Pasal15 (1) Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (2) Penerapan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penerapan program pengendalian gratifikasi sebagai berikut: a. Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dan b. Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasa116 (1) Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terutama yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/ atau sumber daya organisasi lainnya. (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri PANdan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pasal17 (1) Kegiatan pendidikanj'pembinaan dan promosi anti korupsi merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan aksi/kampanye anti korupsi yang bertujuan menggugah semangat anti korupsi di lingkungan Pegawai. (2) Kegiatan pendidikanj'pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang mewajibkan pimpinan K/L dan Pemda untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meniadakan perilaku koruptif di lingkungan instansi masing-masing. 13 (1) (2) Pasal1B Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/ KPK/APIP Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas saran- saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP. Pelaksanaan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan sebagai berikut: a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mewajibkan APIP memantau dan mendorong tindak lanjut hasil pengawasan ekstern dan intern Pemerintah; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; dan c. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pasal19 (1) Penerapan kebijakan pembinaan puma tugas mengatur kegiatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh mantan personil, baik yang berstatus pensiun maupun yang masih aktif namun telah beralih tugas ke instansi lainnya, dengan tujuan menghindari terjadinya tindak pidana korupsi. (2) Penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasa120 (1) Penerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil yang ditetapkan PPATK,pejabat TNI AD yang berkompeten wajib meminta kepada PPATK untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh prajurit/PNS TNIADyang akan dipromosikan sebagai pejabat eselon I dan eselon II, dalam rangka menghindari adanya pejabat TNI AD yang dipromosikan terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. (2) Penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan sebagai berikut: 14 a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang; dan 2010 Tindak tentang Pidana b. Surat Edaran Menteri PANdan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam. Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Bermtegntas, Akuntabel, dan Transparan. Pasa121 Pelaksanaan rekruitmen prajurit/PNS TN! AD dilakukan secara terbuka, jujur, objektif, dan transparan yang bertuju~n un~uk menjaring sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sejak awal karir. Pasa122 Promosi jabatan prajurit/PNS TN! AD dilakukan secara terbuka bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang berasal dari lingkungan internal ataupun eksternal melalui kompetensi yang sehat, terutama untuk jabatan struktural eselon I dan eselon II. Pasal23 (1) Mekanisme pengaduan dalam pedoman mi masyarakat yang dimaksudkan adalah mekanisme pengaduan masyarakat yang dikhususkan terhadap masalah administrasi. (2) Mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik; b. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/05/ M.PAN/ 4 /2009 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; dan c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang sejalan dengan ketentuan dalam huruf a) dan b) tersebut di atas. Pasal24 (1) Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kehematan, dan efektifitas pengadaan barangfjasa di lingkungan instansi pemerintah. 15 (2) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/clasa Pemerintah. Pasal25 (1) Tujuan pengukuran kinerja individu adalah untuk mendorong peningkatan peran, kompetisi, dan kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan Pasal 33 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggall Januari 2014. Pasal26 (1) Keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. (2) Keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal27 (1) Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)adalah sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) dalam proses pembangunan zona integritas. Pada hakikatnya, UPI berperan sebagai pembina melalui kegiatan konsultasi (sosialisasi, bimbingan teknis) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan program-program pembangunan zona integritas. (3) Apabila diperlukan, UPI dapat meminta bantuan pendampingan kepada instansi terkait, misalnya KPK, ORI, Kementerian PANdan RB, BPK, BPKP,BKN,dan LKPPdalam proses pembinaan dan penegakan integritas. Pendampingan ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan dalam rangka 16 pemenuhan indikator-indikator penilaian unit kerja berpredikat WBK/WBBM. Pasal28 TNI AD dapat membentuk Unit Pembangun Integritas (UPbI) untuk mendorong terwujudnya WBK/WBBM di lingkungan TNI AD. Unsur-unsur UPbI terdiri dari sekretariat dan unit kerja/ satuan kerja di luar APIP. UPbI dan UP bekerja sarna untuk mempercepat pembangunan zona integritas. BABIII PENILAIANDANPENETAPANUNITKERJA BERPREDlKATWBKDANWBBM Bagian Kesatu Penilaian dan Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK Pasa129 (1) Penilaian dan penetapan unit kerja berpredikat WBK,hanya dilakukan pada K/ L yang telah memperoleh opini serendah- rendahnya Wajar Dengan Pengecualian (WOP)dari BPK atas laporan keuangannya. Unit kerja yang akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK adalah unit kerja setingkat eselon I, eselon II atau unit kerja setingkat eselon III yang memiliki peran penting/ strategis dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan masyarakat. Peran penting atau strategis tersebut tercermin dari jurnlah eset] anggaran yang dikelola relatif besar dan produk yang dihasilkan mempunyai peran besar terhadap kepentingan masyarakat. (2) Langkah-langkah penilaian dan penetapan unit kerja berpredikat WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. identifikasi unit kerja yang berpotensi sebagai WBK yaitu setelah UPI melakukan pembinaan dalam waktu yang memadai terhadap seluruh unit kerja dengan fokus kepada beberapa unit kerja yang akan dibina menjadi WBK; b. setelah pencanangan pembangunan zona integritas maka UPI dapat menentukan unit kerja yang berpotensi sebagai WBK. Selanjutnya dilakukan penilaian (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Penilaian dilakukan terhadap capaian indikator proses dan indikator hasil; c. penilaian indikator WBKsebagai berikut: 17 1. penilaian indikator proses adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan 20 kegiatan dalarn pencegahan korupsi. Self assessment terhadap indikator proses dilaksanakan oleh TPI dengan menggunakan template kertas kerja evaluasi sesuai contoh 3 dan 4 pada Lampiran I Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat. Rincian bobot indikator proses pada 20 kegiatan terlampir pada tabel 1 sesuai Lampiran II Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat ini; 2. indikator hasil adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas pencegahan korupsi melalui pelaksanaan 20 kegiatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Self assessment terhadap indikator hasil dilakukan oleh TPI dengan menggunakan template kertas kerja evaluasi. Rincian bobot indikator hasil terlampir pada tabel 2 sesuai Lampiran II Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat ini;dan 3. penilaian terhadap unit kerja yang akan diusulkan untuk mendapat predikat WBK menggunakan indikator proses dan indikator hasil dilakukan berdasarkan data selama 2 tahun anggaran terakhir. Pasa130 (1) Sebelum TPI menyampaikan hasil penilaiannya kepada Pimpinan TNI AD maka dilakukan Reviu oleh TPI untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh TPI telah sesuai (compliant) dengan ketentuan termasuk tahap-tahap yang tercantum dalam pedoman ini. (2) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN)dengan menelaah bukti-bukti pelaksanaan self assessment, tanpa menilai kebenaran material hasil self assessment. Untuk itu, Pimpinan TNI AD menyampaikan permohonan reviu kepada Panglima TNI atas hasil self assessment yang dilakukan . oleh TPI. Pasa131 (1) Berdasarkan rekomendasi dari TPI, pimpinan TNI AD dapat menetapkan unit kerja tersebut sebagai unit kerja berpredikat WBK. (2) Penetapan unit kerja berpredikat WBK dituangkan dalam keputusan pimpinan TNI AD disertai pemberian piagamj pialaj trophy dan bentuk penghargaan lainnya. 18 (3) Penetapan predikat WBK berlaku sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan Pimpinan TNIAD, dan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/ peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi. (4) Penetapan predikat WBK dan penyerahan piagam/piala/ trophy, atau penghargaan lainnya dapat dilaksanakan pada Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember setiap tahun atau pada acara yang dikaitkan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. (5) Format Keputusan MenterijKepala LembagajGubernur/ BupatijWalikota ten tang Penetapan Unit KeIja Berpredikat WBK dan Format Piagam WBK dapat dilihat pada contoh 5 dan 6 Lampiran I Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat ini. Bagian Kedua Penilaian dan Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBBM Pasal32 Penilaian dan penetapan unit kerja berpredikat WBBM dapat dilaksanakan dengan memenuhi beberapa tahapan sebagai berikut: a. Pimpinan TN! AD dapat mengusulkan unit kerja yang berpredikat WBKdi lingkungan TNI AD untuk diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat WBBM, dengan ketentuan: 1. unit kerja yang diusulkan tidak lebih dari dua unit keIja; 2. usulan harus ditandatangani oleh dalam sampul tertutup dan disampaikan kepada Menteri Panglima TNI; pimpinan TNI AD bersifat rahasia, dengan tembusan 3. usulan dilampiri dengan hasil self assessment oleh Tim Penilai Internal; 4. jumlah unit kerja yang dinilai oleh TPN merupakan kewenangan Menteri; dan 5. usulan paling lambat diterima oleh Menteri pada tanggal 30 Agustus setiap tahunnya. h. Tim Penilaian Nasional melakukan penilaian melalui evaluasi atas kebenaran material hasil self assessment yang dilaksanakan oleh TPI, termasuk hasil self assessment 19 tentang capaian indikator hasil WBBM berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Selain itu TPN juga melakukan evaluasi atas data dan informasi lainnya yang berkembang setelah dilaksanakannya self assessment sampai dengan saat penilaian. c. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. penilaian dilakukan secara independen dalam arti tidak dipengaruhi oleh pihak manapun; 2. komunikasi dengan pihak yang dinilai hanya dapat dilakukan untuk mengklarifikasi atau melengkapi datal informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian; 3. tidak diperkenankan adanya komunikasi dalam bentuk apapun antara TPN dengan pihak yang dinilai yang secara langsung maupun tidak langsung mengarah kepada informasi tentang nilai yang akan diperoleh; 4. pihak yang dinilai tidak dipungut biaya apapun; 5. keputusan/hasil penilaian TPN bersifat mutlak; 6. keputusan/hasil TPN disampaikan kepada Menteri PAN dan RB dalarn bentuk hasil evaluasi dari koordinator TPN;dan 7. unit kerja yang memenuhi indikator kinerja pelayanan direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBBM. Pasal33 Penilaian indikator WBBMsebagai berikut: a. assessment terhadap indikator proses dilaksanakan oleh TPN melalui atas hasil self assessment yang dilakukan oleh TPI dalam rangka penetapan unit kerja berpredikat WBK dengan menggunakan template kertas kerja evaluasi, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman ini. Metode penilaian indikator proses WBBM sarna dengan metode penilaian indikator proses WBK;dan b. assessment terhadap indikator hasil dilakukan oleh TPN terhadap hasil self assessment yang dilakukan oleh TPI dalarn rangka penetapan unit kerja berpredikat WBKdengan menggunakan template kertas kerja evaluasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman. Rincian bobot indikator hasil terlampir pada tabel 3 sesuai Lampiran II Peraturan Kepala Star Angkatan Darat ini. 20 Pasal34 (1) Sesuai rekomendasi dari TPN, Kepala Star Angkatan Darat dapat memutuskan untuk menetapkan unit kerja tersebut sebagai unit kerja berpredikat WBBM. (2) Penetapan unit kerja berpredikat WBBM dituangkan dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, disertai pemberian piagam/ piala/frophy, dan bentuk penghargaan lainnya. (3) Penetapan predikat WBBM berlaku sesuai yang tertera dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, dan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/ peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi danl atau indikator kinerja pelayanan. (4) Penetapan predikat WBBM dan penyerahan piagarrr/piala/ trophy, atau penghargaan lainnya, dilaksanakan pada Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember setiap tahun, atau pada acara yang dikaitkan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. BABIV PEMBINAANDANPENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal35 (1) Pembinaan harus dilakukan terhadap unit kerja secara institusional dan terhadap prajurit/PNS TNI AD pada unit kerja yang bersangkutan. (2) Pembinaan terhadap unit kerja dapat dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang rnemadai, pelatihan teknis, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa atau kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi. Pasal36 (1) Pembinaan karakter prajurit/ PNS TNI AD melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya. . 21 (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala star Angkatan Darat, dan pimpinan unit kerja. (3) Pembinaan dilaksanakan tidak hanya untuk memeliharaj'- mempertahankan predikat WBK/WBBM yang diperoleh, melainkan juga untuk menuju tercapainya predikat WBK/WBBM. Bagian Kedua Pengawasan Pasal37 (1) Pada tingkat nasional, Kementerian PANdan RB membentuk Tim Pemantau Independen yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. (2) Tugas Tim Pemantau Independen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pemantauan terhadap unit kerja berpredikat WBK/WBBM baik secara proaktif maupun berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat/ atau Forum Pemantau Independen di lingkungan TNIAD. Pasal38 (1) Tim Pemantau Independen Nasional dapat mengajukan rekomendasi pencabutarr/perubahan status WBK/WBBM, jika temyata syarat-syarat penilaian WBK/WBBM tidak dapat dipertahankan. (2) Pengawasan atau pemantauan sehari-hari di lapangan dilakukan oleh UPI, masyarakat dan Forum Pemantau Independen yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan K/L dan Pemda. (3) Masyarakat dan Forum Pemantau Independen hendaknya diberi akses yang luas untuk dapat ikut mengawasi dan memantau kinerja dari unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM bahkan juga terhadap proses pembangunan Zona Integritas yang telah dicanangkan. Pemberian akses tersebut dilakukan antara lain dengan membuka/ menyediakan saluran khusus pengaduan (whistle blower system) pada masing-masing K/ L. Pasal39 (1) Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh forum pemantau independen diharapkan dapat menjadi cara yang efektif untuk mengawal dan membina WBK/WBBM yang telah dibentuk. 22 (2) Akses informasi diberikan kepada forum pemantau independen dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal40 Tata cara pengaduan/pelaporan oleh masyarakat atau forum pemantau independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), diatur sebagai berikut: a. masyarakat dapat mengadukari/ melaporkan kejadian/ peristiwa yang mengindikasikan adanya perbuatan korupsi kepada pimpinan TNI AD melalui whistle blower system tindak pidana korupsi yang tersedia; b. forum pemantau independen menyampaikan hasil pemantauannya kepada pimpinan TNI AD dengan tembusan kepada Kementerian PAN dan RB cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur selaku Ketua Tim Pemantau Independen pada tingkat Nasiona1; c. pimpinan TNI AD memerintahkan kepada APIP segera menindaklanjuti pengaduan/ pelaporan dimaksud dengan melakukan pemeriksaan (audit) dengan tujuan tertentu atau audit investigasi; dan d. hasil tindak lanjut oleh APIP disampaikan kepada pimpinan TNI AD, untuk kemudian diteruskan kepada Menteri PAN dan RB cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Aparatur selaku Ketua Tim Pemantau Independen pada tingkat nasional. Pasal41 (1) Hasil tindak lanjut dari pengaduan/pelaporan masyarakat maupun pemantau independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dijadikan bahan oleh Menteri PAN dan RB dalam mengevaluasi penetapan predikat WBK/WBBM. (2) Apabila hasil evaluasi menunjukkan kebenaran pengaduan/Iaporan yang menyebabkan tidak lagi dipenuhinya indikator WBK/WBBM, maka Menteri PAN dan RB akan mencabut predikat WBBM pada unit kerja yang bersangkutan, sedangkan pimpinan TNI AD akan mencabut predikat WBKpada unit kerja yang bersangkutan. Pasa142 Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas pedoman ini. 23 Pasal43 (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB melalui penelaahan laporan-laporan yang diterima dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan. (2) Hasil evaluasi akan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempumaan kebijakan pemberantasan korupsi. Pasa144 (1) Pimpinan TNI AD wajib menyampaikan laporan kepada Panglima TN!mengenai: a. telah dilaksanakannya pencanangan pembangunan ZI pada satker TN!AD yang bersangkutan; b. telah ditetapkannya Unit KeIja yang berpredikat WBK; dan c. hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan ZI. (2) Pimpinan TNI AD wajib menyampaikan laporan kepada Panglima TN! mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan/program pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBMsecara berkala pada setiap akhir tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal45 Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Autentikasi DIREKTUR AJUDAN JENDERAL ANGKATAN DARAT, Lb_' ERRY I:IERMAN, M.P..A. BRIGADIR JENDERAL TN! Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2017 KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, tertanda MULYONO JENDERAL TN! LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DAR! KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DAFI'ARCONTOH NO. CONTOH NOMOR URUT 1 2 3 1. Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Contoh 1 2. Pakta Integritas Contoh 2 3. Kertas Kerja Evaluasi dalam rangka menetapkan unit kerja berpredikat wilayah bebas dari Contoh 3 korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani 4. Penjelasan Kertas Kerja Evaluasi dalam rangka penetapan unit kerja berpredikat wilayah bebas dari Conoth 4 korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani Contoh 5 Contoh 6 Paraf: KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, hjen : vide draf Kasetumad MULYONO JENDERAL TNI Kababinkumad: Asrena Wakasad LAMPIRANII PERATURAN KEPALASTAF ANGKATANDARAT NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNANZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAHBEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAHBIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGANTENTARA NASIONALINDONESIA ANGKATANDARAT Tabell. Rincian bobot indikator sebagai syarat penilaian unit kerja berpredikat WBK. BOBOT I. Penandatanganan Dokumen pakta integritas 5 2. Pemenuhan Kewajiban LHKPN 6 3. Pemenuhan Akuntabilitasa KineJja 6 4. Pemenuhan Kewajiban Laporan Keuangan 5 5. Penerapan Kebijakan Disiplin Prajurit TNI/PNS*) 5 6. Penerapan Kode Etik Khusus 4 7. Penerapan Kebijakan Pelayan Publik*) 6 8. Penerapan Whistleblower system Tindak Pidana Korupsi 6 9. Pengendalian Gratiflkasi 6 10. Penanganan Benturan Kepentingan (Conflicts of Interest) 6 II. Kegiatan Pendidikarr/Pembinaan dan Promosi 6 12. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh 5 BPK/KPK/ APIP 13. Penerapan Kebijakan Pembinaan Puma Tugas*) 4 14. Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan 6 yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK 15. Promosi Jabatan Secara Terbuka*) 3 16. Rekrutmen Secara Terbuka 3 17. Mekanisme Pengaduan Masyarakat 6 18. E-Procurement 6 19. Pengukuran KineJja Individu*) 3 20. Keterbukaan Informasi Publik 3 *) Belum dapat diterapkan karena belum ada kebijakan sebagai acuan atau karena kebijakan baru diterbitkan dan belum diterapkan secara luas. 2 Tabe12. Nilai indikator hasil yang harus dicapai dalam penetapan unit kerja berpredikat WBK. NO. UNSUR HASIL INDIKATOR NILAI KETERANGAN 1 2 3 4 1. Nilai indeks intergritas *) 2:.7,0 Skala 0-10, berdasarkan instrumen KPK 2. Penilaian kinerja unit pelayanan 2:.550 Skala 0-1000, berdasarkan publik Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 3. Presentase kerugian negara (KN) 0% a. Dalam 2 tahun terakhir yang belum diselesaikan (%) b. Berdasarkan penilaian APIP, BPK atau keputusan aparat penegak hukum (APH) 4. Presentase maksimum temuan 3% a. Dalam 2 tahun terakhir in-efektif (% anggaran) b. Berdasarkan penilaian APIP danBPK 5. Presentase maksimum temuan 5% a. Dalam 2 tahun terakhir in-efisien (% anggaran) b. Berdasarkan penilaian APIP dan BPK 6. Presentase maksimum jumlah 1% a. Dalam 2 tahun terakhir pegawai yang dijatuhi hukuman b. O%jika jumlah pegawai <100 disiplin karena penyalahgunaan orang; s 1% jika jumlah pegawai keuangan 2:.100orang 7. Presentase pengaduan 5% Pengaduan yang telah >60 hari masyarakat yang belum ditindak lanjuti **) 8. Presentase pegawai yang 0% a. Dalam 2 tahun terakhir melakukan tindak pidana b. Berdasarkan keputusan korupsi. *) Penerapan menunggu persetujuan dari KPK **) Khusus masalah maladministrasi pimpinan unit kerja yang menjadi tanggung jawab 3 Tabe13. Nilai Indikator Hasil yang harus dicapai dalam penetapan unit kerja berpredikat WBBM. karena tindak pidana korupsi pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *) Penerapan menunggu persetujuan dari KPK. **) Khusus masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja. Paraf: KEPALASTAF ANGKATAN DARAT, IIjenad : vide draf Kasetumad Kababinkumad: Asrena Wakasad MULYONO JENDERAL TN!

PERKASAD NOMOR 30 TAHUN 2017 TTG ZI A

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANG...

Baca selengkapnya »

PERKASAD NOMOR 29 TAHUN 2017 TTG BENTURAN KEPENTINGAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN OARAT PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, Menimbang: a. bahwa Reformasi Birokrasi eli lingkungan TNI AD telahberjalan sesuai khususnya dalam dengan Road Map yang berlaku, rangka meningkatkan kinerja institusi TNI AD selaku alat negara di bidang pertahanan; b. bahwa salah satu upaya untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi eli lingkungan TNI AD dengan mengatur dan meminimalisir terjadinya benturan kepentingan di lingkungan TNI AD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Umum Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; 7. Peraturan Panglima TNI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT. BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Kepala star Angkatan Darat ini, yang dimaksud dengan: 1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana unsur penentu kebijakan memiliki (unsur pimpinan) kepentingan pribadi memiliki atau patut diduga terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi kualitas keputusan dan/ atau tindakannya. 2. Pejabat TNI AD adalah personel TNI AD yang memegang jabatan penting tertentu secara -organik maupun struktural dalam TNI AD. 3. Unsur Pimpinan adalah Pejabat TNI AD yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. 4. Unsur Perencana adalah Pejabat TNI AD yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan. 5. Unsur Pelaksana adalah pejabat TNI AD yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai kebijakan pimpinan. 6. Unsur Pengawas adalah pejabat TNI AD yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas satuan keria agar sesuai dengan kaidah yang berlaku bagi para pemeriksa. 7. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat atau pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain. 8. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/ kelompok/ golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/ atau tindakannya. 9. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 10. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. 11. Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratiftkasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh Prajurit/PNS AD terkait dengan wewenang/jabatannya di TNI AD, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi indepedensi, objektivitas, maupun profesionalisme personel di lingkungan TN!AD. 13. Diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan kongkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi. Pasa12 (1) Maksud Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat ini sebagai gambaran tentang Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan TNIAD. (2) Tujuan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat ini adalah untuk mewujudkan kesamaan pola poor dan pola tindak dalam Penanganan Benturan Kepentingan dan kemungkinan timbulnya pengambilan keputusan yang kurang profesional di lingkungan TNIAD. Pasal3 Ruang lingkup Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat ini meliputi Ketentuan Umum, Bentuk, Jenis dan Sumber Penyebab, Prinsip- Prinsip Dasar, Keharusan dan Larangan, Pencegahan TeIjadinya Situasi Benturan Kepentingan serta Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan TNIAD. BAB II BENTUK, JENIS, DAN SUMBER PENYEBAB Bagian Kesatu Bentuk Pasa14 Beberapa bentuk benturan kepentingan yang sering tetjadi dan dihadapi oleh unsur pimpinan antara lain: a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian penerimaan hadiah atas suatu keputusan/ jabatan; b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan; c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/ instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/ golongan; d. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; e. situasi di mana seorang pejabat TNI AD memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya; f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; g. situasi di mana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dan objek tersebut merupakan hasil dari si penilai; h. situasi di mana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan; i. moonlighting atau outside employment (bekeIja lain di luar tugas pokoknya); j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/dasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan TN!AD; dan 1. situasi dimana terdapat hubungan afJliasi/kekeluargaan antara pejabat dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/ atau tindakan pejabat sehubungan denganjabatannya di lingkungan TNIAD. Bagian Kedua Jenis PasalS Beberapa jenis benturan kepentingan yang sering terjadi antara lain, sebagai berikut: a. Di lingkungan unsur penentu kebijakan (pimpinan), meliputi: 1. penentuan kebijakan yang berpihak pada pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan gratifikasi; 2. pengambilan keputusan yang diskriminatif; 3. pengangkatan/penempatan personel dalam jabatan berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, atau rekomendasi; 4. pemilihan partner/rekan keIja berdasarkan keputusan yang tidak profesional; dan 5. penggunaan aset dan infonnasi rahasia untuk kepentingan pribadi/kelompok. b. Di lingkungan unsur perencana, meliputi: 1. dalam proses perencanaan teIjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. dalam proses perencanaan mengutamakan tidak skala prioritas serta berdasarkan pada program kerja dan Renstra; 3. mengutamakan kepentingan tertentu dalam proses perencanaan; 4. kebijakan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan 5. mengatasnamakan pihak yang mempunyai kapasitas lebih tinggi yang pada pelaksanaannya tidak sesuai norma. c. Di lingkungan unsur pelaksana, meliputi: 1. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan; dan 2. pelaksanaan kerja tidak berdasarkan program yang telah ditetapkan. d. Di lingkungan unsur pengawasan, meliputi: 1. dalam pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; 2. dalam melakukan pengawasan dan penilaian atas pengaruh pihak lain; dan 3. dalam pelaksanaan penilaian harus tidak sesuai norma, standar, dan prosedur. Bagian Ketiga Sumber Penyebab Pasa16 Sumber penyebab benturan kepentingan, sebagai berikut: a. penyalahgunaan wewenang, unsur pimpinan yang membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku di lingkungan TN!AD; b. perangkapan jabatan, seorang pejabat TNI AD yang menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel; c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan), hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat TNI AD dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; d. gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh Prajurit/PNS AD terkait dengan wewenangjjabatannya di TN! AD, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi indepedensi, objektivitas, maupun profesionalisme personel di lingkungan TNIAD; e. kelemahan sistem organisasi, keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan organisasi disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan f. kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginarr/kebutuhan mengenai suatu hal yang bersifat pribadi. BABm PRlNSIP-PRINSIP DASAR Pasal7 Prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan penyelenggaraan pedoman umum penanganan benturan kepentingan di lingkungan TNI AD, terdiri atas: a. Mengutamakan kepentingan satuan, meliputi: 1. Dalam pengambilan keputusan, seorang pejabat eli satuan kerja harus berdasarkan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas dan keluarga; 2. Pejabat TNI AD tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka pejabat TNI AD tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan 3. Pejabat TNI AD harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "inside information" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya. Pejabat TNI AD juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dan jabatan yang pemah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalamjabatan tersebut. b. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, meliputi: 1. Pejabat TNI AD harus bersifat terbuka atas pekeIjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus menaati nilai-nilai asas kepemimpinan seperti bebas kepentingan (disinterestedness), tidak berpihak dan memiliki integritas; 2. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi pimpinan satuan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai; 3. Pejabat TNI AD harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi; 4. Pejabat TNI AD harus konsisten dan terbuka dalam proses penanganan situasi benturan kepentingan; 5. Pejabat TNIAD harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku; 6. Pejabat TNI AD harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan bagi prajurit bawahannya dalam penggunaan kewenangannya;dan 7. Menyiapkan tata cara pengangkatan dan sumpah atas jabatan serta penandatanganan pakta integritas. c. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, meliputi: 1. Pejabat TNI AD senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi pimpinan bawahannya maupun bagi anak buahnya; 2. Pejabat TNI AD harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari teJjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai pimpinan berakhir; 3. Pejabat TNI AD harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan 4. Pejabat TNI AD harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. d. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan, meliputi ; 1. tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktek manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan benturan kepentingan secara efektif; 2. terciptanya iklim yang mendorong pejabat di lingkungan TN! AD untuk mengungkapkan dan membahas benturan kepentingan yang teIjadi; 3. budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus; dan 4. pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan-aturan yang berlaku. BABIV KEHARUSAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Keharusan Pasa18 Keharusan yang dilakukan dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan Pejabat TN! AD, sebagai berikut: a. Adanya komitmen dan keteladanan pemimpin. Meskipun tanggung jawab untuk mengetahui benturan-benturan kepentingan yang dapat teIjadi terletak pada pundak seorang pimpinan satuan akan tetapi instansi satuan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan atau implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan. Para pemimpin pejabat atasan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain. b. Adanya partisipasi dan keterlibatan para pimpinan satuan. Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan keterlibatan pimpinan satuan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah teIjadinya benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut: 1. mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan satuan masing-masing; 2. secara berkala mengingatkan para pejabat bawahannya tentang adanya kebijakan penanganan benturan kepen tingan; 3. menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui oleh seluruh anggotanya; 4. memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan; dan 5. memberi bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan satuan TNI AD. c. Memberikan perhatian khusus atas hal tertentu, hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut, antara lain: 1. hubungan aflliasi (pribadi dan golongan); 2. gratifikasi; 3. pekerjaan tambahan; 4. informasi orang dalam; 5. kepentingan dalam pengadaan barang; 6. tuntutan keluarga dan komunitas; 7. kedudukan organisasi lain; 8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan 9. perangkapan jabatan. Pasa19 Penegakan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan, penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidak mudah, agar kebijakan tersebut beIjalan secara efektif, maka perlu ada: a. sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. mekanisme identiflkasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan c. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui. Pasa110 Pemantauan dan Evaluasi, kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah. Bagian Kedua Larangan Larangan dalam Pasa111 hal terdapat potensi atau kondisi/ situasi benturan kepentingan Pejabat TN!AD, meliputi: a. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; b. menerima darr/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun; c. menerima dari/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan; d. mengizinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara; e. menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka keclinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan; f. bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekananj'mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau golongan; g. memanfaatkan data dan infonnasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain; h. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya; dan i. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan pejabat TNI AD. BABV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Bagian Pertama Langkah-Langkah Penanganan Pasal12 Pentahapan penanganan benturan kepentingan di lingkungan TN! ADdilakukan, sebagai berikut: a. Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan, dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, sebagai berikut: 1. mendefinisikan benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu; 2. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan; 3. pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan; 4. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan; 5. keterlibatan para stakeholder (pemangku kepentingan) dalam penanganan benturan kepentingan; dan 6. monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan. b. Identiflkasi Situasi Benturan Kepentingan, pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang bersangkutan. Identifikasi ten tang situasi benturan kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi di mana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang penyelenggara negara dapat menimbulkan benturan kepentingan. c. Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan, kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu didukung oleh strategi yang efektif, antara lain: 1. penyusunan kode etik; 2. pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan; 3. deklarasi benturan kepentingan dengan cara, sebagai berikut: a) pelaporan atau pemyataan awal (disclosure) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai pimpinan satuan; b) pelaporan dan pemyataan lanjutan apabila teIjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pemyataan awal; dan c) pelaporan mencakup informasi yang. rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya. 4. dukungan kelembagaan dalam bentuk, meliputi: a) dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui; dan b) pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar lembaga yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan. Pasal13 Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang pimpinan satuan berada dalam situasi benturan kepentingan, tindakan tersebut sebagai langkah lanjutan setelah pimpinan satuan melaporkan situasi benturan kepentingan yang dihadapinya, antara lain: a. pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi pimpinan satuan dalam jabatannya; b. penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan; c. mutasi pimpinan satuan ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan; d. mengalihkan tugas dan tanggung jawab pimpinan satuan yang bersangkutan; e. pengunduran diri pimpinan satuan dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan f. pemberian sanksi bagi yang melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Bagian Kedua Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan Pasa114 (1) Pelapor, seorang prajurit TNI AD yang terkait dan terkena dampak akibat pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pimpinan /pejabat dalam menetapkan keputusan danl atau tindakan. (2) Pencatatan, laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/ atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait. PasallS Pemeriksaan terhadap laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasall4, sebagai berikut: a. atasan langsung pejabat terse but memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat/ prajurit paling lambat tiga hari kerja; b. apabila basil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang diiaporkan tetap berlaku; dan c. apabila basil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu dua han keputusan dan/ atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleb atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya. Pasal16 Pengawasan pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan teJjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan. BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa117 Pedoman umum ini merupakan petunjuk dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan TN! AD sesuai dengan situasi, konelisi dan kepentingan masing-masing satuan TNI AD eli lapangan. BABVII KETENTUANPENUTUP Pasal18 Peraturan Kepala star Angkatan Darat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Autentikasi DIREKTUR AJUD~ ANGKATAN DARAT, ~RRY$~, M~P~A, BRIGADIR JENDERAL TNI Ditetapkan eliJakarta pada tanggal 10 Juli 2017 KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, tertanda MULYONO JENDERAL TNI " .~ --n:NTARA NASIONAlINDONESIA ., MARKAS BESARANGKATAN DARAT .•f SURAT PERINTAH JIXfl016 Menlmbang: bahwa dalam mngka penunjukan Tm Pokja penyusunan Peraturan Kasad perlu dikeluarkan sural pertntah. Dasar : 1. Sural Telegram Pangrma TNI Nomor ST162712016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Menjabarkan Peraturan Pangrama TNI tentang Reformasi Birokrasi (RB) dibidang penguatan Pengawasan menJadl Peraturan Pelaksanaan ditingkat u.o. Angkatan; 2. Sural Perintah Kasad Nomor Sprinl421nll2015 tanggal ~O Februari 2015 tentang Organlsasl pelaksanaan Reformasi 8irokrasl (RB) Angkatan carat; dan 3. PerfimbanganPimplnanAngkalan Carat. DIPERlNTAHKAN Kepada Nama, pangkat. korps, GoI, NRPJNIP dan Jabatanlkesatuan seperti ,'tercantum pada Iampiran swat perIntah inL Untuk : 1. Seterimanya sural perintah Ini. dlsamplng tugas dan tanggung Jawab jabaIan seharI-harI ditugaskan sebagaI Tim Pokja penyusunan Peraturan Kasad tentang Pedoman umum penanganan Benturan Kepentingan dl Ongkungan TNI AD; 2. Lapor kepada Kasad u.p. hjenad sebeIum dan sesudah melaksanakan tugas ini; dan 3. Melaksanakan perintah Inl dengan rasa tanggung Jawab. .. Setesal Tembusan: 1. Kasad 2. W8kasad 3. Aspens Kasad 4. KasahD Kasad 5. Dlrkumad 8. lrum dan Irben Itjenad . 7 ~ltrDtDrio ~ Dikeluarkan di Jakarta ~ September 2016 ~I!!IZtl!IfAngkatai't Carat . - ,.-._-_. _- , "'f:lmpnan ..... '~ . MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT Nemer SprII'\, ~ Tanggal St NO NAMA DAFTAR NAMA nM POKJA PBNYUSUNAN PERATURAN KASAD Tt:NTANO'PEDOllltAN UMUM PENANGANAN BENTURAtI KEPI!NT'NB~ DI LINGKUNGAN TNt AD 1. Nugroho Wldyotomo MsYJen TNI Itfenad Penanggung J8wab' Membahas dan P$l8turan Pat 2. 3. 4. ® ®<, Edy Nasutlon, S.I.P M. Effendi. S.E~,M.M. P. Gunul'ig Sarasmoro Abdul Hanls. S.I.P. BrlgJe'n TN' BrlgJsn TNJ Kolonel CZU30572 Latko)Infl191oo27"90768 .rum lijenad hbeli I~enad Sekretarls lijenad Irdya-2IBJnlat Itutops Itum ~nad Penaaehat Penaaehat Narasumber Anggota Nomor perpan, 2014 tentang umum penangar Kepentfngan dl TNJ. Hendri Wljaya, S.E. LetkolInfl11940013820770 1~-4lBfndok dan Ke~11 Anggota IMops ltum Itjenad . Sapta Rendra P, S.T. M. T. Letkol~11980038401273 PSbandya-4/Anev Osta . Spaban IlRen ~per8ad Anggota 10 Joko Suwamo, S.H, M.H. Letko. Chkl572941 Lektor Kapals t<tJmdldau8 Anggota Tim DOlen KumdldIMll STHM' Dllkumad 11. Aam Nugraha 12. S.Sunarya SeriaU21020133800382 '. Pensta-lille 002 Op~ Komp ltutops ltum . IfJen~d Kaurmfn ltutops ltum Itjensd Operator ,

PERKASAD NOMOR 29 TAHUN 2017 TTG BENTURAN KEPENTINGAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN OARAT PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGA...

Baca selengkapnya »