Suwarno Kemis Mandonga: undang undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

<div style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008</div><div style="text-align: center;">TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK</div><div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</div> Menimbang : <blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;</div><div>b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;</div><div>c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;</div><div>d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;</div><div>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;</div></blockquote><div> Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; <div style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama</div><div style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</div><div style="text-align: center;">dan</div><div style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</div> <div style="text-align: center;">M E M U T U S K A N:</div> Menetapkan : </div><div><div style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.</div> <div style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</div><div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: center;">Pasal 1</div> Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.</div><div>2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.</div><div>3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.</div><div>4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.</div><div>5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang- undangan.</div></blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.</div><div>7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.</div><div>8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.</div><div>9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.</div><div>10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</div><div>11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</div><div>12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</div><div> </div></blockquote><div> <div style="text-align: center;">BAB II ASAS DAN TUJUAN</div><div style="text-align: center;">Bagian Kesatu</div><div style="text-align: center;">Asas</div><div style="text-align: center;">Pasal 2</div><div style="text-align: center;"> </div> (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.</div><div> <div style="text-align: center;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: center;">Tujuan</div><div style="text-align: center;">Pasal 3</div> Undang-Undang ini bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. <div style="text-align: center;">BAB III</div><div style="text-align: center;">HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK</div><div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: center;">Bagian Kesatu</div><div style="text-align: center;">Hak Pemohon Informasi Publik</div><div style="text-align: center;">Pasal 4</div> (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;</div><div>b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;</div><div>c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau</div><div>d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</div></blockquote><div> (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. <div style="text-align: center;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: center;">Kewajiban Pengguna Informasi Publik</div><div style="text-align: center;">Pasal 5</div><div style="text-align: center;"> </div> (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <div style="text-align: center;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: center;">Hak Badan Publik</div><div style="text-align: center;">Pasal 6</div> (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. informasi yang dapat membahayakan negara;</div><div>b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;</div><div>c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;</div><div>d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau</div><div>e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.</div></blockquote><div> <div style="text-align: center;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: center;">Kewajiban Badan Publik</div><div style="text-align: center;">Pasal 7</div> (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. <div style="text-align: center;">Pasal 8</div> Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. <div style="text-align: center;">BAB IV</div><div style="text-align: center;">INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN</div><div style="text-align: center;">Bagian Kesatu</div><div style="text-align: center;">Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala</div><div style="text-align: center;">Pasal 9</div> (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;</div><div>b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;</div><div>c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau</div><div>d. informasi lain yang diatur dalam peraturanperundang-undangan.</div></blockquote><div> (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. <div style="text-align: center;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: center;">Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta</div><div style="text-align: center;">Pasal 10</div> (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta- merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. <div style="text-align: center;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: center;">Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat</div><div style="text-align: center;">Pasal 11</div><div style="text-align: center;"> </div>(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;</div><div>b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;</div><div>c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;</div><div>d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;</div><div>e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;</div><div>f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;</div><div>g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau </div><div>h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</div></blockquote><div> (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. <div style="text-align: center;">Pasal 12</div> Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. jumlah permintaan informasi yang diterima;</div><div>b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;</div><div>c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau</div><div>d. alasan penolakan permintaan informasi.</div></blockquote><div> <div style="text-align: center;">Pasal 13</div> (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan</div><div>b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.</div></blockquote><div> (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional. <div style="text-align: center;">Pasal 14</div> Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang- Undang ini adalah: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;</div><div>b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;</div><div>c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;</div><div>d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;</div><div>e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;</div><div>f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;</div><div>g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;</div><div>h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;</div><div>i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;</div></blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;">j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;</blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>k. perubahan tahun fiskal perusahaan;</div><div>l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;</div><div>m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau</div><div>n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.</div></blockquote><div> <div style="text-align: center;">Pasal 15</div> Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. asas dan tujuan;</div><div>b. program umum dan kegiatan partai politik;</div><div>c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;</div><div>d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</div><div>e. mekanisme pengambilan keputusan partai;</div><div>f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau</div><div>g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.</div></blockquote><div> <div style="text-align: center;">Pasal 16</div> Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. asas dan tujuan;</div><div>b. program dan kegiatan organisasi;</div><div>c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;</div><div>d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;</div><div>e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;</div><div>f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau</div><div>g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.</div></blockquote><div> <div style="text-align: center;">BAB V</div><div style="text-align: center;">INFORMASI YANG DIKECUALIKAN</div><div style="text-align: center;">Pasal 17</div> Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</div><div>2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</div><div>3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</div><div>4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau</div><div>5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.</div></blockquote><div> b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual  dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;</div><div>2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;</div><div>3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;</div><div>4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;</div></blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;</div><div>6. sistem persandian negara; dan/atau</div><div>7. sistem intelijen negara.</div></blockquote><div> d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;</div><div>2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;</div><div>3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;</div><div>4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;</div><div>5. rencana awal investasi asing;</div><div>6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau</div><div>7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</div></blockquote><div> f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;</div><div>2. korespondensi diplomatik antarnegara;</div><div>3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau</div></blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.</div></blockquote><div> g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</div><div>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</div><div>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</div><div>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</div><div>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</div></blockquote><div> i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. <div style="text-align: center;">Pasal 18</div> (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. putusan badan peradilan;</div><div>b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;</div><div>c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;</div><div>d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;</div><div>e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;</div></blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi;dan/atau</div><div>g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).</div></blockquote><div> (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau</div><div>b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.</div></blockquote><div> (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j. (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden. (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden. (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung. (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). <div style="text-align: center;">Pasal 19</div> Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. <div style="text-align: center;">Pasal 20</div> (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah. <div style="text-align: center;">BAB VI</div><div style="text-align: center;">MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI</div><div style="text-align: center;">Pasal 21</div> Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. <div style="text-align: center;">Pasal 22</div> (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis. (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;</div><div>b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;</div><div>c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;</div><div>d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;</div><div>e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;</div><div>f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau</div><div>g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.</div></blockquote><div> (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi. <div style="text-align: center;">BAB VII </div></div><div style="text-align: center;">KOMISI INFORMASI</div><div><div style="text-align: center;">Bagian Kesatu</div><div style="text-align: center;">Fungsi</div><div style="text-align: center;">Pasal 23</div> Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. <div style="text-align: center;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: center;">Kedudukan</div><div style="text-align: center;">Pasal 24</div> (1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. (2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara. (3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. <div style="text-align: center;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: center;">Susunan</div><div style="text-align: center;">Pasal 25</div> (1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. (2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. (3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi. (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara. <div style="text-align: center;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: center;">Tugas</div><div style="text-align: center;">Pasal 26</div> (1) Komisi Informasi bertugas: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;</div><div>b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan</div><div>c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.</div></blockquote><div> (2) Komisi Informasi Pusat bertugas: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;</div><div>b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan</div><div>c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu- waktu jika diminta.</div></blockquote>(3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus   Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.<blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div style="text-align: center;">Bagian Kelima</div><div style="text-align: center;">Wewenang</div><div style="text-align: center;">Pasal 27</div></blockquote> <blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"></blockquote>(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:<blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;</div><div>b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;</div><div>c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</div><div>d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan</div><div>e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.</div></blockquote><div> (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik   tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan <div style="text-align: center;">Bagian Keenam</div><div style="text-align: center;">Pertanggungjawaban</div><div style="text-align: center;">Pasal 28</div><div style="text-align: center;"> </div> (1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan. (3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. (4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum. <div style="text-align: center;">Bagian Ketujuh</div><div style="text-align: center;">Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi</div><div style="text-align: center;">Pasal 29</div> (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi. (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. <div style="text-align: center;">Bagian Kedelapan</div><div style="text-align: center;">Pengangkatan dan Pemberhentian</div><div style="text-align: center;">Pasal 30</div> (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. warga negara Indonesia;</div><div>b. memiliki integritas dan tidak tercela;</div><div>c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;</div><div>d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;</div><div>e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;</div><div>f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;</div><div>g. bersedia bekerja penuh waktu;</div><div>h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;dan</div><div>i. sehat jiwa dan raga.</div></blockquote><div> (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif. (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat. (4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan. <div style="text-align: center;">Pasal 31</div> (1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon. (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan. (3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. <div style="text-align: center;">Pasal 32</div> (1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon. (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan. (3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota. <div style="text-align: center;">Pasal 33</div> Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. <div style="text-align: center;">Pasal 34</div> (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan. (2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. meninggal dunia;</div><div>b. telah habis masa jabatannya;</div><div>c. mengundurkan diri;</div><div>d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;</div><div>e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau</div><div>f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.</div></blockquote><div> (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota. (4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota. (5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud. <div style="text-align: center;">BAB VIII</div><div style="text-align: center;">KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI</div><div style="text-align: center;">Bagian Kesatu</div><div style="text-align: center;">Keberatan</div><div style="text-align: center;">Pasal 35</div> (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;</div><div> </div><div>b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;</div><div> </div><div>c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;</div><div> </div><div>d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;</div><div> </div><div>e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;</div><div> </div><div>f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau</div><div> </div><div>g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.</div></blockquote><div> (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. <div style="text-align: center;">Pasal 36</div> (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya. <div style="text-align: center;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: center;">Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi</div><div style="text-align: center;">Pasal 37</div> (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). <div style="text-align: center;">Pasal 38</div> (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. <div style="text-align: center;">Pasal 39</div> Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat. <div style="text-align: center;">BAB IX</div><div style="text-align: center;">HUKUM ACARA KOMISI</div><div style="text-align: center;">Bagian Kesatu</div><div style="text-align: center;">Mediasi</div><div style="text-align: center;">Pasal 40</div> (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi. <div style="text-align: center;">Pasal 41</div>Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator. <div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: center;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: center;">Ajudikasi</div><div style="text-align: center;">Pasal 42</div> Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. <div style="text-align: center;">Pasal 43</div> (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal. (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum. (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup. (4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3). <div style="text-align: center;">Bagian Ketiga</div><div style="text-align: center;">Pemeriksaan</div><div style="text-align: center;">Pasal 44</div> (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon. (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis. (4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. <div style="text-align: center;">Bagian Keempat</div><div style="text-align: center;">Pembuktian</div><div style="text-align: center;">Pasal 45</div><div style="text-align: center;"> </div>(1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a. (2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g. <div style="text-align: center;">Bagian Kelima</div><div style="text-align: center;">Putusan Komisi Informasi</div><div style="text-align: center;">Pasal 46</div> (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau</div><div>b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.</div></blockquote><div> (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;</div><div>b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini; atau</div><div>c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.</div></blockquote><div> (3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan. (4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa. (5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut. <div style="text-align: center;">BAB X</div><div style="text-align: center;">GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI</div><div style="text-align: center;">Bagian Kesatu</div><div style="text-align: center;">Gugatan ke Pengadilan</div><div style="text-align: center;">Pasal 47</div> (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara. (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). <div style="text-align: center;">Pasal 48</div> (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup. <div style="text-align: center;">Pasal 49</div> (1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:</div></blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;">1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau</blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;">2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.</blockquote></blockquote><div> </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:</div></blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;">1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau</blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;">2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.</blockquote></blockquote><div> (2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut: </div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;</div><div>b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau</div><div>c. memutuskan biaya penggandaan informasi.</div></blockquote><div> b. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa. <div style="text-align: center;">Bagian Kedua</div><div style="text-align: center;">Kasasi</div><div style="text-align: center;">Pasal 50</div> Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri. <div style="text-align: center;">BAB XI </div></div><div><div style="text-align: center;">KETENTUAN PIDANA</div><div style="text-align: center;">Pasal 51</div> Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). <div style="text-align: center;">Pasal 52</div> Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). <div style="text-align: center;">Pasal 53</div> Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). <div style="text-align: center;">Pasal 54</div> (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). <div style="text-align: center;">Pasal 55</div> Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). <div style="text-align: center;">Pasal 56</div> Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut. <div style="text-align: center;">Pasal 57</div> Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum. <div style="text-align: center;">BAB XII </div></div><div><div style="text-align: center;">KETENTUAN LAIN-LAIN</div><div style="text-align: center;">Pasal 58</div> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah. <div style="text-align: center;">BAB XIII </div></div><div><div style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</div><div style="text-align: center;">Pasal 59</div> Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang- Undang ini. <div style="text-align: center;">Pasal 60</div> Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang- Undang ini. <div style="text-align: center;">Pasal 61</div> Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang. <div style="text-align: center;">Pasal 62</div> Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini. <div style="text-align: center;">BAB XIV </div></div><div><div style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</div><div style="text-align: center;">Pasal 63</div> Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. <div style="text-align: center;">Pasal 64</div> (1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. </div><div>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di pada tanggal 30 April 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO </div><div>Diundangkan di pada tanggal 30 April 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK I. UMUM Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. “Cara sederhana” adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami. “Biaya ringan” adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “membahayakan negara” adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut mengenai Informasi yang membahayakan negara ditetapkan oleh Komisi Informasi. Pasal 7 Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut mengenai Informasi persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi Informasi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Huruf e Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik dimaksud. Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik” adalah Informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan huruf b … yang dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “serta-merta” adalah spontan, pada saat itu juga. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Huruf a Cukup jelas. huruf b … Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan: 1.  “transparansi”  adalah keterbukaan dalam melaksanakan  proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan; 2. “kemandirian” adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan prinsip korporasi yang sehat; 3. “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 4. “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; 5. “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Huruf i Cukup jelas. huruf j … Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Yang dimaksud dengan ”undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah” adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang- Undang yang mengatur sektor kegiatan usaha badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang berlaku umum bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor kegiatan usaha tersebut. Pasal 15 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. huruf g … Huruf g Yang dimaksud dengan “undang-undang yang berkaitan dengan partai politik” adalah Undang-Undang tentang Partai Politik. Pasal 16 Yang dimaksud dengan “organisasi nonpemerintah” adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pasal 17 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Angka 1 Yang dimaksud dengan “Informasi yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara” adalah Informasi tentang: 1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem komunikasi strategis pertahanan, sistem pendukung strategis pertahanan, pusat pemandu, dan pengendali operasi militer; 2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titik-titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral musuh; 3 sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan militer, serta rancang bangun dan purwarupa persenjataan militer; Angka 2 … Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Yang dimaksud dengan “sistem persandian negara” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan Informasi rahasia negara yang meliputi data dan Informasi tentang material sandi dan jaring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan Informasi material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber Informasi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang melaksanakan. Angka 7 Yang dimaksud dengan “sistem intelijen negara” adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang disesuaikan dengan strata masing- masing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang dapat mendukung dan menyukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g … Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i “Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan. Huruf j Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 … Pasal 23 Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa” adalah prosedur beracara di bidang penyelesaian sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c … Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap anggota Komisi Informasi, yang penetapannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) “Pejabat pelaksana kesekretariatan” adalah pejabat struktural instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah menteri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) … Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i “Sehat jiwa dan raga” dibuktikan melalui surat keterangan tim penguji kesehatan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan ”terbuka” adalah bahwa Informasi setiap tahapan proses rekrutmen harus diumumkan bagi publik. Yang dimaksud dengan ”jujur” adalah bahwa proses rekrutmen berlangsung adil dan nondiskriminatif berdasarkan Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan ”objektif” adalah bahwa proses rekrutmen harus mendasarkan pada kriteria yang diatur oleh Undang-Undang ini. Ayat (2) … Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “tindakan tercela” adalah mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Informasi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) … Ayat (4) Yang dimaksud dengan “penggantian antarwaktu anggota Komisi Informasi” adalah pengangkatan anggota Komisi Informasi baru untuk menggantikan anggota Komisi Informasi yang telah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) sebelum masa jabatannya berakhir. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya berisikan nama dan/atau instansi asal pengguna Informasi, alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan Informasi, dan kasus posisi permintaan Informasi dimaksud. Yang dimaksud dengan “atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi” adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “ditanggapi” adalah respons dari Badan Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g … Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 … Gugatan terhadap Badan Publik negara yang terkait dengan kebijakan pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 52 Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada: a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan; b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau c. kedua-duanya. Pasal 53 Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini. Pasal 54 … Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Ayat (2) Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 55 Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4846</div>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUB...

Baca selengkapnya »

Undang Undang Pers

Sekretariat Dewan Pers: Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp. (021) 3504874-75, 77 Faks. (021) 3452030 <a href="http://www.dewanpers.or.id">www.dewanpers.or.id</a> / <a href="http://www.presscouncil.or.id">www.presscouncil.or.id</a> <a href="mailto:sekretariat@dewanpers.or.id">sekretariat@dewanpers.or.id</a> <a href="mailto:pengaduan@dewanpers.or.id">pengaduan@dewanpers.or.id</a> Twitter: @dewanpers Daftar Isi  Bagian I: Profil 1. Sejarah Dewan Pers  2. Pasal-Pasal tentang Dewan Pers 3. Visi dan Misi Dewan Pers  Bagian II: Prosedur Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers  Bagian III: Kode Etik 1. Kode Etik Jurnalistik  2. Kode Etik Filantropi Mediamassa  Bagian IV: Standar 1. Standar Organisasi Perusahaan Pers 2. Standar Perusahaan Pers 3. Standar Perlindungan Profesi Wartawan  4. Standar Organisasi Wartawan  5. Standar Kompetensi Wartawan 5.1. Peserta Uji Kompetensi Wartawan  5.2. Penguji Kompetensi Wartawan  5.3. Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan <div> Bagian V: Pedoman 1. Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa  2. Pedoman Hak Jawab  3. Keterangan Ahli Dewan Pers  4. Pedoman tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik  5. Pedoman Pemberitaan Media Siber  6. Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap 151 Wartawan  7. Pedoman Peliputan Terorisme  Bagian VI: Pernyataan dan Seruan 1. Pernyataan tentang Mengatasi Penyalahgunaan Profesi Wartawan  2. Pernyataan tentang Pornografi dalam Pers  3. Seruan tentang Pemuatan Rubrik Pemberitaan yang Bertujuan Kehumasan  4. Pernyataan tentang Praktek Jurnalistik yang Tidak Etis  5. Pernyataan tentang Penempatan Pejabat Pemerintah di dalam Struktur Redaksi Pers  6. Seruan tentang Pemberitaan Kasus Kejahatan Susila  <div>Bagian VII: Nota Kesepahaman 1. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Komisi Informasi Pusat.  2. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Polri.  3. Nota Kesepahaman Dewan Pers – TNI.  4. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Mendagri  5. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Kejaksaan RI  6. Nota Kesepahaman Dewan Pers Indonesia – Dewan Pers Thailand  7. Nota Kesepahaman Dewan Pers – LPSK  8. Nota Kesepahaman Dewan Pers – BNPT  9. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Republik Demokratik Timor Leste  Bagian VIII: Undang-Undang Pers 1. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers  Bagian IX: Lain-Lain 1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)  Pengantar Ketua Dewan Pers Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah undang-undang yang tidak dilengkapi peraturan pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaannya. Banyak orang tidak tahu bahwa semangat para pengonsep dan penggagas undang-undang pers ini secara sengaja memang membatasi campur tangan orang dari luar pers untuk mengatur-atur dan memasuki ruang kemerdekaan pers. Para penyusun undang-undang berharap para wartawan profesional dan masyarakat pers, dengan difasilitasi Dewan Pers, mengatur diri sendiri melalui penyusunan berbagai peraturan, pedoman, termasuk menyusun kode etik jurnalistik. Sebuah hal yang lebih merupakan pengaturan pers oleh masyarakat pers sendiri atau sebuah self regulating. Buku saku ini berisikan berbagai hal yang disusun masyarakat pers guna melengkapi Undang-Undang No 40 Tahun 1999 sekaligus mendorong profesionalisme wartawan dan mutu jurnalisme di Indonesia. Antara lain berisikan ketentuan perihal prosedur penanganan pengaduan, kode etik jurnalistik, berbagai surat keputusan, surat edaran, standar, pedoman, pernyataan dan seruan, sejumlah nota kesepahaman, dan undang- undang pers. Jakarta, 8 September 2016 Yosep Adi Prasetyo Ketua Dewan Pers Bagian I: Profil 1 SEJARAH DEWAN PERS Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968. Pembentukannya berdasar Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang   ditandatangani Presiden Soekarno, 12 Desember 1966. Dewan Pers kala itu, sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No.11/1966, berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1)). Pemerintahan Orde Baru —melalui Undang- Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, yang ditandatangani Presiden Soeharto 20 September 1982— tidak banyak mengubah keberadaan Dewan Pers. Kedudukan dan fungsinya sama: lebih menjadi penasehat pemerintah, khususnya kantor Departemen Penerangan. Sedangkan Menteri Penerangan tetap merangkap sebagai Ketua Dewan Pers. Perubahan yang terjadi, menurut UU No. 21 Tahun 1982 tersebut, adalah penyebutan dengan lebih jelas keterwakilan berbagai unsur dalam keanggotaan Dewan Pers. Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 menyatakan “Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain”. Undang-Undang sebelumnya hanya menjelaskan “anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers”. Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999, seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang diundangkan 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers (yang) independen. Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”. Fungsi Dewan Pers independen tidak lagi menjadi penasehat pemerintah, tetapi untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Hubungan struktural antara Dewan Pers dengan pemerintah diputus, terutama sekali dipertegas dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak lagi ada wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers seperti yang berlangsung selama masa Orde Baru. Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan dalam Keputusan Presiden namun diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno. Anggota Dewan Pers yang independen, menurut UU Pers Pasal 15 ayat (3), dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali, yang terdiri dari: “(a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers”.* PASAL-PASAL TENTANG DEWAN PERS (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers) BAB V DEWAN PERS Pasal 15 (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus- kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; g. Mendata perusahaan pers; (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari: a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers; (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota. (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari: </div></div><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div>a. organisasi pers;</div><div>b. perusahaan pers;</div><div>c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.</div></blockquote><div><div> Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Ayat (2) Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. Ayat (3-7) Cukup Jelas BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT</div><div>Pasal 17 1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. 2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. Penjelasan Pasal 17 </div><div>Ayat (1) Cukup Jelas </div><div>Ayat (2) Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch). VISI DAN MISI DEWAN PERS Visi : Melindungi dan meningkatkan kemerdekaan pers nasional berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Misi : 1. Melakukan penguatan lembaga Dewan Pers. 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya pers, antara lain dengan mendirikan School of Journalism. 3. Memberdayakan organisasi pers. 4. Meningkatkan efektivitas penggunaan UU Pers No.40/1999 dalam melindungi kemerdekaan pers. 5. Melakukan pengkajian (mereview) UU Pers No.40/1999. 6. Memberdayakan jaringan ombudsman dan lembaga mediasi sengketa pemberitaan pers. 7. Menumbuhkan masyarakat pers yang taat kode etik. 8. Memperjuangkan kemerdekaan pers dalam constitutional rights. 9. Meningkatkan kesadaran paham media (media literacy) masyarakat. 10. Mewujudkan jurnalisme keberagaman (multicultural journalism). Bali, 22 Juni 2007 Bagian II: Prosedur Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan mengoptimalkan fungsi Dewan Pers telah dibuat Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/ VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. 2. Bahwa berhubung dengan tuntutan perkembangan pers dan organisasi Dewan Pers perlu dilakukan revisi atas Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. Mengingat : 1. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Keanggotaaan Dewan Pers periode tahun 2016-2019; 3. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Jumat, 7 Juli 2017, di Jakarta MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pertama : Mengesahkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Dewan Pers sebagaimana terlampir. Kedua : Peraturan Dewan Pers Nomor 3/ Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketiga : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2017 Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS PENDAHULUAN Bahwa kebebasan pers adalah salah satu bentuk jaminan pemenuhan hak warganegara atas informasi, hak asasi manusia, dan hak untuk tahu yang lebih merupakan kewajiban negara ini untuk diberikan kepada wartawan. Hak untuk mendapatkan, mengolah dan menyampaikan informasi yang sepenuhnya harus dijamin oleh negara. Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum. Bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan  kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen, untuk melindungi kemerdekaan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Oleh karena itu dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers menerima dan memproses pengaduan serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat menyangkut dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Pengaduan adalah kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers. (2) Pengadu adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers. (3) Teradu adalah wartawan, perusahaan pers, seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/ instansi yang diadukan. (4) Kuasa adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang mendapat kuasa secara tertulis untuk mewakili pengadu atau teradu. (5) Kasus pers adalah kasus yang terkait dengan karya jurnalistik dan atau kegiatan jurnalistik oleh wartawan dan perusahaan pers yang memenuhi syarat ketentuan Undang Undang No 40/1999 tentang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers. (6) Karya jurnalistik adalah hasil kegiatan jurnalistik yang berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dengan menggunakan sarana yang tersedia. (7) Kegiatan jurnalistik adalah kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia dalam rangka menjalankan tugas, peran dan fungsi pers sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang No 40/1999 tentang Pers. (8) Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang disusun oleh organisasi- organisasi pers yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Dewan Pers. (9) Mediasi adalah upaya penyelesaian pengaduan antara Pengadu dan Teradu melalui pertemuan tatap muka atau dalam bentuk komunikasi lain. (10) Ajudikasi adalah penilaian atas materi aduan berdasarkan Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Peraturan- Peraturan Dewan Pers. (11) Risalah Penyelesaian Pengaduan adalah dokumen yang memuat penilaian Dewan Pers serta kesepakatan Pengadu dan Teradu. (12) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi adalah dokumen yang memuat penilaian akhir dan rekomendasi atas pengaduan yang diambil melalui Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Hal yang Bisa Diadukan Dewan Pers menerima pengaduan kasus pers yang menyangkut: a. Karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik; b. Kekerasan terhadap wartawan dan atau perusa- haan pers; c. Iklan sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Un- dang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 3 Karya jurnalistik yang bisa diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum, prasangka atau kebencian terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), ajakan melakukan tindakan kekerasan, atau hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers. Pasal 4 Hal yang Tidak Bisa Diadukan Dewan Pers tidak menangani pengaduan karya jurnalistik yang sudah diajukan ke kepolisian atau pen- gadilan, kecuali: a. Pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers; b. Kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus terse- but ke Dewan Pers; c. Kasus yang ditangani oleh kepolisian atau pengadi- lan dapat mengancam dan membahayakan sendi- sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia; d. Dalam hal butir (b) di atas terjadi, Dewan Pers dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk mem- prioritaskan penanganan kasusnya di Dewan Pers. BAB III PARA PIHAK Pasal 5 Pengaduan terhadap Karya Jurnalistik (1) Jika terkait karya jurnalistik, teradu adalah penanggung jawab media. (2) Pengadu mengajukan karya jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik. Pasal 6 Pengaduan terhadap Kegiatan Jurnalistik (1) Jika terkait kegiatan jurnalistik, teradu adalah wartawan beserta penanggung jawab media yang bersangkutan. (2) Pengadu mengajukan bukti kegiatan jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik. Pasal 7 Kuasa Pengaduan (1) Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers. Kehadiran kuasa dapat diterima jika dilengkapi surat kuasa. (2) Jika dalam proses penanganan pengaduan dibutuhkan kehadiran pihak media yang diadukan, maka yang hadir adalah penanggung jawab atau yang mewakili dengan dilengkapi surat tugas. BAB IV ADMINISTRASI PENGADUAN Pasal 8 (1) Pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers. (2) Pengadu wajib mencantumkan identitas diri. (3) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3504875, 77, faksimili: 021-3452030, surel: pengaduan@ dewanpers.or.id; sekretariat@dewanpers.or.id. (4) Berkas pengaduan yang diberikan kepada Dewan Pers pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali Dewan Pers menentukan lain. (1) Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media siber menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi, judul tulisan/program siaran, alamat laman detail artikel untuk media siber, atau deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung serta, jika ada, bukti komunikasi menyangkut berita yang dipersoalkan dengan media bersangkutan. BAB V PENANGANAN PENGADUAN Pasal 9 (1) Penanganan pengaduan diawali penjelasan secara tertulis kepada Pengadu dan Teradu tentang detail pengaduan, proses yang akan dilaksanakan dan hasil dari pengaduan. (2) Penanganan pengaduan dilakukan di Sekretariat Dewan Pers atau di tempat lain yang ditetapkan Dewan Pers. (3) Proses penanganan pengaduan mulai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima. (4) Perkembangan penanganan pengaduan diumumkan di website Dewan Pers. Pasal 10 (1) Pengaduan gugur apabila: a. Pengadu tidak menanggapi 2 (dua) kali surat atau panggilan Dewan Pers. b. Pengadu mencabut pengaduannya. (2) Pengadu yang pengaduannya gugur, tidak bisa mengadu lagi untuk kasus yang sama. (3) Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan meskipun pihak teradu sudah 2 (dua) kali dikirimi surat, tidak membalas atau dipanggil, tidak datang. angani pengaduan dapat mengundang dan meminta keterangan dari pengadu dan penanggung jawab media yang diadukan. (5) Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat meminta pendapat pakar. BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 11 (1) Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan. (2) Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi. (3) Hasil mediasi para pihak dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak. (4) Hasil mediasi prinsipnya bersifat tertutup, kecuali para pihak sepakat untuk terbuka. (5) Jika mediasi tidak mencapai sepakat, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. (6) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ditetapkan melalui Rapat Pleno dan disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka. BAB VII PELAKSANAAN KEPUTUSAN DEWAN PERS Pasal 12 (1) Pengadu melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. (2) Teradu wajib melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi pada kesempatan pertama. (3) Teradu wajib memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi di media bersangkutan. (4) Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu. (5) Apabila putusan Dewan Pers berisi rekomendasi pemuatan Hak Jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers. (6) Dalam hal Dewan Pers menilai kasus yang diadukan bukan kasus pers, Pengadu dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Pers untuk tetap membantu penyelesaian kasusnya melalui mekanisme di luar Prosedur Pengaduan ini. Jakarta, 12 Juli 2017 Bagian III: Kode Etik 1. Kode Etik Jurnalistik 2. Kode Etik Filantropi Mediamassa Buku Saku Wartawan DEWAN PERS SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang KODE ETIK JURNALISTIK DEWAN PERS, Menimbang : 1. Bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional selama enam tahun terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers; 2. Bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus 1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik; 3. Bahwa berbagai perusahaan pers dan organisasi wartawan masing-masing telah mempunyai kode etik; 4. Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. 5. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; 6 Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2003—2006. Memperhatikan : 1. Keputusan Sidang Pleno I Lokakarya V yang dihadiri 29 organisasi pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia pada hari Selasa, 14 Maret 2006, di Jakarta; 2. Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat, 24 Maret 2006, di Jakarta. 0 Buku Saku Wartawan MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Kode Etik Jurnalistik sebagaimana terlampir sebagai pengganti dari Kode Etik Wartawan Indonesia. Kedua : Kode Etik Wartawan Indonesia sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pers No.1/SK-DP/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketiga : Keputusan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2006 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA Buku Saku Wartawan DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang KODE ETIK JURNALISTIK SEBAGAI PERATURAN DEWAN PERS DEWAN PERS, Menimbang : Bahwa agar Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati dan difasilitasi oleh Dewan Pers dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 dapat berlaku secara lebih efektif, maka perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers. Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 Tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006—2009. 3. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Senin, tanggal 12 Mei 2008, di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan: Pertama : Kedua : Peraturan Dewan Pers tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers Mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/ III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dengan segala lampirannya sebagai Peraturan Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2008 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang KODE ETIK JURNALISTIK KODE ETIK JURNALISTIK Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma- norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik: Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Penafsiran a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran Cara-cara yang profesional adalah: a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; b. menghormati hak privasi; c. tidak menyuap; d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; h. penggunaancara-caratertentudapatdipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsiran a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan. Penafsiran a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Pasal 8 WartawanIndonesiatidakmenulisataumenyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Penafsiran a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik, Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 2/Peraturan-DP/III/2013 Tentang KODE ETIK FILANTROPI MEDIAMASSA DEWAN PERS Menimbang : 1. Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia; 2. Bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial selain menjalankan kegiatan jurnalistik juga melakukan kegiatan sosial dalam bentuk pengelolaan kedermawanan sosial masyarakat (filantropi); 3. Bahwa demi profesionalisme pengelolaan kedermawanan sosial masyarakat oleh perusahaan pers/ media massa, diperlukan kode etik yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan pers/media massa. Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2010 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2010 – 2013; 3. Pengesahan Kode Etik Filantropi Mediamassa oleh Dewan Pers, organisasi pers, pengelola media, dan lembaga filantropi pada Selasa, 29 Januari 2013, di Jakarta; 4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Jumat, 1 Februari 2013, di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Filantropi Mediamassa. Pertama Kedua : Mengesahkan Kode Etik Filantropi Mediamassa sebagaimana terlampir. : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Maret 2013 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DP/III/2013 Tentang KODE ETIK FILANTROPI MEDIAMASSA KODE ETIK FILANTROPI MEDIAMASSA PENDAHULUAN Aktivitas mediamassa dalam menjembatani serta menggalang ‘kedermawanan sosial masyarakat’ –populer dengan istilah filantropi- merupakan perwujudan dari kepedulian sosial mediamassa serta bagian dari fungsi dan peran sosial mediamassa yang bersangkutan. Karena hal ini berkaitan dengan kredibilitas mediamassa yang bersangkutan di mata masyarakat, maka aktivitas ini harus dilakukan dengan caracara yang baik, benar, transparan, akuntabel, serta penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dalam menjalankan fungsi jurnalistik, mediamassa telah punya satu acuan bersama yaitu Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Sementara dalam menangani kedermawanan sosial masyarakat ini belum ada aturan main yang baku, yang bisa menjadi acuan dan dihormati oleh semua Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa. Padahal kebutuhan itu sudah cukup mendesak mengingat dalam praktek seharihari, sering ditemukan hal-hal yang bisa mengganggu kredibilitas Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dirumuskan dan disepakatilah suatu kode etik sebagai perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, penyumbang, mitra dan diri sendiri. Kode etik itu disebut Kode Etik Filantropi Mediamassa. Kode Etik Filantropi Mediamassa ini mengacu pada Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pedoman Media Siber, Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia dan Undang-Undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan penggalangan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumbangan masyarakat. BAGIAN SATU RUANG LINGKUP DAN FUNGSI KODE ETIK Kode Etik Filantropi Mediamassa ini berlaku dan harus ditaati oleh semua Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa, baik yang berbentuk yayasan maupun kepanitiaan. Fungsi utama kode etik ini adalah pedoman umum, rujukan, dan instrumen edukasi bagi Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dalam penggalangan/penerimaan, pengelolaan, serta penyaluran sumbangan masyarakat. Selain itu, kode etik ini juga berfungsi sebagai regulasi internal yang mengikat bagi praktisi media saat menjalankan kegiatan filantropi. BAGIAN DUA PRINSIP-PRINSIP DALAM KODE ETIK Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa melakukan penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran sumbangan masyarakat dengan dilandasi nilai, prinsip, dan semangat: 1. Kesukarelaan Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat dengan dilandasi keikhlasan, tanpa paksaan/ ancaman, atau iming-iming tertentu. 2. Independensi Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat secara otonom, bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, penyumbang, bisnis, dan siapa pun yang dapat menghilangkan independensi pengelola sumbangan dalam bertindak untuk kepentingan umum. 3. Profesionalisme Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa memiliki dan mengembangkan kapasitas yang relevan dalam pengelolaan sumbangan masyarakat sesuai standar kompetensi atau keterampilan yang diperlukan dalam praktik di lapangan. 4. Nondiskriminasi Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, kelompok, dan aliran politik. 5. Tepat-Guna dan Tepat-Sasaran Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat secara cermat, dengan mengedepankan prinsip tepat-guna dan tepat- sasaran. 6. Komitmen Organisasi Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat melalui penerapan kebijaksanaan yang jelas dan tegas. 7. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. BAGIAN TIGA KODE ETIK FILANTROPI MEDIAMASSA BAB I PENGGALANGAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN Pasal 1 Sifat Penggalangan Dana 1. Penggalangan sumbangan masyarakat di mediamassa dilakukan secara: a. Sukarela. b. Terbuka. c. Etis. d. Independen e. Sesuai Hukum. 2. Setiap penyelenggaraan penggalangan sumbangan masyarakat harus mencantumkan nama dan tujuan kegiatan tersebut sepanjang kegiatan berlangsung. Pasal 2 Penggunaan Rekening 1. Untuk menampung seluruh sumbangan dari masyarakat, Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa wajib membuka rekening bank tersendiri (khusus), yang terpisah dari rekening perusahaan. 2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus mempublikasikan nomor rekening yang digunakan secara lengkap. 3. Rekening yang digunakan dalam penggalangan sumbangan masyarakat di mediamassa harus terbuka untuk keperluan pemeriksaan keuangan oleh lembaga yang berkompeten. Pasal 3 Sosialisasi Program 1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak diperbolehkan menggunakan gambar/tayangan yang mengandung hal-hal yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan tentang isi mediamassa dan hukum positif yang berlaku. 2. Penggunaan gambar, tayangan dan atau suara yang berasal dari korban atau keluarganya yang dengan sengaja diproduksi untuk keperluan sosialisasi dan publikasi kegiatan penggalangan dana, harus dengan izin yang sesuai dengan hukum yang berlaku dari korban atau keluarganya. 3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa juga harus mempertimbangkan frekuensi atau jumlah penayangan, guna menghindari kesan mengekploitasi korban. BAB II PENGELOLAAN SUMBANGAN Pasal 4 Pengelola Sumbangan 1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa adalah organisasi, baik yang bersifat tetap atau ad- hoc, yang dibentuk atau ditunjuk oleh perusahaan mediamassa bersangkutan untuk melakukan pencatatan atau pengadministrasian sumbangan, pengembangan program, serta penyaluran atau pendayagunaan sumbangan. 2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa mencantumkan dan mempublikasikan organisasi secara terbuka kepada masyarakat. 3. Kepengurusan Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa ditetapkan dalam sebuah surat keputusan perusahaan atau yayasan yang dibentuk mediamassa. Pasal 5 Komitmen Organisasi 1. Dalam mengelola dana masyarakat, setiap perusahaan mediamassa harus memiliki tata aturan tertulis yang jelas dan tegas. 2. Menempatkan personilnya dalam jumlah dan kapasitas yang memadai untuk mengelola kegiatan. 3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus memperhatikan kapasitas pengelolaan sumbangan. 4. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menyediakan akses bagi penyumbang atau masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan komplain dalam bentuk hotline (nomor telepon langsung), emai (surat elektronik), atau SMS (pesan singkat). 5. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa perlu secara berkala mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas, kapabiltas, dan kredibilitasnya. 6. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak menyalahgunakan program atau kegiatannya untuk kepentingan kelompok atau pribadi. 7. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa perlu mengikutsertakanpersonilnya dalam program asuransi jiwa selama menjalankan program. Pasal 6 Pengelolaan Sumbangan 1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus mencatat dan mendokumentasikan dengan baik dan cermat data/informasi mengenai penyumbang (nama, alamat, bentuk, dan jumlah sumbangan yang mereka berikan). 2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sesuai peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. 3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menghormati hak penyumbang yang menolak nama dan indentitasnya dipublikasikan. 4. Informasi atau data base mengenai penyumbang tidak boleh dialihkan atau diperjualbelikan kepada pihak ketiga, baik perorangan atau organisasi. Pasal 7 Dana Operasional 1. Dana operasional adalah dana yang disisihkan atau diambil dari sumbangan masyarakat untuk keperluan pengadministrasian, sosialisasi program, penyaluran, dan pendayagunaan sumbangan masyarakat. 2. Penggunaan sumbangan untuk biaya operasional program harus disampaikan secara transparan pada laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dilarang menggunakan sumbangan masyarakat untuk membiayai sosialisasi di mediamassanya sendiri. 4. Penggunaan dana masyarakat untuk keperluan biaya operasional mengikuti peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 8 Komunikasi dan Koordinasi Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus: a. Membentuk forum bersama sebagai sarana komunikasi dan koordinasiantarsesama Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa. b. Menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi dengan sesama Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa. c. Menghormati dan menghargai sesama pengelola sumbangan, serta menghindari  terjadinya konflik di antara Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dalam bentuk apa pun. BAB III PENYALUR & PENDAYAGUNAAN SUMBANGAN Pasal 9 Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi 1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus membuat perencanaan program penyaluran dana sumbangan tersebut, baik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. 2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus melakukan pengkajian (assessment) lapangan secara akurat mengenai kebutuhan, baik jumlah maupun jenis sumbangan yang dibutuhkan penerima manfaat. 3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dalam pembangunan infrastruktur, harus memastikan kelayakan, otentitas, dan kelengkapan dokumen kepemilikan lahan, peruntukan lahan, dan perizinan pembangunan dalam penyaluran sumbangan untuk pembangunan infrastruktur. 4. Penyaluran sumbangan benar-benar ditujukan ke obyek yang jelas, terukur, dan terjangkau oleh Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa. 5. Pengalihan sumbangan untuk keperluan di luar tujuan program yang telah ditetapkan harus diinformasikan secara terbuka. 6. Jika ada sisa sumbangan masyarakat, Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus memberitahukan penggunaannya kepada penyumbang melalui mediamassa yang bersangkutan. Pasal 10 Publikasi Kegiatan Penyaluran Sumbangan 1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menyebutkan secara jelas dalam bentuk lisan dan tertulis, bahwa sumbangan yang diserahkan berasal dari pemirsa/pendengar/pembaca. 2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak boleh menghilangka, menyamarkan, atau menyembunyikan identitas pemirsa, pembaca, dan pendengar sebagai penyumbang program. 3. Publikasi sumbangan dalam prasasti atau dalam bentuk lain, harus menyatakan/menuliskan bahwa ‘Bantuan/Sumbangan Ini Berasal dari Pembaca/ Pemirsa/Pendengar’ (nama mediamassa). Bukan bantuan dari mediamassa yang bersangkutan. BAB IV Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 11 Pelaporan Sumbangan 1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus membuat sistem dan prosedur pelaporan pengelolaan dan pemanfaatan sumbangan secara profesional dan mudah dimengerti masyarakat umum. 2. Pelaporan penyaluran sumbangan masyarakat sekurang-kurangnya meliputi: a. Bentuk dan jumlah sumbangan terkumpul di akhir kegiatan. b. Distribusi penggunaan sumbangan (sumbangan yang sudah dan belum disalurkan). c. Deskripsi program atau kegiatan yang dibiayai dari sumbangan. Pasal 12 Pertanggungjawaban Sumbangan 1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menyampaikan laporan program dan keuangannya secara tertulis kepada publik melalui mediamassa yang bersangkutan. 2. Laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan adalah laporan yang sudah diaudit oleh auditor publik atau sekurang-kurangnya auditor internal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 Pencegahan Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Sumbangan 1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menghindari terjadinya konflik kepentingan dengan perusahaan mediamassa dalam pengelolaan sumbangan masyarakat. 2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak boleh memanfaatkan kegiatan penyaluran sumbangan masyarakat untuk keperluan program CSR dari perusahaan atau group perusahaan yang bersangkutan. 3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak boleh mengganti nama sekolah, mesjid, puskesmas, dan infrastruktur sosial lainnya yang sebagian atau seluruhnya dibangun dari sumbangan masyarakat, dengan nama mediamassa, perusahaan atau nama pemiliknya atau nama yang terasosiasi dengannya. BAGIAN EMPAT PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK 1. Untuk mengawasi pelaksanaan dan menegakkan Kode Etik ini, dibentuk Majelis Etik Filantropi yang beranggotakan 5 orang dan merupakan perwakilan dari Dewan Pers, Perwakilan Pengelola Sumbangan di Mediamassa, Perusahaan Mediamassa, Asosiasi Filantropi dan Tokoh Masyarakat yang independen, yang ditetapkan oleh Dewan Pers. 2. Pemilihan anggota Majelis Etik Filantropi Mediamassa dilakukan oleh Perwakilan Pengelola Sumbangan di Mediamassa, Perusahaan Mediamassa, Asosiasi Filantropi yang difasilitasi oleh Dewan Pers. 3. Unsur anggota dari Dewan Pers dipilih oleh Dewan Pers. 4. Masa bakti Majelis Etik adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. 5. Majelis Etik Filantropi menerima, memeriksa dan memutuskan pengaduan, dugaan pelanggaran kode etik filantropi mediamassa. 6. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat atau derajat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari teguran tertulis sampai rekomendasi pemberhentian program. 7. Majelis Etik Filantropi adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengawasi penegakan Kode Etik ini. PENUTUP Kode Etik Filantropi Mediamassa ini berlaku dan mengikat semua Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa sejak disyahkan. Jakarta, 11 Januari 2013 Bagian IV: Standar 1. Standar Organisasi Perusahaan Pers 2. Standar Perusahaan Pers 3. Standar Perlindungan Profesi Wartawan 4. Standar Organisasi Wartawan 5. Standar Kompetensi Wartawan 5.1.Peserta Uji Kompetensi Wartawan 5.2.Penguji Kompetensi Wartawan 5.3.Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan 0 Buku Saku Wartawan DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 3/Peraturan-DP/III/2008 Tentang STANDAR ORGANISASI PERUSAHAAN PERS DEWAN PERS Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diperlukan kejelasan mengenai Organisasi Perusahaan Pers; b. Bahwa belum terdapat Standar Organisasi Perusahaan Pers; c. Bahwa untuk menumbuhkan profesionalitas pengelola organisasi perusahaan pers diperlukan Standar Organisasi Perusahaan Pers yang bersifat nasional; d. Bahwa perlu ditetapkan Standar Organisasi Perusahaan Pers yang dapat menjadi pedoman bagi Organisasi Perusahaan Pers dalam menjalankan organisasinya dan menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers. Mengingat : a. Pasal 1 ayat 5; Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; b. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Dewan Pers tahun 2006–2009; c. Keputusan pertemuan organisasi pers, praktisi pers, dan Dewan Pers di Jakarta, 6 Desember 2007; d. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers di Bogor, 1 Maret 2008. MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama Kedua Ketiga : Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers. : Mengesahkan Standar Organisasi Perusahaan Pers sebagaimana terlampir. : Standar Organisasi Perusahaan Pers ini menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan kemerdekaan Pers. : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Maret 2008 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/III/2008 Tentang STANDAR ORGANISASI PERUSAHAAN PERS STANDAR ORGANISASI PERUSAHAAN PERS Organisasi perusahaan pers memperoleh mandat untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C dan F serta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk melaksanakan mandat tersebut perlu dikembangkan organisasi perusahaan pers yang memiliki integritas dan kredibilitas serta anggota yang profesional. Atas dasar itu dan mengingat bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat maka standar organisasi perusahaan pers ini dibuat. 1. Organisasi perusahaan pers berbentuk Badan Hukum Perkumpulan Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM. 2. Organisasi perusahaan pers dapat didirikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi. 3. Kantor pusat organisasi perusahaan pers berkedudukan di ibukota negara atau di ibukota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor-kantor cabang yang jelas dan harus dapat diverifikasi oleh Dewan Pers. 4. Organisasi perusahaan pers memiliki pengurus pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan 2 (dua) orang pengurus lainnya. Jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara tidak boleh dirangkap. 5. Organisasi perusahaan pers memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui sistem yang demokratis (seperti kongres, muktamar, dan musyawarah nasional) dalam satu periode, paling lama 5 (lima) tahun. Hasil pergantian pengurus dilaporkan ke Dewan Pers selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. 6. Anggota organisasi perusahaan pers terdiri atas: a. Untuk organisasi perusahaan pers media cetak adalah perusahaan pers media cetak. b. Untuk organisasi perusahaan pers radio adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio. c. Untuk organisasi perusahaan pers media televisi adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi. d. Organisasi perusahaan pers lain di luar huruf a, b, dan c, ditetapkan berdasarkan Keputusan/ Peraturan Dewan Pers. 7. Jumlah anggota organisasi perusahaan pers sebagai berikut: a. Untuk media cetak sekurang-kurangnya berjumlah 100 (seratus) perusahaan pers media cetak yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi. b. Untuk media radio sekurang-kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi. c. Untuk media televisi sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi. 8. Organisasi perusahaan pers diverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers. 9. Standar organisasi perusahaan pers ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Pers. Jakarta, 6 Desember 2007 Buku Saku Wartawan DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang STANDAR PERUSAHAAN PERS DEWAN PERS Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diperlukan kejelasan mengenai perusahaan pers; b. Bahwa belum terdapat Standar Perusahaan Pers; c. Bahwa untuk menjaga kemerdekaaan pers dan mengembangkan pers yang profesional dan sehat diperlukan Standar Perusahaan Pers yang bersifat nasional; d. Bahwa perlu ditetapkan Standar Perusahaan Pers yang dapat menjadi pedoman bagi perusahaan pers dalam menjalankan organisasinya dan menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers. Mengingat : a. Pasal 1 ayat 2; Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; b. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Dewan Pers tahun 2006– 2009; c. Keputusan pertemuan organisasi pers, praktisi pers, dan Dewan Pers di Jakarta, 6 Desember 2007; d. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers di Bogor, 1 Maret 2008. MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers. Pertama Kedua Ketiga : Mengesahkan Standar Perusahaan Pers sebagaimana terlampir. : Standar Perusahaan Pers ini menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan kemerdekaan pers. : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Maret 2008 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 04/Peraturan-DP/III/2008 Tentang STANDAR PERUSAHAAN PERS STANDAR PERUSAHAAN PERS Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksana kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, pers harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan peranannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi. 1. Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi. 2. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang. 4. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang- kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers. 6. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan. 7. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal. 8. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun. 9. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama. 10. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan. 11. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. 12. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme. 13. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan. 14. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. 15. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi. 16. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers. 17. Perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Jakarta, 6 Desember 2007 Buku Saku Wartawan DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN DEWAN PERS Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diperlukan kejelasan mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistik; b. Bahwa belum terdapat Standar Perlindungan Profesi Wartawan; c. Bahwa untuk menjaga kemerdekaaan pers dan melindungan wartawan diperlukan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang bersifat nasional; d. Bahwa perlu ditetapkan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak dalam memperlakukan wartawan dan menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers dan melindungi wartawan. Mengingat : a. Pasal 1 ayat 4, 8, 9, 10; Pasal 8, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; b. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Dewan Pers tahun 2006– 2009; c. Keputusan pertemuan organisasi pers, tokoh dan praktisi pers, dan Dewan Pers di Jakarta, 25 April 2008; d. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers di Jakarta, 28 April 2008. MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Pertama Kedua Ketiga : Mengesahkan Standar Perlindungan Profesi Wartawan sebagaimana terlampir. : Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan kemerdekaan pers. : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 April 2008 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang- Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: 1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. 2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa. 3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun. 4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran. 5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya. 6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh. 7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya. 8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi. 9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku. Jakarta, 25 April 2008 Buku Saku Wartawan DEWAN PERS SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS Nomor: 04/SK-DP/III/2006 Tentang STANDAR ORGANISASI WARTAWAN DEWAN PERS Menimbang : 1. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers telah berdiri banyak organisasi wartawan baru; 2. Bahwa untuk menumbuhkan profesionalitas pengelolaan organisasi wartawan diperlukan Standar Organisasi Wartawan yang berlaku secara nasional. 3. Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan Standar Organisasi Wartawan yang dapat menjadi pedoman bagi organisasi wartawan dalam menjalankan organisasinya dan menjadi acuan bagi Dewan Pers dalam mendata organisasi wartawan. Mengingat : 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2003—2006. Memperhatikan: 1. Keputusan Sidang Pleno III Lokakarya V yang dihadiri 27 organisasi wartawan dan Dewan Pers pada hari Selasa, 14 Maret 2006, di Jakarta; 2. Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat, 24 Maret 2006, di Jakarta Menetapkan Pertama Kedua MEMUTUSKAN : Standar Organisasi Wartawan sebagaimana terlampir. : Keputusan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Maret 2006 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 7/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 Tentang STANDAR ORGANISASI WARTAWAN STANDAR ORGANISASI WARTAWAN Organisasi wartawan memiliki mandat untuk mendukung serta memelihara dan menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 (f) Undang- Undang Dasar 1945 harus dijamin. Untuk dapat melaksanakan mandat dan amanat tersebut di atas, maka perlu dikembangkan organisasi wartawan yang memiliki integritas dan kredibilitas serta dengan anggota yang profesional. Pelaksanaan mandat dan amanat ini bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers yang profesional, bebas, dan yang bertanggung jawab kepada publik. Atas dasar itu, maka wartawan Indonesia menetapkan standar organisasi wartawan sebagai berikut: 1. Organisasi wartawan berbentuk badan hukum. 2. Organisasi wartawan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai organisasi profesi. 3. Organisasi wartawan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dengan kantor pusat berkedudukan di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor cabang-cabang yang jelas dan dapat diverifikasi. 4. Organisasi wartawan memiliki pengurus pusat yang sedikitnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan tiga orang pengurus lainnya yang tidak merangkap jabatan. 5. Organisasi wartawan, selain mempunyai pengurus pusat, juga memiliki pengurus cabang sekurang- kurangnya di sepuluh jumlah provinsi di Indonesia. 6. Organisasi wartawan memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui kongres atau musyawarah nasional atau muktamar dalam setiap kurun waktu tertentu. 7. Organisasi wartawan memiliki anggota sedikitnya 500 wartawan dari seluruh cabang, yang dibuktikan dengan: a. Kartu Pers atau Kartu Tanda Anggota dari organisasi yang bersangkutan yang masih berlaku. b. Kartu Pers atau Surat Keterangan dari perusahaan pers tempat ia bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden. c. Karya jurnalistik yang secara teratur dimuat atau disiarkan di media tempat ia bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden. d. Bekerja secara tetap atau menjadi koresponden di perusahaan pers yang memiliki media yang masih terbit atau masih melakukan siaran secara reguler. e. Bukti-bukti tersebut (butir a sampai d) diverifikasi oleh Dewan Pers. 8. Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers. 9. Organisasi wartawan memiliki kode etik jurnalistik, yang secara prinsip tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. 10. Organisasi wartawan memiliki dewan kehormatan atau majelis kode etik jurnalistik yang bertugas: a. mengawasi pelaksanaan kode etik oleh para anggotanya; b. mengambil putusan ada tidaknya pelanggaran kode etik oleh anggotanya; serta; c. menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh anggotanya. 11. Organisasi wartawan terdaftar di Dewan Pers dan bersedia diverifikasi oleh Dewan Pers. 12. Organisasi wartawan melakukan registrasi ke Dewan Pers setiap terjadi pergantian pengurus. 13. Penetapan atas standar organisasi wartawan ini dan pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN DEWAN PERS Menimbang : a. Bahwa diperlukan standar untuk dapat menilai profesionalitas wartawan; b. Bahwa belum terdapat standar kompetensi wartawan yang dapat digunakan oleh masyarakat pers; c. Bahwa hasil rumusan Hari Pers Nasional tahun 2007 antara lain mendesak agar Dewan Pers segera memfasilitas perumusan standar kompetensi wartawan; d. Bahwa demi kelancaran tugas dan fungsi Dewan Pers dan untuk memenuhi permintaan perusahaan pers, organisasi wartawan dan masyarakat pers maka Dewan Pers mengeluarkan Peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan. Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) huruf F Undang- Undang Nomor 40 Tahun1999 tentang Pers; 2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006 – 2009; 3. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/ Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers; 4. Peraturan Dewan Pers Nomor 7/Peraturan-DP/III/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan; 5. Pertemuan pengesahan Standar Kompetensi Wartawan yang dihadiri oleh organisasi pers, perusahaan pers, organisasi wartawan, dan masyarakat pers serta Dewan Pers pada hari Selasa, 26 Januari 2010, di Jakarta; 6. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2010 di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan. Pertama Kedua : Mengesahkan Standar Kompetensi Wartawan sebagaimana terlampir. : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Februari 2010 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/II/2010 Tentang STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN A. UMUM BAGIAN I PENDAHULUAN Menjadi wartawan merupakan hak asasi seluruh warga negara. Tidak ada ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk menjadi wartawan. Pekerjaan wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan publik karena wartawan adalah bidan sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompentensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan. Kompetensi wartawan pertama-pertama berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita. Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini. B. PENGERTIAN Standar adalah patokan baku yang menjadi pegangan ukuran dan dasar. Standar juga berarti model bagi karakter unggulan. Kompetensi adalah kemampuan tertentu yang menggambarkan tingkatan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya. Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. C. TUJUAN STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. 2. Menjadi acuan sistem evalusi kinerja wartawan oleh perusahaan pers. 3. Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik. 4. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual. 5. Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. 6. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers. D. MODEL DAN KATEGORI KOMPETENSI Dalam rumusan kompetensi wartawan ini digunakan model dan kategori kompetensi, yaitu: Kesadaran (awareness): mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi. Pengetahuan (knowledge): mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus. Keterampilan (skills): mencakup kegiatan 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi), serta melakukan riset/ investigasi, analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi. Kompetensi wartawan yang dirumuskan ini merupakan hal-hal medasar harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai oleh seorang wartawan. Kompetensi wartawan Indonesia yang dibutuhkan saat ini adalah sebagai berikut: 1. Kesadaran (awareness) Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan ketentuan hukum. Garis besar kompetensi kesadaran wartawan yang diperlukan bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme wartawan adalah: 1.1. Kesadaran Etika dan Hukum Kesadaran akan etika sangat penting dalam profesi kewartawanan, sehingga setiap langkah wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis atau menyiarkan masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan seperti melakukan plagiat atau menerima imbalan. Dengan kesadaran ini wartawan pun akan tepat dalam menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan sumber.Kurangnya kesadaran pada etika dapat berakibat serius berupa ketiadaan petunjuk moral, sesuatu yang dengan tegas mengarahkan dan memandu pada nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang. Kekurangan kesadaran juga dapat menyebabkan wartawan gagal dalam melaksanakan fungsinya.Wartawan yang menyiarkan informasi tanpa arah berarti gagal menjalankan perannya untuk menyebarkan kebenaran suatu masalah dan peristiwa. Tanpa kemampuan menerapkan etika, wartawan rentan terhadap kesalahan dan dapat memunculkan persoalan yang berakibat tersiarnya informasi yang tidak akurat dan bias, menyentuh privasi, atau tidak menghargai sumber berita. Pada akhirnya hal itu menyebabkan kerja jurnalistik yang buruk. Untuk menghindari hal - hal di atas wartawan wajib: a. Memiliki integritas, tegas dalam prinsip, dan kuat dalam nilai. Dalam melaksanakan misinya wartawan harus beretika, memiliki tekad untuk berpegang pada standar jurnalistik yang tinggi, dan memiliki tanggung jawab. b. Melayani kepentingan publik, mengingatkan yang berkuasa agar bertanggung jawab, dan menyuarakan yang tak bersuara agar didengar pendapatnya. c. Berani dalam keyakinan, independen, mempertanyakan otoritas, dan menghargai perbedaan. Wartawan harus terus meningkatkan kompetensi etikanya,      karena wartawan yang terus melakukan hal itu akan lebih siap dalam menghadapi situasi yang pelik. Untuk meningkatkan kompetensi etika, wartawan perlu mendalami Kode Etik Jurnalistik dan kode etik organisasi wartawan masing-masing. Sebagai pelengkap pemahaman etika, wartawan dituntut untuk memahami dan sadar ketentuan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Pemahaman tentang hal ini pun perlu terus ditingkatkan. Wartawan wajib menyerap dan memahami Undang-Undang Pers, menjaga kehormatan, dan melindungi hak-haknya. Wartawan juga perlu tahu hal-hal mengenai penghinaan, pelanggaran terhadap privasi, dan berbagai ketentuan dengan narasumber (seperti off the record, sumber-sumber yang tak mau disebut namanya/confidential sources). Kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi. 1.2. Kepekaan Jurnalistik Kepekaan jurnalistik adalah naluri dan sikap diri wartawan dalam memahami, menangkap, dan mengungkap informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik. 1.3. Jejaring dan Lobi Wartawan yang dalam tugasnya mengemban kebebasan pers sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat harus sadar, kenal, dan memerlukan jejaring dan lobi yang seluas-luasnya dan sebanyak- banyaknya, sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, akurat, terkini, dan komprehensif serta mendukung pelaksanaan profesi wartawan. Hal-hal di atas dapat dilakukan dengan: a. Membangun jejaring dengan narasumber; b. Membina relasi; c. Memanfaatkan akses; d. Menambah dan memperbarui basis data relasi; e. Menjaga sikap profesional dan integritas sebagai wartawan. 2. Pengetahuan (knowledge) Wartawan dituntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, serta pengetahuan khusus. Wartawan juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasi mutakhir bidangnya: 2.1. Pengetahuan umum Pengetahuan umum mencakup pengetahuan umum dasar tentang berbagai masalah seperti sosial, budaya, politik, hukum, sejarah, dan ekonomi. Wartawan dituntut untuk terus menambah pengetahuan agar mampu mengikuti dinamika sosial dan kemudian menyajikan informasi yang bermanfaat bagi khalayak. 2.2. Pengetahuan khusus Pengetahuan khusus mencakup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang liputan. Pengetahuan ini diperlukan agar liputan dan karya jurnalistik spesifik seorang wartawan lebih bermutu. 2.3.Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik mencakup pengetahuan tentang teori dan prinsip jurnalistik dan komunikasi. Memahami teori jurnalistik dan komunikasi penting bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. 3. Keterampilan (skills) Wartawan mutlak menguasai keterampilan jurnalistik seperti teknik menulis, teknik mewawancara, dan teknik menyunting. Selain itu, wartawan juga harus mampu melakukan riset, investigasi, analisis, dan penentuan arah pemberitaan serta terampil menggunakan alat kerjanya termasuk teknologi informasi: 3.1. Keterampilan peliputan (enam M) Keterampilan peliputan mencakup keterampilan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Format dan gaya peliputan terkait dengan medium dan khalayaknya. 3.2.Keterampilan menggunakan alat dan teknologi informasi Keterampilan menggunakan alat mencakup keterampilan menggunakan semua peralatan termasuk teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menunjang profesinya. 3.3. Keterampilan riset dan investigasi Keterampilan riset dan investigasi mencakup kemampuan menggunakan sumber-sumber referensi dan data yang tersedia; serta keterampilan melacak dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber. 3.4.Keterampilan analisis dan arah pemberitaan Keterampilan analisis dan penentuan arah pemberitaan mencakup kemampuan mengumpulkan, membaca, dan menyaring fakta dan data kemudian mencari hubungan berbagai fakta dan data tersebut. Pada akhirnya wartawan dapat memberikan penilaian atau arah perkembangan dari suatu berita. E. KOMPETENSI KUNCI Kompetensi kunci merupakan kemampuan yang harus dimiliki wartawan untuk mencapai kinerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu. Kompetensi kunci terdiri dari 11 (sebelas) kategori kemampuan, yaitu: 1. Memahami dan menaati etika jurnalistik; 2. Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita; 3. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi; 4. Menguasai bahasa; 5. Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita; 6. Menyajikan berita; 7. Menyunting berita; 8. Merancangrubrikataukanalhalamanpemberitaan dan atau slot program pemberitaan; 9. Manajemen redaksi; 10. Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan; 11. Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan; F. LEMBAGA PENGUJI KOMPETENSI Lembaga yang dapat melaksanakan uji kompetensi wartawan adalah: 1. Perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi/jurnalistik, 2. Lembaga pendidikan kewartawanan, 3. Perusahaan pers, dan 4. Organisasi wartawan. Lembaga tersebut harus memenuhi kriteria Dewan Pers. G. UJIAN KOMPETENSI 1. Peserta yang dapat menjalani uji kompetensi adalah wartawan. 2. Wartawan yang belum berhasil dalam uji kompetensi dapat mengulang pada kesempatan ujian berikutnya di lembaga-lembaga penguji kompetensi. 3. Sengketa antarlembaga penguji atas hasil uji kompetensi wartawan, diselesaikan dan diputuskan oleh Dewan Pers. 4. Setelah menjalani jenjang kompetensi wartawan muda sekurang-kurangnya tiga tahun, yang bersangkutan berhak mengikuti uji kompetensi wartawan madya. 5. Setelah menjalani jenjang kompetensi wartawan madya sekurang-kurangnya dua tahun, yang bersangkutan berhak mengikuti uji kompetensi wartawan utama. 6. Sertifikat kompetensi berlaku sepanjang pemegang sertifikat tetap menjalankan tugas jurnalistik. 7. Wartawan pemegang sertifikat kompetensi yang tidak menjalankan tugas jurnalistik minimal selama dua tahun berturut-turut, jika akan kembali menjalankan tugas jurnalistik, diakui berada di jenjang kompetensi terakhir. 8. Hasil uji kompetensi ialah kompeten atau belum kompeten. 9. Perangkat uji kompetensi terdapat di Bagian III Standar Kompetensi Wartawan ini dan wajib digunakan oleh lembaga penguji saat melakukan uji kompetensi terhadap wartawan. 10. Soal ujian kompetensi disiapkan oleh lembaga penguji dengan mengacu keperangkat uji kompetensi. 11. Wartawan dinilai kompeten jika memperoleh hasil minimal 70 dari skala penilaian 10 – 100. H. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI Lembaga penguji menentukan kelulusan wartawan dalam uji kompetensi dan Dewan Pers mengesahkan kelulusan uji kompetensi tersebut. I. PEMIMPIN REDAKSI Pemimpin redaksi menempati posisi strategis dalam perusahaan pers dan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat profesionalitas pers. Oleh karena itu, pemimpin redaksi haruslah yang telah berada dalam jenjang kompetensi wartawan utama dan memiliki pengalaman yang memadai. Kendati demikian, tidak boleh ada ketentuan yang bersifat diskriminatif dan melawan pertumbuhan alamiah yang menghalangi seseorang menjadi pemimpin redaksi. Wartawan yang dapat menjadi pemimpin redaksi ialah mereka yang telah memiliki kompetensi wartawan utama dan pengalaman kerja sebagai wartawan minimal 5 (lima) tahun. J. PENANGGUNG JAWAB Sesuai dengan UU Pers, yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam posisi itu penanggung jawab dianggap bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses dan hasil produksi serta konsekuensi hukum perusahaannya. Oleh karena itu, penanggung jawab harus memiliki pengalaman dan kompetensi wartawan setara dengan pemimpin redaksi. K. TOKOH PERS Tokoh-tokoh pers nasional yang reputasi dan karyanya sudah diakui oleh masyarakat pers dan telah berusia 50 tahun saat standar kompetensi wartawan ini diberlakukan dapat ditetapkan telah memiliki kompetensi wartawan. Penetapan ini dilakukan oleh Dewan Pers. L. LAIN-LAIN Selambat-lambatnyaduatahunsejakdiberlakukannya Standar Kompetensi Wartawan  ini, perusahaan pers dan organisasi wartawan yang telah dinyatakan lulus verifikasi oleh Dewan Pers sebagai lembaga penguji Standar Kompetensi Wartawan harus menentukan jenjang kompetensi para wartawan di perusahaan atau organisasinya. Perubahan Standar Kompetensi Wartawan dilakukan oleh masyarakat pers dan difasilitasi oleh Dewan Pers. BAGIAN II KOMPETENSI WARTAWAN A. ELEMEN KOMPETENSI Elemen Kompetensi adalah bagian kecil unit kompetensi yang mengidentifikasikan aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Kandungan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi mencerminkan unsur pencarian, perolehan, pemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian. Elemen kompetensi wartawan terdiri dari: 1. Kompetensi umum, yakni kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh semua orang yang bekerja sebagai wartawan. 2. Kompetensi inti, yakni kompetensi yang dibutuhkan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas umum jurnalistik. 3. Kompetensi khusus, yakni kompetensi yang dibutuhkan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas khusus jurnalistik. B. KUALIFIKASI KOMPETENSI WARTAWAN Kualifikasi kompetensi kerja wartawan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia dikategorikan dalam kualifikasi I, II, III. Dengan demikian, jenjang kualifikasi kompetensi kerja wartawan dari yang terendah sampai dengan tertinggi ditetapkan sebagai berikut: 1. Kualifikasi I untuk Sertifikat Wartawan Muda. 2. Kualifikasi II untuk Sertifikat Wartawan Madya. 3. Kualifikasi III untuk Sertifikat Wartawan Utama. C. JENJANG KOMPETENSI WARTAWAN 1. Jenjang Kompetensi Wartawan Muda 2. Jenjang Kompetensi Wartawan Madya 3. Jenjang Kompetensi Wartawan Utama Masing- masing jenjang dituntut memiliki kompetensi kunci terdiri atas: 1. Kompetensi Wartawan Muda: melakukan kegiatan. 2. Kompetensi Wartawan Madya: mengelola kegiatan. 3. Kompetensi Wartawan Utama: mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan. D. ELEMEN UNJUK KERJA Elemen unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan proses kerja pada setiap elemen kompetensi. Elemen kompetensi disertai dengan kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. D.1. Elemen Kompetensi Wartawan Muda a. Mengusulkan dan merencanakan liputan. b. Menerima dan melaksanakan penugasan. c. Mencari bahan liputan, termasuk informasi dan referensi d. Melaksanakan wawancara. e. Mengolah hasil liputan dan menghasilkan karya jurnalistik. f. Mendokumentasikan hasil liputan dan membangun basis data pribadi. g. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi. D.2. Elemen Kompetensi Wartawan Madya a. Menyunting karya jurnalistik wartawan. b. Mengompilasi bahan liputan menjadi karya jurnalistik. c. Memublikasikan berita layak siar. d. Memanfaatkan sarana kerja berteknologi informasi. e. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan berkedalaman (indepth reporting). f. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan investigasi (investigative reporting). g. Menyusun peta berita untuk mengarahkan kebijakan redaksi di bidangnya. h. Melakukan evaluasi pemberitaan di bidangnya. i. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi. j. Memiliki jiwa kepemimpinan. D.3. Elemen Kompetensi Wartawan Utama a. Menyunting karya jurnalistik wartawan. b. Mengompilasi bahan liputan menjadi karya jurnalistik. c. Memublikasikan berita layak siar. d. Memanfaatkan sarana kerja berteknologi informasi. e. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan berkedalaman (indepth reporting). f. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan investigasi (investigative reporting). g. Menyusun peta berita untuk mengarahkan kebijakan redaksi. h. Melakukan evaluasi pemberitaan. i. Memiliki kemahiran manajerial redaksi. j. Mengevaluasi seluruh kegiatan pemberitaan. k. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi. l. Berpandangan jauh ke depan/visioner. m. Memiliki jiwa kepemimpinan. E. TINGKATAN KOMPETENSI KUNCI Rincian tingkatan kemampuan pada setiap kategori kemampuan digunakan sebagai basis perhitungan nilai untuk setiap kategori kompetensi kunci. Hal itu digunakan dalam menetapkan tingkat/derajat kesulitan untuk mencapai unit kompetensi tertentu. Tabel Tingkatan Kompetensi Kunci No.  Kompetensi Kunci  Wartawan Muda  Wartawan Madya  Wartawan Utama 1.  Memahami dan menaati Kode Etik Jurnalistik.  Melakukan liputan dan menyajikan berita sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.  Memahami penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam menentukan pilihan liputan.  Mampu menafsirkan filosofi Kode Etik Jurnalistik. Memutuskan liputan yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik agar wartawan dan kepentingan publik terlindungi. 2. Mengidentifikasi masalah yang terkait dan memiliki nilai berita. Mengusulkan dan merencanakan liputan. Mengidentifikasi, meneliti, dan menyaring masalah yang terkait dan memiliki nilai berita serta mengoordinasikan rencana liputan. Mengevaluasi rencana liputan dan menentukan arah pemberitaan. 3. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi. Membangun dan menggunakan jejaring dan lobi. Membangun, menggunakan dan memelihara jejaring dan lobi. Membuka akses sumber informasi. Memiliki data narasumber. Membangun, menggunakan, mengoordinasi dan memfasilitasi serta mengevaluasi jejaring dan lobi. 0 Buku Saku Wartawan 4. Menguasai bahasa. Menyusun kalimat yang baik dan benar serta memilih kata yang tepat. Memahami sejarah bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa jurnalistik. Menyelia susunan kalimat. Menyunting dan menyelaraskan bahasa.Memahami dan menerapkan tata bahasa, rasa bahasa, logika bahasa, dan makna bahasa jurnalistik. Menyelaraskan bahasa tutur dengan bahasa gambar sesuai dengan karakter media. Menentukan kebijakan redaksi dalam konsistensi penggunaan bahasa dan politik bahasa jurnalistik. 5.  Mengumpulkan dan menganalisis informasi berupa fakta dan data bahan berita.  Melaksanakan liputan. Mengumpulkan informasi berupa fakta dan data bahan berita mengenai masalah tertentu dari berbagai sumber.  Menganalisis informasi berupa fakta dan data bahan berita mengenai beberapa masalah dari wartawan. Melakukan pengayaan dan kompilasi bahan liputan. Mengumpulkan bahan liputan investigasi.  Menentukan bahan berita yang layak siar. Memberi ide, informasi latar belakang, dan mengarahkan liputan investigasi. 6. Menyusun berita. Menyusun berita sesuai dengan kaidah jurnalistik, KEJ, kebijakan redaksional, dan karakter media. Menyusun, mengompilasi, dan menyajikan berita dan features. Menulis opini atau menyusun program. Standar Kompetensi Wartawan 0  7.  Menyunting berita.  Memeriksa ulang akurasi berita sendiri.  Menyunting sejumlah berita (teks, foto, audio-visual) dan features sesuai dengan karakter media.Memeriksa ulang bahan berita sesuai kebijakan redaksi.  Memutuskan berita layak siar. 8.  Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan.  Menyediakan berita sesuai rubrik dan program.  Merancang isi pemberitaan sesuai dengan rubrikasi/ kanal/program.  Memutuskan penempatan berita sesuai dengan rubrikasi/ kanal/program. 9.  Manajemen redaksi.  Mengikuti rapat redaksi dalam pembuatan rencana pemberitaan. Memberi usul liputan.  Merencanakan, memberi pengayaan atas usul dan masukan serta mengoordinasikan liputan. Memberi penugasan. Menyiapkan tim liputan. Memiliki jiwa kepemimpinan.  Memimpin rapat redaksi dalam pembuatan keputusan mengenai pemberitaan. Mengevaluasi seluruh kegiatan pemberitaan. Memiliki jiwa kepemimpinan. Berpandangan jauh ke depan/ visioner. 0 Buku Saku Wartawan 10. Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan. Memberi usul yang menyangkut arah pemberitaan di bidangnya. Memberi pandangan tentang arah dan kepentingan pemberitaan media/ peta berita di bidangnya. Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan, termasuk liputan investigasi. 11.  Menggunakan peralatan teknologi informasi pemberitaan.  Menyiapkan dan mengoperasikan komputer, alat rekam dan editing suara/gambar, serta Internet (sesuai dengan bidangnya). Memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk mendokumentasikan hasil liputan dan membangun basis data pribadi.  Menguasai penggunaan komputer, alat rekam dan editing suara/ gambar, serta Internet. Mengusulkan pilihan peralatan teknologi informasi pemberitaan sesuai dengan keperluan.  Memahami penggunaan komputer, alat rekam dan editing suara/gambar, serta Internet. Memutuskan pilihan peralatan teknologi informasi pemberitaan sesuai dengan keperluan. Standar Kompetensi Wartawan 0  BAGIAN TIGA UJI KOMPETENSI PENGANTAR Untuk melaksanakan uji kompetensi, diperlukan perangkat uji yang mengacu pada elemen kompetensi yang telah disusun dalam Bagian I dan Bagian II StandaKompetensi Wartawan ini. Perangkat uji kompetensi ini disusun berdasarkan tingkatan kompetensi wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama yang mencakup aspek Kesadaran, Pengetahuan, dan Keterampilan. Perangkat uji kompetensi ini bersifat terbuka dan terukur, serta dapat dilihat oleh peserta, penguji dan pengamat. Lembar uji kompetensi dilengkapi dengan kolom penilaian yang ditandatangani oleh penguji dan peserta. Dalam uji kompetensi ini berlaku hal-hal sebagai berikut: 1. Penilai wajib menjelaskan kepada peserta tentang Kriteria Unjuk Kerja (KUK), panduan penilaian, dan kompetensi kunci yang terdapat pada masing-masing unit kompetensi sebelum ujian dilaksanakan. 2. Penilai menjelaskan metode penilaian dan perangkat uji yang digunakan. 3. Penilai dan peserta menandatangani hasil penilaian. 4. Pilihan metode yang digunakan dalam Uji Kompetensi adalah: a. Uji Lisan b. Peragaan c. Praktik d. Studi Kasus e. Jawaban Tertulis f. Pilihan berganda g. Pemeriksaan Produk h. Referensi i. Dokumentasi Hasil Kerja j. Pengamatan k. Metode lain yang terkait 5. Soal ujian kompetensi disiapkan oleh lembaga penguji dengan mengacu ke perangkat uji kompetensi. 6. Wartawan dinilai kompeten jika memperoleh hasil minimal 70 dari skala penilaian  10 – 100. 7. Dalam lembar penilaian tercantum identitats peserta dan media, tanggal pelaksanaan, unit kompetensi, identitas penilai dan lembaga penguji, nilai dan catatan penilaian, serta hasil uji. Contoh Lembar Penilaian Unit Kompetensi : Nomor Unit : DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 1/Peraturan–DP/VIII/2015 Tentang PESERTA UJI KOMPETENSI WARTAWAN DEWAN PERS Menimbang : 1. bahwa Dewan Pers telah menetapkan Standar Kompetensi Wartawan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan; 2. bahwa Standar Kompetensi Wartawan belum mengatur mengenai peserta uji kompetensi wartawan; 3. bahwa untuk menegakkan tujuan penyusunan Standar Kompetensi Wartawan dan memperlancar pelaksanaan uji komptensi wartawan perlu ditetapkan kriteria peserta uji komptensi wartawan. Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/M Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2013 - 2016; 3. Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan- DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. 4. Hasil pertemuan Dewan Pers dengan Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan pada Jumat, 17 April 2015, di Jakarta; 5. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Selasa, 28 April 2015, di Jakarta. Menetapkan : Pertama : Kedua : MEMUTUSKAN Peraturan Dewan Pers tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan. Mengesahkan kriteria Peserta Uji Kompetensi Wartawan sebagaimana terlampir. Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 3 Agustus 2015 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor : 1/Peraturan–DP/VIII/2015 Tentang PESERTA UJI KOMPETENSI WARTAWAN PESERTA UJI KOMPETENSI WARTAWAN Peraturan Dewan Pers No. 1/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan menyebutkan bahwa hanya wartawan yang dapat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Namun, tidak ditetapkan lebih lanjut kriterianya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan tujuan disusunnya Standar Kompetensi Wartawan, perlu dirumuskan kriteria peserta Uji Kompetensi Wartawan. Peserta Uji Kompetensi Wartawan: 1. Bekerja sebagai wartawan yang dibuktikan dengan kartu pers atau surat keterangan dari perusahaan pers dan menunjukkan hasil kerja atau karya jurnalistiknya tiga bulan terakhir. 2. Telah menjadi wartawan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. 3. Bekerja sebagai wartawan di perusahaan pers dan lembaga penyiaran yang memenuhi ketentuan: a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, atau badan hukum pers lain yang dibentuk oleh negara yang disebutkan atau disiarkan secara terbuka melalui media masing-masing. b. Memuat nama penanggung jawab dan alamat (termasuk nomor telepon dan alamat surat elektronik) secara terbuka di masing-masing media. c. Melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut. d. Dikelola untuk kepentingan umum, bukan media kehumasan, dan bukan media internal organisasi atau perusahaan. e. Tidak menggunakan nama dan atau logo penerbitan, laman, atau lembaga penyiaran yang menyerupai nama lembaga negara atau badan publik. Lembaga Penguji menolak calon peserta uji kompetensi yang tidak memenuhi kriteria di atas. Dewan Pers tidak mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi peserta Uji Kompetensi Wartawan yang tidak memenuhi kriteria di atas. Jakarta, 17 April 2015 DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 2/Peraturan–DP/VIII/2015 Tentang PENGUJI KOMPETENSI WARTAWAN DEWAN PERS Menimbang : 1. bahwa Dewan Pers telah menetapkan Standar Kompetensi Wartawan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan; 2. bahwa Standar Kompetensi Wartawan belum mengatur mengenai penguji kompetensi wartawan; 3. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan uji kompetensi wartawan perlu ditetapkan kriteria penguji kompetensi wartawan. Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/M Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2013 - 2016; 3. Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan- DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. 4. Hasil pertemuan Dewan Pers dengan Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan pada Jumat, 17 April 2015, di Jakarta; 5. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Selasa, 28 April 2015, di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Penguji Kompetensi Wartawan. Pertama : MengesahkankriteriaPengujiKompetensi Wartawan sebagaimana terlampir. Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 3 Agustus 2015 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2 /Peraturan–DP/VIII/2015 Tentang PENGUJI KOMPETENSI WARTAWAN PENGUJI KOMPETENSI WARTAWAN Penguji yang kompeten menjadi salah satu aspek terpenting dari keberhasilan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan dan tercapainya tujuan dari Peraturan Dewan Pers No.1/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Oleh karena itu, perlu disusun persyaratan menjadi penguji kompetensi wartawan. Penguji Kompetensi Wartawan: 1. Berkompetensi Wartawan Utama. 2. Memahami kemerdekaan pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan menaati Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). 3. Lulus pelatihan untuk menjadi calon penguji kompetensi wartawan. 4. Magang sebagai penguji kompetensi wartawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali. 5. Direkrut oleh lembaga penguji kompetensi wartawan. 6. Tidak sedang dalam posisi pengurus partai politik atau organisasi yang punya potensi menghambat kemerdekaan pers. Lembaga penguji kompetensi wartawan melaporkan nama-nama pengujinya kepada Dewan Pers. Nama penguji kompetensi wartawan dipublikasikan oleh Dewan Pers dan lembaga penguji. Jakarta, 17 April 2015 DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 3/Peraturan–DP/VIII/2015 Tentang PENCABUTAN SERTIFIKAT DAN KARTU KOMPETENSI WARTAWAN DEWAN PERS Menimbang : 1. bahwa Dewan Pers telah menetapkan Standar Kompetensi Wartawan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan; 2. bahwa Standar Kompetensi Wartawan belum mengatur mengenai pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan; 3. bahwa untuk menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat profesi wartawan serta untuk menegakkan tujuan penyusunan Standar Kompetensi Wartawan perlu ditetapkan tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan. Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/M Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2013 - 2016; 3. Peraturan Dewan Pers No. 1/ Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. 4. Hasil pertemuan Dewan Pers dengan Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan pada Jumat, 17 April 2015, di Jakarta; 5. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Selasa, 28 April 2015, di Jakarta MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan Pertama : Mengesahkan Mekanisme Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan sebagaimana terlampir. Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 3 Agustus 2015 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor : 3 /Peraturan–DP/VIII/2015 Tentang PENCABUTAN SERTIFIKAT DAN KARTU KOMPETENSI WARTAWAN PENCABUTAN SERTIFIKAT DAN KARTU KOMPETENSI WARTAWAN Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan bertujuan antara lain untuk menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, serta menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. Untuk menegakkan dan menjaga tujuan mulia tersebut, perlu disusun kriteria dan mekanisme pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan sebagai berikut: 1. Sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dicabut karena wartawan bersangkutan: a. Melanggar Kode Etik Jurnalistik yaitu melakukan plagiat, membuat berita dusta atau bohong, menerima suap atau menyalahgunakan profesi wartawan, atau melanggar hak tolak/ingkar dan off the record. b. Melanggar Kode Etik Jurnalistik selain yang diatur pada poin 1 (a) lebih dari 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan. c. Memberikan dokumen karya jurnalistik dan identitas perusahaan pers sebagai persyaratan pendaftaran uji kompetensi yang kemudian diketahui tidak benar atau bohong. d. Tidak menjalankan tugas jurnalistik atau bekerja di perusahaan pers yang tidak memenuhi Standar Perusahaan Pers yang diatur oleh Dewan Pers sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. 2. Penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sebagaimana disebutkan di dalam poin 1 (a dan b) dikeluarkan oleh Dewan Pers atas usulan majelis/ dewan etik organisasi wartawan atau perusahaan pers bersangkutan. 3. Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi disampaikan kepada Dewan Pers secara tertulis disertai bukti pendukung. 4. Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dilakukan atas masukan dari masyarakat, usulan atau rekomendasi dari perusahaan pers, organisasi wartawan, dan atau atas temuan Dewan Pers. 5. Sebelum mengeluarkan keputusan, Dewan Pers meminta keterangan atau klarifikasi dari masyarakat, perusahaan pers, atau lembaga penguji dan wartawan bersangkutan. 6. Pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers dan bersifat terbuka. 7. Surat Keputusan Dewan Pers tentang pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dibatalkan, apabila ditemukan bukti baru yang dapat mendukung pembelaan wartawan bersangkutan. 8. Wartawan yang dicabut sertifikat dan kartu kompetensinya karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada poin 1 (a), tidak dapat lagi mengikuti uji kompetensi wartawan. 9. Wartawan yang dicabut sertifikat dan kartu kompetensinya karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada poin 1 (b), dapat mengikuti uji kompetensi wartawan setelah 2 (dua) tahun sejak Surat Keputusan tentang pencabutan dikeluarkan oleh Dewan Pers. Jakarta, 17 April 2015 Buku Saku Wartawan Bagian V: Pedoman 1. Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa 2. Pedoman Hak Jawab 3. Keterangan Ahli Dewan Pers 4. Pedoman tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Perkara Jurnalistik 5. Pedoman Pemberitaan Media Siber 6. Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan 7. Pedoman Peliputan Terorisme Buku Saku Wartawan DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 8/Peraturan-DP/X/2008 Tentang PEDOMAN PENYEBARAN MEDIA CETAK KHUSUS DEWASA DEWAN PERS Menimbang : a. Bahwa maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers; b. Bahwa salah satu penyebabnya adalah penyebaran media cetak tersebut tidak sesuai dengan sasarannya; c. Bahwa untuk melindungi anak-anak dan mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media cetak khusus dewasa, maka Dewan Pers menyusun pedoman ini. Mengingat : 1. Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006 – 2009; 4. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/ Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik; 5. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Rabu, tanggal 29 Oktober 2008, di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa. Pertama Kedua : Mengesahkan Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa sebagaimana terlampir. : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 8/Peraturan-DP/X/2008 Tentang PEDOMAN PENYEBARAN MEDIA CETAK KHUSUS DEWASA PEDOMAN PENYEBARAN MEDIA CETAK KHUSUS DEWASA Maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers. Salah satu penyebabnya adalah penyebaran media tersebut tidak sesuai dengan sasarannya sehingga mudah dijangkau anak-anak. Untuk menegakkan rasa kesusilaan masyarakat dan melindungi anak-anak, serta mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa, maka Dewan Pers menyusun Pedoman ini: 1. Media cetak khusus dewasa adalah penerbitan yang memuat materi berupa tulisan dan atau gambar, yang berkandungan seks, kekerasan, dan mistik yang hanya patut dikonsumsi orang dewasa yang berusia 21 tahun atau lebih. 2. Penyebaran media khusus dewasa tidak dilakukan di tempat yang terjangkau anak-anak, lingkungan sekolah, dan tempat ibadah. 3. Pengelola media khusus dewasa wajib menutup sebagian sampul depan dan belakang penerbitannya sehingga yang terlihat hanya nama media, nomor edisi, dan label khusus dewasa 21+. 4. Pemasangan iklan media khusus dewasa mengacu pada poin 3. 5. Dewan Pers mengidentifikasi dan mengevaluasi media khusus dewasa yang wajib mematuhi Pedoman ini. 6. Masyarakat dapat mengadukan pengelola media khusus dewasa yang melanggar Pedoman ini ke Dewan Pers. 7. Pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa yang tidak mematuhi pedoman ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Pers dan atau undang-undang lain. Jakarta, 28 Oktober 2008 DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang PEDOMAN HAK JAWAB DEWAN PERS Menimbang: a. Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia; b. Bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik; c. Bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat, untuk itu Pedoman Hak Jawab ini disusun. Mengingat : 1. Pasal 1 angka 11, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006 – 2009; 3. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/ Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik; 4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Rabu, tanggal 29 Oktober 2008, di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Hak Jawab Pertama Kedua : Mengesahkan Pedoman Hak Jawab sebagaimana terlampir. : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang PEDOMAN HAK JAWAB PEDOMAN HAK JAWAB Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun: 1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan. 2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas. 3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab. 4. Fungsi Hak Jawab adalah: a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat; b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers; c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers; d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers. 5. Tujuan Hak Jawab untuk: a. Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang; b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat; c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers; d. Mewujudkan itikad baik pers. 6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan. 7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers. 8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan. 9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri. 10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung. 11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya. 12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika: a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan; b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan; c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum; d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum. 13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional: a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan; b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak; c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan; d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan; 1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat- lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi. 2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya. e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan; f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf. 14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan. 15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya. 16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak. 17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Jakarta, 29 Oktober 2008 0 Buku Saku Wartawan DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 10/Peraturan-DP/X/2009 Tentang KETERANGAN AHLI DEWAN PERS DEWAN PERS, Menimbang: a. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli bidang Pers; b. Bahwa semakin banyak permintaan kepada Dewan Pers untuk memberikan Keterangan Ahli terkait kasus-kasus pers; c. Bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah menjaga kemerdekaan pers sehingga Dewan Pers harus berperan aktif menunjang upaya-upaya menjaga kemerdekaan pers. d. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pers untuk memenuhi permintaan memberikan Keterangan Ahli, Dewan Pers perlu mengeluarkan Peraturan tentang Keterangan Ahli Dewan Pers. Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006 – 2009; 3. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/ Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik; 4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Rabu, tanggal 21 Oktober 2009, di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Keterangan Ahli Dewan Pers. Pertama Kedua : Mengesahkan Keterangan Ahli Dewan Pers sebagaimana terlampir. : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Oktober 2009 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009 Tentang KETERANGAN AHLI DEWAN PERS KETERANGAN AHLI DEWAN PERS Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pers sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, berlaku Pedoman Dewan Pers tentang Keterangan Ahli dari Dewan Pers sebagai berikut: 1. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas sebuah perkara pada semua tingkatan proses hukum. 2. Ahli dari Dewan Pers adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers. 3. Ahli dari Dewan Pers berasal dari: a. Anggota Dewan Pers. b. Mantan Anggota Dewan Pers. c. Ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih atau ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers yang telah memiliki Sertifikat Ahli yang  dikeluarkan Dewan Pers. 4. Ahli dari Dewan Pers bersedia dan memenuhi persyaratan: a. Mendukung dan menjaga kemerdekaan pers. b. Memakai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik filosofi maupun teknis pengaturannya, antara lain, menolak kriminalisasi karya jurnalistik dan denda yang tidak proporsional. c. Mempunyai pendapat tentang kemerdekaan pers yang sesuai dengan Dewan Pers. d. Memiliki keahlian di bidang pers dan atau bidang lainnya yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara. e. Memiliki integritas pribadi di bidang keahliannya. f. Bersikap adil (sense of fairness) dan obyektif (sense of objectivity). 5. Ahli dari Dewan Pers dapat memberikan keterangan dalam perkara hukum pidana, perdata maupun bidang hukum lain. 6. Ahli dari Dewan Pers dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan surat tugas resmi dari Dewan Pers yang ditandatangani oleh Ketua dan atau Wakil Ketua Dewan Pers. 7. Ahli dari Dewan Pers tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan perkara. Rapat Pleno menentukan ada atau tidaknya konflik kepentingan itu. 8. Dalam suatu perkara dapat dihadirkan lebih dari satu Ahli dari Dewan Pers. 9. Ahli dari Dewan Pers tidak dapat memberikan keterangan untuk dua pihak atau lebih sekaligus yang berlawanan dalam perkara yang sama. 10. Semua pihak dalam perkara yang terkait dengan pelaksanaan kemerdekaan pers dapat mengajukan permintaan Ahli dari Dewan Pers. a. Permintaan Ahli dari Dewan Pers diajukan kepada Dewan Pers. b. Dewan Pers dapat mengabulkan atau menolak pengajuan permintaan Ahli berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kemerdekaan pers melalui Rapat Pleno atau rapat yang khusus membahas untuk itu. c. Ketua dan atau Wakil Ketua menetapkan penunjukan Ahli dari Dewan Pers. 11. Anggota Dewan Pers yang memberikan keterangan dalam kedudukan pribadi dan bukan sebagai ahli dari Dewan Pers diatur sebagai berikut: a. Sebelum memberikan keterangan harus menyatakan secara tegas dan terbuka bahwa keterangannya bukanlah dalam kedudukan sebagai Ahli dari Dewan Pers dan karena itu tidak mewakili Dewan Pers. b. Memberikan keterangan yang sesuai dengan prinsip dan sikap Dewan Pers, antara lain mendukung dan menjaga kemerdekaan pers dan memakai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik dari segi filosofisnya maupun dari teknis pengaturannya. c. Anggota Dewan Pers yang memberikan keterangan dalam kedudukan pribadi tetapi keterangannya tidak sesuai dengan prinsip dan sikap Dewan Pers, akan diberikan sanksi sesuai Statuta Dewan Pers dan Dewan Pers wajib membuat surat kepada hakim bahwa keterangan yang bersangkutan bukan pendapat Dewan Pers. 12. Dewan Pers menyelenggarakan pendidikan dan latihan khusus tentang Ahli dari Dewan Pers untuk ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih secara resmi oleh Dewan Pers. 13. Pada prinsipnya pembiayaan Ahli dari Dewan Pers ditanggung oleh Dewan Pers. Bantuan dari pihak ketiga untuk pembiayaan Ahli dapat diterima dengan ketentuan dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pers. Atas dasar itu Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pers dapat memutuskan menerima atau menolak bantuan tersebut. 14. Proses keterangan ahli dari Dewan Pers sedapat mungkin didokumentasikan. Pengaturan pendokumentasian dilakukan oleh sekretariat Dewan Pers dengan pengawasan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers. Ketiadaan pendokumentasian tidak menghilangkan keabsahan keterangan ahli dari Dewan Pers. Jakarta, 21 Oktober 2009 DEWAN PERS PEDOMAN DEWAN PERS Nomor: 01/P-DP/V/2007 Tentang PENERAPAN HAK TOLAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PERKARA JURNALISTIK Berkaitan dengan adanya beberapa kasus pemanggilan wartawan untuk diperiksa oleh lembaga penyidik atau menjadi saksi dalam perkara yang terkait dengan karya jurnalistik, Dewan Pers perlu menyampaikan pedoman mengenai ketentuan dan penerapan Hak Tolak, serta Pertanggungjawaban hukum, sebagai berikut: 1. Wartawan sebagai warga negara yang taat hukum secara prinsip wajib memenuhi panggilan lembaga penyidik untuk diperiksa atau menjadi saksi dalam pengadilan. Wartawan, berdasarkan sifat profesinya, memiliki Hak Tolak, yaitu hak untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan (seperti diatur dalam UU No. 40/1999, tentang Pers). Namun Hak Tolak ini tidak berarti “lembaga pers menolak pemanggilan untuk didengar keterangannya oleh pejabat penyidik”. 2. Jika wartawan berkeberatan untuk memberikan keterangan, khususnya menyangkut identitas narasumber confidential, maka hal itu dilindungi oleh Pasal 4 ayat (4), UU Pers, yang berbunyi: “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.” Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan diminta keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. 3. Meskipun demikian penerapan hak tolak hendaknya tidak digunakan secara sembarangan. Narasumber yang layak dilindungi identitasnya melalui hak tolak adalah mereka yang memang memiliki kredibilitas, beritikad baik, berkompeten, dan informasi yang disampaikan terkait dengan kepentingan publik. Selain itu, perlu disadari, bahwa pada akhirnya hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan terpisah yang khusus memeriksa soal itu. 4. Selain diatur dalam UU Pers, dasar hukum hak tolak juga terdapat dalam Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa “mereka yang menjalankan perintah UU tidak dapat dihukum”. Dalam menjalankan tugas jurnalistik pers menjalankan amanat UU Pers, sehingga berkonsekuensi tidak dapat dihukum ketika menggunakan hak tolaknya. Pasal 170 KUHAP yang berbunyi, “Mereka yang karena pekerjaan, harkat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.” 5. Kepada aparat penegak hukum, perlu diingatkan bahwa tugas utama wartawan adalah mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Aparat hukum sedapat mungkin menghindari memanggil wartawan untuk dimintai keterangan atau menjadi saksi, jika informasi yang telah dicetak atau disiarkan di media massa dirasakan bisa menjadi bahan untuk mengusut kasus. 6. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap karya jurnalistik, pertanggungjawaban hukum ditujukan kepada “penanggung jawab” institusi pers bersangkutan. Merujuk pada UU Pers, Pasal 12, yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab. Apabila pihak kepolisian menerima pengaduan perkara pidana menyangkut karya jurnalistik, maka menurut UU Pers tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana, melainkan langsung meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab, sebagai pihak yang harus menghadapi proses hukum. Jakarta, 4 Mei 2007 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER DEWAN PERS Menimbang : 1. Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia; 2. Bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik; 3. Bahwa media siber di Indonesia berkembang pesat sehingga memerlukan pedoman khusus agar pengelolaannya dapat dijalankan secara profesional. Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2010 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2010 – 2013; 3. Penandatanganan Pedoman Pemberitaan Media Siber oleh Dewan Pers, organisasi pers, media siber, dan tokoh pers pada Jumat, tanggal 3 Februari 2012, di Jakarta; 4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Senin, tanggal 30 Januari 2012 dan pada Senin, tanggal 26 Maret 2012, di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Pertama Kedua : Mengesahkan Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagaimana terlampir. : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Maret 2012 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakanwahanainternetdanmelaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita      pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). 4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: 1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; 3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 5. Pencabutan Berita a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari median asal yang telah dicabut. c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. 6. Iklan a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan “advertorial”, “iklan”, “ads”, “sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/ isi tersebut adalah iklan. 7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers. Jakarta, 3 Februari 2012 0 Buku Saku Wartawan DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor:1/Peraturan-DP/III/2013 Tentang PEDOMAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN DEWAN PERS Menimbang : 1. Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia; 2. Bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik; 3. Bahwa perlindungan keselamatan wartawan yang menjalankan kerja jurnalistik menjadi kewajiban bersama masyarakat, penegak hukum, pemerintah, dan kalangan pers yang dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman. Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2010 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2010 – 2013; 3. Penandatanganan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap wartawan oleh Dewan Pers, organisasi pers, pengelola media, dan tokoh pers pada Kamis, 6 Desember 2012, di Jakarta; 4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Jumat, 30 November 2012, di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan. Pertama Kedua : Mengesahkan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan sebagaimana terlampir. : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Maret 2013 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 Tentang PEDOMAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN PEDOMAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN I. Pendahuluan Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah menjadi kewajiban dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council) di Wina, Austria, dalamresolusi yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012 untuk pertama kali menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental kebebasan ekspresi. Dalam resolusi itu, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan kepada negara-negara di dunia agar “mengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaan secara independen. ”Resolusi ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif. II. Latar Belakang Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selama ini telah terjadi banyak kekerasan terhadap wartawan atau media. Aspek yang menonjol dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan adalah belum adanya pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman penanganan yang memadahi. Pedoman ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan yang telah ada dalam rangka menyelesaikan kasus- kasus pers berdasarkan semangat dan isi UU Pers No. 40 Tahun 1999. III. Definisi Kekerasan Terhadap Wartawan Kekerasan terhadap wartawan yang dimaksud di dalam Pedoman ini adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik. IV. Bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan 1. Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan. 2. Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan. 3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam. 4. Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya. 5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM. V. Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan 1. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris. 2. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya. 3. Penanganan kasus kekerasan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers. 4. Penanganan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab langsung penegak hukum. 5. Organisasi profesi wartawan dan perusahaan pers harus bersikap adil dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan bukti-bukti bahwa wartawan melanggar kode etik jurnalistik dan atau turut menyebabkan terjadinya kasus kekerasan. 6. Perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, dan organisasi profesi wartawan membentuk lumbung dana taktis untuk penanganan tindak kekerasan terhadap wartawan. Dewan Pers memfasilitasi pembentukan lumbung dana taktis tersebut. 7. Media massa perlu menghindari pemberitaan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dapat menghambat penanganan masalah, termasuk mempersulit evakuasi dan perlindungan korban. VI. Langkah Penanganan Langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagai berikut: 1. Pengumpulan informasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti. 2. Verifikasi untuk menentukan: a) Kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak. b) Wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan. 3. Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya. 4. Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi: a) Langkah litigasi. b) Langkah nonlitigasi. 5. Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM. 6. Pengumpulan dana untuk penanganan jika diperlukan. Proses evakuasi korban atau keluarga nya harus didahulukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan jika kondisi mengharuskan demikian. VII. Tanggung Jawab Perusahaan Pers 1. Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi: a) menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan pencarianfakta; b) berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum; c) memberikan pendampingan hukum. 2. Tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau peradilan. 3. Memuat di dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan. 4. Menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus. 5. Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya. VIII. Tanggung Jawab Organisasi Profesi Wartawan 1. Melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarga yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan telah memasuki proses hukum. Pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam Bab V Pedoman ini. 2. Mengambil peran lebih besar dan bertindak proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal. 3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. 4. Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data. IX. Tanggung Jawab Dewan Pers 1. Mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan. 2. Mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini. 3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai. 4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan. 5. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya. X. Ketentuan Penutup 1. Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan membentuk satuan tugas untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini. 2. Setiap kasus kekerasan terhadap wartawan akan diselesaikan melalui litigasi. Kecekatan para penegak hukum amat penting untuk menghindari impunitas yang menyebabkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan dan media pers terabaikan dalam waktu yang tidak menentu. 3. Penyelesaian nonlitigasi dapat dilaksanakan jika benar-benar dikehendaki oleh korban tanpa tekanan dari pihak manapun. Penyelesaian nonlitigasi harus melibatkan perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers. Jakarta, 6 Desember 2012 DEWAN PERS PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 01/Peraturan–DP/IV/2015 Tentang PEDOMAN PELIPUTAN TERORISME DEWAN PERS Menimbang : 1. Bahwa tindak terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan keterlibatan semua pihak termasuk pers untuk menanggulanginya; 2. bahwa berita pers mengenai aksi maupun dampak terorisme semata- mata untuk kepentingan publik; 3. bahwa pers di Indonesia belum memiliki pedoman peliputan yang dapat menjadi acuan bersama dalam memberitakan tindak terorisme; 4. bahwa pers harus bekerja secara profesional sesuai dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/M Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2013 - 2016; 3. Pertemuan Dewan Pers dan komunitas pers membahas rancangan Pedoman Pemberitaan Terorisme pada 20 Januari 2015; 4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Jumat, 27 Februari 2015, di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Peliputan Terorisme. Pertama : Mengesahkan Pedoman Peliputan Terorisme sebagaimana terlampir. Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 9 April 2015 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor : 01/Peraturan-DP/IV/2015 Tentang PEDOMAN PELIPUTAN TERORISME PEDOMAN PELIPUTAN TERORISME Tindak terorisme adalah sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sejak 1993 pada saat Deklarasi Wina dan program aksi Wina, terorisme sudah dianggap sebagai murni tindak pidana internasional dan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep ini dikukuhkan PBB 1994, dan dikukuhkan lagi pada 1996. Pada 2003, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi 1456 yang menyatakan bahwa dalam menumpas terorisme, negara-negara harus mengambil tindakan yang sesuai dengan kewajibannya menurut hukum internasional. dan setiap tindakan yang diambil untuk memberantas terorisme itu harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum HAM internasional, hukum pengungsi internasional, dan hukum humaniter. Wartawan memberitakan tentang aksi maupun dampak terorisme semata- mata untuk kepentingan publik. Dalam meliput, para wartawan harus selalu berpegang pada kode etik jurnalistik (KEJ). Norma KEJ menyebutkan tentang independensi, akurasi berita, keberimbangan, itikad baik, informasi teruji, membedakan fakta dan opini, asas praduga tak bersalah, perlindungan terhadap narasumber dan orang-orang yang berisiko. Namun wartawan perlu selalu mengingat bahwa tugas utama jurnalistik adalah mengungkapkan kebenaran. Kebenaran dalam jurnalistik sendiri bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak tetapi kebenaran yang bersifat fungsional, yakni kebenaran yang diyakini pada saat itu dan terbuka untuk koreksi. Setiap wartawan juga berkewajiban menjaga profesionalitas. Komitmen utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan pemilik media harus selalu di tempatkan di bawah kepentingan publik. Wartawan harus cermat dalam mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi, menjaga keberimbangan dan independen. Meskipun sudah ada berbagai pandangan diatas Dewan Pers masih menganggap perlu ada satu pandangan peliputan terorisme sebagai standar pemberitaan terorisme yang sekaligus melengkapi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik. Berikut adalah pedoman peliputan terorisme, 1. Wartawan selalu menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas di atas kepentingan berita. Saat meliput sebuah peristiwa terkait aksi terorisme yang dapat mengancam jiwa dan raga, wartawan harus membekali diri dengan peralatan untuk melindungi jiwanya. 2. Wartawan selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan jurnalistik. Wartawan yang mengetahui dan menduga sebuah rencana tindak terorisme wajib melaporkan kepada aparat dan tidak boleh menyembunyikan informasi itu dengan alasan untuk mendapatkan liputan eksklusif. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik sehingga keselamatan nyawa warga masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan berita. 3. Wartawan harus menghindari pemberitaan yang berpotensi mempromosikan dan    memberikan legitimasi maupun glorifikasi terhadap tindakan terorisme maupun pelaku terorisme. Terorisme adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) terhadap kemanusiaan. 4. Wartawan dan media penyiaran dalam membuat siaran langsung (live) tidak melaporkan secara terinci/ detail peristiwa pengepungan dan upaya aparat dalam melumpuhkan para tersangka terorisme. Siaran secara langsung dapat memberikan informasi kepada para terduga teroris mengenai posisi dan lokasi aparat keamanan secara real time dan hal ini bisa membahayakan keselamatan anggota aparat yang sedang berupaya melumpuhkan para teroris. 5. Wartawan dalam menulis atau menyiarkan berita terorisme harus berhati- hati agar tidak memberikan atribusi, gambaran, atau stigma yang tidak relevan, misalnya dengan menyebut agama yang dianut atau kelompok etnis si pelaku. Kejahatan terorime adalah kejahatan individu atau kelompok yang tidak terkait dengan agama ataupun etnis. 6. Wartawan harus selalu menyebutkan kata ”terduga” terhadap orang yang ditangkap oleh aparat keamanan karena tidak semua orang yang ditangkap oleh aparat secara otomatis adalah pelaku tindak terorisme. Untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah (presumption of innocense) dan menghindari pengadilan oleh pers (trial by the press) wartawan perlu mempertimbangkan penggunaan istilah “terperiksa” untuk mereka yang sedang diselidiki atau disidik oleh polisi, “terdakwa” untuk mereka yang sedang diadili, dan istilah “terpidana” untuk orang yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan. 7. Wartawan wajib menghindari mengungkap rincian modus operandi tindak pidana  terorisme seperti cara merakit bom, komposisi bahan bom, atau teknik memilih sasaran dan lokasi yang dapat memberi inspirasi dan memberi pengetahuan bagi para pelaku baru tindak terorisme. 8. Wartawan tidak menyiarkan foto atau adegan korban terorisme yang berpotensi menimbulkan kengerian dan pengalaman traumatik. Pemuatan foto atau adegan hanya diperbolehkan bila bertujuan untuk menyampaikan pesan kemanusiaan bahwa terorisme selalu menyasar sasaran umum dan menelan korban jiwa. 9. Wartawan wajib menghindari peliputan keluarga terduga teroris untuk mencegah diskriminasi dan pengucilan oleh masyarakat, kecuali dimaksudkan untuk menghentikan tindakan diskriminasi yang ada dan mendorong agar ada perhatian khusus misalnya terhadap penelantaran anak-anak terduga teroris yang bila dibiarkan akan berpotensi tumbuh menjadi teroris baru. 10. Terkait dengan kasus-kasus yang dapat menimbulkan rasa duka dan kejutan yang menimpa seseorang, pertanyaan dan pendekatan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian dengan menemui korban keluarga korban maupun keluarga pelaku harus dilakukan secara simpatik dan bijak. 11. Wartawan dalam memilih pengamat sebagai narasumber wajib selalu memperhatikan kredibilitas, kapabilitas dan kompetensi terkait latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman narasumber yang relevan dengan hal-hal yang akan memperjelas dan memberikan gambaran yang utuh terhadap fakta yang diberitakan. 12. Dalam hal wartawan menerima undangan meliput sebuah tindakan aksi terorisme, wartawan perlu memikirkan ulang untuk melakukannya. Kalau undangan terkait dengan rencana aksi pengeboman atau aksi bom bunuh diri sebaiknya wartawan tak perlu memenuhinya, karena hal itu dapat dipandang sebagai cara memperkuat pesan teroris dan mengindikasikan ada kerja sama dalam sebuah tindakan kejahatan. Wartawan menyampaikan rencana tindak/ aksi terorisme kepada aparat hukum. 13. Wartawan wajib selalu melakukan check dan rechek terhadap semua berita tentang rencana maupun tindakan dan aksi terorisme ataupun penanganan aparat hukum terhadap jaringan terorisme untuk mengetahui apakah berita yang ada hanya sebuah isu atau hanya sebuah balon isu (hoax) yang sengaja dibuat untuk menciptakan kecemasan dan kepanikan. Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Peliputan terorisme ini diselesaikan oleh Dewan Pers. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terkait Butir 1 tentang peralatan untuk melindungi jiwa wartawan, sepenuhnya adalah tanggungjawab perusahaan pers untuk memenuhinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan– DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Bagian VI: Pernyataan dan Seruan 1. Pernyataan tentang Mengatasi Penyalahgunaan Profesi Wartawan 2. Pernyataan tentang Pornografi dalam Pers 3. Seruan tentang Pemuatan Rubrik Pemberitaan yang Bertujuan Kehumasan 4. Pernyataan tentang Praktek Jurnalistik yang Tidak Etis 5. Pernyataan tentang Penempatan Pejabat Pemerintah di dalam Struktur Redaksi Pers 6. Seruan tentang Pemberitaan Kasus Kejahatan Susila 0 Buku Saku Wartawan DEWAN PERS PERNYATAAN DEWAN PERS Nomor: 01/PDP/VI/2015 Tentang Perubahan Atas Pernyataan Dewan Pers Nomor: 12/PDP/X/2001 Tentang MENGATASI PENYALAHGUNAAN PROFESI WARTAWAN Menimbang : a. Bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) telah diganti menjadi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sejak 14 Maret 2006; b. Bahwa masih ada Peraturan, Pernyataan, dan Surat Edaran Dewan Pers yang masih relevan dan diperlukan; c. Bahwa dalam menghadapi perkembangan dunia pers yang sangat dinamis dan senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta teknologi yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan Dewan Pers yang ada; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas, dipandang perlu mengubah pernyataan Dewan Pers No. 12/PDP/X/2001 Tentang Mengatasi Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; Dengan Persetujuan: Sidang Pleno Dewan Pers, 28 April 2015 MEMUTUSKAN: Menetapkan: Perubahan Pernyataan Dewan Pers Nomor: 12/PDP/X/2001 Tentang MENGATASI PENYALAHGUNAAN PROFESI WARTAWAN Menjadi Sebagai Berikut: Kebebasan pers dan kredibilitas wartawan di Indonesia akhir-akhir ini berada dalam sorotan masyarakat dengan munculnya sejumlah penerbitan liar dan praktek penyalahgunaan profesi wartawan (dikenal dengan istilah “wartawan bodrex”). Munculnya “pers” liar, yang terbit tanpa identitas yang jelas, menjadi tempat bersarangnya orang- orang yang mencoba mencari keuntungan dengan mengatasnamakan sebagai wartawan. Begitu pula munculnya penerbitan pers yang tidak bertanggungjawab, yaitu menggaji wartawannya secara tidak memadai atau bahkan tidak memberi gaji, dan membiarkan serta mendorong wartawannya menggunakan kartu pers untuk mencari uang dan fasilitas. Dewan Pers akhir- akhir ini menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktek wartawan bodrex tersebut. Di tengah suasana kehidupan pers seperti itulah Dewan Pers mencatat sedikitnya dua peristiwa yang menonjol. Kedua kasus tersebut masing- masing dialami oleh satu perusahaan di Surabaya dan kantor instansi pemerintah di daerah. Pada 26 Juni 2001 satu perusahaan di Surabaya yang sedang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) gagal menyelenggarakan konferensi pers dan public expose akibat diintimidasi sejumlah wartawan yang tidak diundang. Mereka yang mengaku wartawan itu menyerahkan daftar nama, sebanyak 75 nama, kepada salah seorang pimpinan humas perusahaan tersebut. Mereka tersinggung karena tidak diundang dan mengajukan berbagai pertanyaan yang tidak ada relevansinya dengan maksud konferensi pers itu, serta menuduh perusahaan tersebut telah melecehkan wartawan karena tidak mengundang kelompok itu. Lebih jauh mereka menuduh perusahaan tersebut telah “melanggar UU Pers”, karena dianggap menghalangi mereka untuk meliput RUPS itu. Mereka juga menuntut perusahaan tersebut memecat pimpinan Humasnya dan memasang iklan permintaan maaf setengah halaman di media mereka. Dua hari kemudian mereka mengadukan perusahaan tersebut ke kepolisian. Kasus lain menyangkut surat protes terhadap surat edaran yang dikeluarkan salah satu Kantor Pemerintahan Daerah, berisi daftar wartawan yang direkomendasikan meliput di Wilayah daerah tersebut. Surat edaran yang dikeluarkan pada 10 Agustus 2001 itu berisi daftar nama 37 wartawan dan media. Edaran itu ditujukan kepada seluruh aparat Pemda tersebut sebagai acuan dalam menerima wartawan yang meliput di wilayah tersebut. Pembuatan dan pengedaran daftar wartawan ini berdasarkan alasan “banyaknya orang- orang yang mengaku wartawan surat kabar/tabloid tertentu yang mendatangi para pejabat dengan alasan mencari berita, yang berakibat mengganggu aktivitas kerja sehari-hari.“ Surat Edaran itu menimbulkan protes dari 90 wartawan--yang tidak masuk dalam daftar--karena merasa hak mereka dikebiri dan mereka diadu domba. Surat edaran tersebut mereka nilai sebagai “tendensius dan melecehkan profesi wartawan, serta bertentangan dengan UU Pers”. Mereka mendesak agar surat edaran tersebut dicabut, pejabat yang mengeluarkannya ditindak, dan Kantor Pemda tersebut meminta maaf secara terbuka kepada pers. Mereka berniat menuntut (melalui jalan hukum) jika protes mereka tidak dipenuhi. Dua kasus tersebut adalah contoh dari sejumlah masalah yang muncul akibat kesimpangsiuran penafsiran terhadap makna dan praktek kebebasan pers, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan profesi wartawan. Dewan Pers pada kesempatan ini perlu menyampaikan beberapa hal, yang dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat dan komunitas pers, berkaitan dengan prinsip kerja kewartawanan: 1. Wartawan dalam menjalankan pekerjaan jurnalistiknya selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip etika. Wartawan Indonesia telah memiliki Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi acuan bagi seluruh wartawan di Indonesia. 2. Wartawan tidak boleh menggunakan cara-cara pemaksaan dan intimidasi, serta tidak meminta imbalan dalam mencari informasi. Dalam hal peliputan konferensi pers, penyelenggara berhak menentukan wartawan dan media yang diundang.Wartawan dan media yang diundang juga berhak untuk datang atau tidak datang memenuhi undangan tersebut. 3. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers, Pasal 4, yang menjamin kemerdekaan pers serta hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, harus diimplementasikan sesuai dengan prinsip kode etik. Ketentuan Pasal 18, yang mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi pihak yang menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers (Pasal 4), tidak dapat diterjemahkan secara subyektif. Pasal 18 ini dapat diterapkan untuk informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan hak publik untuk tahu. 4. Tidak mengundang wartawan atau media tertentu dalam suatu konferensi pers tidak dapat dianggap “menghalangi kemerdekaan pers.” Jika wartawan atau pers tidak diundang dalam suatu konferensi pers, yang bersangkutan dapat menggunakan upaya lain untuk memperoleh informasi yang diperlukan, dengan tetap berpedoman pada prinsip etika. 5. Adanya perusahaan atau instansi yang mengeluarkan daftar wartawan/media yang boleh meliput di lingkungannya, sejauh hal itu dimaksudkan untuk identifikasi administratif, masih dapat dibenarkan. Dikeluarkannya daftar wartawan/media oleh sejumlah kantor perusahaan dan instansi pemerintah tersebut dapat dipahami sebagai reaksi yang wajar atas maraknya praktek penyalahgunaan profesi wartawan. Meskipun demikian, perusahaan swasta atau instansi pemerintah wajib menerima dan melayani dengan wajar wartawan yang tidak tercantum dalam daftar itu, jika wartawan bersangkutan memiliki identitas dan media yang jelas serta jelas maksud liputannya. Wartawan/media yang tidak tercantum dalam daftar semacam itu, padahal berhak meliput, wajib melakukan klarifikasi kepada pihak yang mengeluarkannya. 6. Dewan Pers mengimbau agar komunitas wartawan dan pers bahu-membahu bersama masyarakat untuk memerangi praktek penyalahgunaan profesi wartawan dengan melaporkan aktivitas-aktivitas tidak profesional---yang mengatasnamakan sebagai wartawan—kepada kepolisian. 7. Kepada anggota masyarakat, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah diharapkan agar cermat dalam mengidentifikasi wartawan/media serta tidak segan-segan menanyakan identitas wartawan dan mencek kebenaran status media tempatnya bekerja. Wartawan yang sungguh-sungguh profesional selalu menggunakan cara-cara yang etis dalam mencari informasi. 8. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu memberikan imbalan (dikenal sebagai “uang amplop”) kepada wartawan yang mewawancarai atau meliput. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dengan jelas menyatakan wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari sumber berita, yang berkaitan dengan tugas-tugas kewartawanannya dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan tidak memberikan “amplop” (dalam konferensi pers atau seusai wawancara), berarti masyarakat turut membantu upaya menegakkan etika wartawan serta berperan dalam memberantas praktek penyalahgunaan profesi wartawan. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 18 Juni 2015 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. DEWAN PERS PERNYATAAN DEWAN PERS Nomor: 02/PDP/VI/2015 Tentang Perubahan Atas Pernyataan Dewan Pers Nomor: 13/PDP/X/2001 Tentang PORNOGRAFI DALAM PERS Menimbang : a. Bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) telah diganti menjadi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sejak 14 Maret 2006; b. Bahwa masih ada Peraturan, Pernyataan, dan Surat Edaran Dewan Pers yang masih relevan dan diperlukan; c. Bahwa dalam menghadapi perkembangan dunia pers yang sangat dinamis dan senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta teknologi yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan Dewan Pers yang ada; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, dipandang perlu mengubah pernyataan Dewan Pers No. 13/PDP/ X/2001 Tentang Pornografi dalam Pers. Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; Dengan Persetujuan: Sidang Pleno Dewan Pers 28 April 2015 MEMUTUSKAN: Menetapkan: Perubahan Pernyataan Dewan Pers Nomor: 13/PDP/X/2001 tentang Pornografi Dalam Pers Menjadi Sebagai Berikut: Merebaknya penyiaran dan penerbitan majalah dan tabloid yang mengumbar foto dan artikel erotik telah menimbulkan keresahan pada sebagian anggota masyarakat. Penerbitan yang dipandang pornografis itu, yang sebagian liar karena terbit tanpa identitas dan alamat penerbit yang jelas, telah mencemari prinsip- prinsip kemerdekaan pers yang bertanggungjawab. Kehadiran berbagai penerbitan pornografis tersebut dapat mengancam sendi-sendi prinsip kemerdekaan pers yang sehat, seolah-olah merebaknya media pornografi adalah bagian dari semangat kebebasan pers. Terlebih-lebih sebagian masyarakat beranggapan bahwa penerbitan pornografis, yang berbentuk tabloid dan majalah, juga dikategorikan sebagai penerbitan pers. Dewan Pers menerima sejumlah keluhan dan pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan penerbitan pornografis ini, khususnya karena media yang tidak pantas dikonsumsi anak-anak tersebut diperjualbelikan dengan sangat leluasa di sembarang tempat. Pengaduan juga datang dari kelompok Masyarakat Tolak Pornografi (MTP) yang secara khusus memerangi pornografi. Dewan Pers menyadari bahwa penilaian menyangkut pornografi selalu mengundang perdebatan dan sulit diperoleh kesepakatan yang pasti mengenai batasan- batasannya. Isu pornografi selalu terkait dengan perkembangan zaman dan keragaman sistem nilai masyarakat, sehingga persepsi dan penilaian setiap orang bisa berbeda-beda tentang kadar kepornoan satu gambar atau tulisan yang dipublikasikan media. Meskipun demikian, untuk menanggapi berbagai keluhan dan pengaduan, pada kesempatan ini Dewan Pers merasa perlu menyampaikan beberapa patokan yang dapat menjadi pedoman menyangkut pornografi dan kecabulan (obscenity) dalam pers, sebagai berikut: 1. Secara prinsip pornografi dan kecabulan tidak masuk dalam kategori pers. Pers menyebarkan informasi yang berkaitan dengan wilayah kepentingan publik, sedangkan pornografi dan kecabulan terkait dengan wilayah privat (personal). Pelanggaran menyangkut pornografi atau kecabulan sesungguhnya telah diatur dalam KUHP Pasal 282 (Pelanggaran Kesusilaan), yang antara lain berbunyi:“mempertunjukkan atau menempelkan di depan umum tulisan, gambar yang diketahui isinya melanggar kesusilaan” diancam hukuman penjara maksimal 18 bulan. 2. Dewan Pers mengamati bahwa sebagian media penerbitan yang secara eksploitatif mempublikasikan pornografi dan kecabulan adalah tabloid dan majalah liar, sehingga sulit dilacak pertanggungjawaban penerbitannya. Terhadap penerbitan semacam ini, adalah tugas Kepolisian untuk menegakkan hukum, bukan saja karena menyebarkan tulisan 5atau gambar pornografis (melanggar Pasal 282 KUHP), melainkan juga merupakan pelanggaran ketidakjelasan status hukum (badan hukum) penerbitannya. 3. Dewan Pers mengimbau agar masyarakat berperan aktif melaporkan kepada aparat hukum yang berwenang media penerbitan yang cenderung mengeksploitasi pornografi dan kecabulan, mengingat aktivitas penerbitan tersebut selain menyinggung rasa kesopanan masyarakat, juga termasuk melanggar hukum. 4. Pers tidak menyiarkan informasi dan produk visual dengan cara mengumbar pornografi dan kecabulan. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) secara tegas menyebutkan: “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan pornografis, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.” Yang dimaksud pornografis, dalam penjelasan KEJ, adalah informasi atau gambar yang secara gamblang memperlihatkan aurat yang bisa menimbulkan nafsu birahi atau mengundang kontroversi publik. 5. Terhadap media serius (mainstream) dan media hiburan yang jelas badan hukumnya, Dewan Pers mengingatkan agar selalu menaati kode etik dan peka terhadap nilai rasa kesopanan masyarakat. Dewan Pers dalam hal ini dapat memberikan pertimbangan dan penilaian jika masyarakat berkeberatan atau mengadu atas pemuatan atau penyiaran materi yang dinilai mengandung unsur pornografi atau kecabulan, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang- Undang No. 40/1999 tentang Pers. 6. Sementara itu, dirasakan sudah sangat mendesak untuk menetapkan aturan menyangkut distribusi media hiburan yang dikategorikan untuk bacaan orang dewasa. Media hiburan yang menampilkan foto dan artikel “seronok” hendaknya diatur distribusinya dan hanya dijual di tempat-tempat tertentu yang tidak mudah dijangkau anak-anak. Di samping itu, dalam pendistribusiannya, media tersebut juga wajib menutup sampul yang “seronok” agar tidak tampak terlalu mencolok. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 18 Juni 2015 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. DEWAN PERS SERUAN TENTANG PEMUATAN RUBRIK PEMBERITAAN YANG BERTUJUAN KEHUMASAN Dewan Pers akhir-akhir ini menerima laporan dari masyarakat, termasuk diantaranya pejabat pemerintah dan pengamat masalah pers, bahwa di beberapa daerah telah beredar penawaran untuk mengadakan kontrak kerja sama bagi penyediaan rubrik pemberitaan tertentu di media pers. Untuk menyajikan rubrik khusus ini, yang agaknya dimaksudkan sebagai bagian dari kegiatan kehumasan lembaga-lembaga pemerintahan, dikenai pembayaran seperti layaknya pemuatan iklan. Penawaran kontrak “kerja sama pemberitaan” ini diajukan oleh pihak pengelola atau manajemen media pers kepada lembaga pemerintahan, seperti Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka ditawari untuk membuka rubrik khusus yang memuat pemberitaan mengenai kegiatan lembaga tersebut. Ada lembaga pemerintahan yang berminat mengadakan kontrak kerja sama ini, tentunya dengan tujuan untuk membantu mempromosikan kegiatan lembaga tersebut. Akan tetapi, ada pula lembaga pemerintahan yang tidak bersedia membuka rubrik serupa ini. Salah satu alasan penolakan kontrak kerja sama itu, seperti yang disampaikan kepada Dewan Pers oleh seorang kepala pemerintah daerah, ialah “untuk menjaga independensi pers agar dapat melaksanakan tugasnya secara sehat dan profesional.” Saran Dewan Pers: Sehubungan dengan beredarnya penawaran kontrak “kerja sama pemberitaan” sebagaimana diuraikan di atas, Dewan Pers menyerukan kepada para pengelola media pers agar tidak menjalankan kebijakan redaksional yang diskriminatif terhadap kalangan baik yang mengadakan maupun yang tidak mengadakan kontrak seperti itu. Dengan kata lain, narasumber dan objek pemberitaan dari kedua kalangan tersebut tetap diperlakukan secara adil sesuai dengan standar profesional pers dan kode etik jurnalistik. Selain itu, Dewan Pers menyarankan hal- hal sebagai berikut: Rubrik khusus di media pers dengan memungut pembayaran lazimnya diperlakukan sebagai semacam iklan atau paid article (tulisan yang dibayar oleh pemberi order pemuatan). Di Indonesia, rubrik demikian dikenal juga dengan penamaan, antara lain, “pariwara” atau “advertorial”. Akhir-akhir ini muncul pula rubrik sejenis iklan dengan judul “seremonia”. Sebagai rubrik iklan, pariwara, advertorial, seremonia, atau paid article, maka desain atau lay out halaman tersebut haruslah tampil beda dari tata letak yang lazim digunakan untuk halaman-halaman bagi rubrik tulisan dan ilustrasi pemberitaan. Kata-kata seperti “Iklan”, “Pariwara”, “Advertorial”, “Seremonia”, atau “paid article” juga harus tercantum pada halaman rubrik tersebut untuk membedakan dari rubrik-rubrik yang lain. Menurut kelaziman, juga terdapat perbedaan dalam jenis-jenis huruf yang digunakan pada rubrik-rubrik yang berbeda-beda pula tujuannya. Dengan demikian, bagi rubrik iklan dan semacamnya sebaiknya digunakan jenis huruf yang berbeda dari huruf-huruf untuk rubrik berita dan rubrik opini yang lebih mengandung karya jurnalistik murni. Perbedaan tersebut dimaksudkan agar para pembaca sejak awal sudah mengetahui dan dapat segera membedakan antara sajian karya jurnalistik dan sajian iklan atau materi sejenisnya. Perbedaan dalam cara penyajian dan penampilan rubrik-rubrik yang berbeda beda itu juga lazim berlaku pada media siaran. Jakarta, 14 November 2002 Ketua Dewan Pers, Atmakusumah Astraatmadja Buku Saku Wartawan DEWAN PERS PERNYATAAN DEWAN PERS Nomor: 1/P- DP/III/2008 Tentang PRAKTEK JURNALISTIK YANG TIDAK ETIS Dewan Pers beberapa bulan belakangan ini menerima sejumlah pengaduan, pemberitahuan, dan permohonan perlindungan terkait dengan praktik-praktik jurnalisme yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika. Terdapat pengaduan yang mempertanyakan cara-cara etis dalam melakukan wawancara, media secara sepihak mengklaim adanya informasi manipulasi yang perlu dikonfirmasi, yang berujung pada upaya pemerasan. Contoh pengaduan lainnya menyangkut nama “penerbitan pers” yang menimbulkan kesalahpahaman (misalnya, penamaan tabloid KPK, yang tidak ada kaitannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi; nama penerbitan Buser yang mengesankan sebagai satuan tugas kepolisian). Praktek pelanggaran etika jurnalistik tersebut memanfaatkan kemerdekaan pers dengan menyalahgunakan prinsip-prinsip kemerdekaan pers untuk keuntungan atau kepentingan individu. Dengan menyalahgunakan kartu pers, organisasi wartawan, atau institusi pers, sejumlah individu mengidentifikasi diri sebagai “wartawan” sebagai sarana mencari keuntungan secara kurang etis. Contoh tersebut merupakan sebagian dari persoalan yang muncul dari praktek penyalahgunaan institusi pers dan profesi wartawan. Dengan semakin maraknya kasus-kasus penyalahgunaan tersebut, Dewan Pers pada kesempatan ini merasa perlu menegaskan kembali prinsip-prinsip etika jurnalistik, untuk diketahui dan menjadi pegangan masyarakat ketika berhadapan dengan wartawan atau pers: 1. Wartawan wajib menegakkan prinsip-prinsip etika, seperti yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang telah disepakati oleh organisasiorganisasi wartawan. Wartawan tidak menggunakan cara-cara pemaksaan dan klaim sepihak terhadap informasi yang ingin dikonfirmasikan kepada narasumber. 2. Wartawan tidak boleh menerima suap (amplop) dari narasumber dalam mencari informasi, oleh karena itu masyarakat/narasumber tidak perlu menyuap wartawan. Kode Etik Jurnalistik dengan jelas menyatakan wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari sumber berita. Dengan tidak menyuap, masyarakat turut membantu upaya menegakkan etika dan upaya memberantas praktek penyalahgunaan profesi wartawan. 00 Buku Saku Wartawan 3. Masyarakat berhak menanyakan identitas wartawan dan mencek kebenaran status media tempatnya bekerja. Masyarakat berhak menolak melayani wartawan yang menyalahgunakan profesinya dalam melakukan kegiatan jurnalistik. 4. Dewan Pers mengimbau agar komunitas wartawan dan pers bahu-membahu bersama masyarakat untuk memerangi praktik penyalahgunaan profesi wartawan dan melaporkan pada kepolisian. Jakarta, 5 Maret 2008 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A. 0 Buku Saku Wartawan DEWAN PERS PERNYATAAN DEWAN PERS Nomor: 01/P-DP/IX/2009 Tentang PENEMPATAN PEJABAT PEMERINTAH DI DALAM STRUKTUR REDAKSI PERS Dewan Pers akhir-akhir ini mengamati dan menerima pengaduan mengenai penempatan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksi pers. Umumnya pejabat pemerintah tersebut ditempatkan sebagai penasehat, pembina atau pelindung. Terkait hal itu, Dewan Pers mengingatkan, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers menegaskan bahwa “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial”. Pasal 6 UU Pers, khususnya huruf a dan d menyebutkan, pers nasional melaksanakan peranan “melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”. Pejabat pemerintah dan lembaga yang dipimpinnya harus menjadi bagian dari objek yang dikontrol oleh pers secara terus menerus. Dengan demikian pers yang menempatkan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksinya bertentangan UU Pers. Sebab pers tersebut tidak akan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Pejabat pemerintah hanya dapat menjadi penasehat, pembina atau pelindung bagi penerbitan internal yang dikelola oleh lembaganya dan bersifat non-komersial. Jakarta, 4 September 2009 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA DEWAN PERS SERUAN DEWAN PERS Nomor: 189/S-DP/VII/2013 Tentang PEMBERITAAN KASUS KEJAHATAN SUSILA Dewan Pers prihatin atas banyaknya kasus kejahatan susila yang terjadi akhir-akhir ini, terlebih lagi, korban terbanyak adalah anak-anak. Pada saat yang sama Dewan Pers menerima banyak pengaduan dari masyarakat tentang berita kasus kejahatan susila yang dinilai melanggar Kode Etik Jurnalistik. Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dengan tegas menyebutkan ”Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila....” Di dalam Penafsiran ditegaskan ”Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.” Dalam praktiknya, masih banyak wartawan yang mengungkap identitas korban kejahatan susila seperti menulis nama korban, nama orangtua, nama dan alamat rumah, kampung, desa, kantor atau sekolahnya. Terkait hal itu, Dewan Pers merasa perlu mengingatkan pengelola media dalam meliput kasus kejahatan susila. Dewan Pers mengajak wartawan untuk bersungguh-sungguh melindungi korban kejahatan susila, apalagi yang masih tergolong anak-anak/belum dewasa, dengan menutup rapat identitasnya. Prinsip hati- hati, empati, dan sikap bijaksana sangat dituntut dalam setiap pemberitaan tentang kejahatan susila. Semua itu perlu dilakukan agar pers dapat berkontribusi melindungi korban dan sekaligus tidak kehilangan peran mendorong penegakan hukum serta bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat mencegah terjadinya kejahatan susila. Sikap bijaksana dan berhati-hati dari media dapat ditunjukkan, misalnya, dengan tidak mengungkap hal-hal yang dapat mengarah terungkapnya identitas korban kejahatan susila. Pemuatan nama inisial korban sebaiknya dihindari. Dewan Pers menganjurkan penggunaan sebutan ”seorang perempuan”, ”seorang anak” atau ”korban” untuk menggambarkan ”identitas korban”. Pemuatan gambar korban dan keluarganya, gambar tempat tinggal atau tempat kerjanya, walaupun disamarkan atau diburamkan, masih berpotensi mengarah pada terungkapnya identitas korban. Karena itu, pemuatan gambar-gambar tersebut sebaiknya juga dihindari. Berita yang terlampau vulgar yang menggambarkan saat pelaku melakukan kejahatan susila terhadap korban, dapat menambah trauma dan penderitaan bagi korban, juga berpotensi menimbulkan copy cat, yaitu pelaku kejahatan baru yang terinspirasi oleh kejahatan yang terjadi sebelumnya. Pers tidak sepatutnya mengeksploitasi kasus kejahatan susila. Dengan bersikap bijaksana dan berhati-hati dalam peliputan kasus kejahatan susila, media dapat terhindar dari kemungkinan pelanggaran kode etik jurnalistik dan bisa ikut berkontribusi mencegah terjadinya kejahatan susila. Jakarta, 10 Juli 2013 Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL 0 Buku Saku Wartawan Bagian VII: Nota Kesepahaman 1. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Komisi Informasi Pusat. 2. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Polri. 3. Nota Kesepahaman Dewan Pers – TNI. 4. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Mendagri. 5. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Kejaksaan RI. 6. Nota Kesepahaman Dewan Pers Indonesia – Dewan Pers Thailand 7. Nota Kesepahaman Dewan Pers – LPSK 8. Nota Kesepahaman Dewan Pers – BNPT 9. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Republik Demokratik Timor Leste 0 Buku Saku Wartawan NOTA KESEPAHAMAN DEWAN PERS – KOMISI INFORMASI PUSAT 253 Buku Saku Wartawan Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Komisi Informasi Pusat  Nota Kesepahaman Dewan Pers – Komisi Informasi Pusat 255 Buku Saku Wartawan Nota Kesepahaman Dewan Pers – Komisi Informasi Pusat 257 Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Komisi Informasi Pusat  Buku Saku Wartawan Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Polri  PIHAK KESA TU dan PIHAK KEDUA, selanju1Jlya secata be!sama•sama disebIJt PARA PIHAK !edebil dahIJ!u rner.efaJ1Skan hal-!!al sebag3J berikut a. batwla PIHAK KESA TU ada!ah lembaga .ndepeoden yang beIfut1gSI IT.engembangkan kemerdeltaan pers, meningkal'.<an kel1idupan pers nasmal. I11En'ile&an pe:tinbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakal alas kasus-kasus yang belllubungan dengan pembErilaan pers: b bahwa PIHAK KEDUA adalah alai negara yang be!pe!an dafam memelihara keamanan dan ketertiban masyaraka~ menegaMlan hllkum. manberikan pesfI1C!lJ1gaI1, ~ay(J1l3Jl dan pelayanan kepada masyaJakal calam rangka leqJeliharanya keamanan dafam negeri: dan c. bahwa PARA PIHAK tslah menandalangani Nola Kesepahaman aolara Dewan Pers dengan Kepoisian Negala Repubtik Indonesia sesuai Nomor; 011OPIMoUII1I2012 dan Nornor. 0&1112012 langgal 9 Februan 2012 tenlang KoordinaSl dalam Penegakan HukIlm dan Pefiilldungan Kemerde!laan Pers yang bernl!!i rnasa berlakunya dan seIai1jutnya 5ejIakat UIlluk meta~lM<In Kelja Sarna tersebul Oengan mempelhatkan pernlUrall penmdang-undangan sebagill bErikut: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pillana (Lembaran Negata RepobJit Indonesia Taron 1981 Nornor 76. Tambahan Lembaran Negara Repd Indonesia Nomor 3258): 2. Undang•Undang Noo1or 40 TalM 1999lentang Pes (Lembaran Negata Republlk Indooesl3 Tamn 1999 Nomoi 166. Tambahan Lembaran Negara Repulilik Indooesla   Nomor 3887): 3. Undang•Undang Nomoi 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Neg3la Republlk Ind<inesla (lembalan Negara ReptJbJik Indonesia Tahun 2002 Namor 2. Tambahan   Lembaran Neg3!a ReptAJlik Indonesia NomOI 4168). 4. Undang•Undang Nomoi 32 Tahun 2002 tenlang Pen~ran (Lembaran Negara Rep\lb!;x Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Repotf,( Indonesia NomoI 4252). Undang-Undang Noo1or 14 Tahun 2008 lentang Keleftukaan Inloonasa Milk (lembaran Negala RepubIl\ indoneSIa T ahUll 2008 Nomor 61. Tambahan lembaran    Negara Reputik Indonesia Nornor 4846): Peratllan ..... Perat.nn f>tmemWI Ncmor 68 TiIuI 2008 rencang Ta'.a Cata Pe~naan ~ dan Kerja Sarna ~ Negara RepubI\ indonesia dan Pera1lr.ln Kepata Kepolislan Negat8 Republlk IndonHlll NomoI 12 Tahun 2014 fb1tang Panduan Penyusooan Kerja ~ ~ Negara ReplJb1ikIndonesia ~ f1aI.Ila1 tenelU. PARA PlHAK sepakat me'aIlU:Jo.an Keqa Sarna daIam rang1ca KooIdrnasI Daiam Pertlndungilf1 Keme!deJ<4an PetS dan Penegilbn Hukum TeIblt Penyalahg\inaan Prolesi '1lanawan. melallJi Nota Kesepahaman, dengan menyalakan hal seWgJl brilrt. BABI MAKSUD DAN TUJUAN Pmll (1) ~~ Nola Kesepahaman III sebagal pedoman bagl PARA PIHAK dalam langka koCfdinall ~ tetWUJudnya KoorolllaSi Dalam Kemerdekaan Pel1 dan Penegakan IUIIlI TerbIIl'enyJtahgunaan ProI~ Wartawan (2) TIfJiIf1 Nola KesepNnan IIIi!mbenlIIn dan menong1catl<an pernahaman kepada PARA PIHAK dalam langka Koordtl1H1 Dalam Pellrtidungan Kemerdekaan Pers dan Penegabn Hukum T erl<art Pel1'la1al1gunaan Protes! Wartawan BABII RUANG lINGKUP PaW 2 Ruang~Nota~I1I~ a pefIlJl<ar.In data dan/aIaU II1fommI loonlr.as; Iibdang peMiII1gan kemeIdeWn pm C kIIordNSl dt boding pe11e98lIan tuum lerkaa penyatahgunaan protesl waJ1awan; dan BABIII ..... BABla PELAKSANAAN Baglan Kesatu Pertuuran Data danlat.1u Inf~$i Pml3 (I) PARA PIHAK saIdlg Mar da~ danlalau ~ ~ ~ Koon!IIasI Perlondi.rlganKernetde!taan PelS dan P~ IIWJn Terliat P~ ProfesI Wanawan deogan leIaj) ~n peranran ~ngan yang berlaku, (2) Dala dan/alau infOlmasi sebagaimana dlmaksud pada ayal (I), me~ a data dan/alau ,nfonna,. yang belslfal bdak rahasia daIiIm rangu mendu1tung pelaksanaan tugas mas~. da'.a datVa'.au IIIIormasl yang ~ lallasia hanya dapiI dCieoQn _ dengan s~at pem'IoIIWn tetUs dan PARA PIHAK kecIIai ~ lain oIeh peraturan pennlang-llldangan. dan e data dan/atau IlfonnaSl sabagamana drnaksud pada Iuuf a dan b bdak dapat dJbe!Ikan kepada (lIhak IaInnya lanp;l ~n PARA PIHAK (3) PARA PIHAK wa)lb berlanggung jawab menjagB keraha$la3n data danlalau infolmasi yang drtellma $e$U31 dengan peraI\Jran peroodang-uMangan BaggnKedua Koordinasi eli bidang Per1indungan KmIenIeban PelS Paul 4 (1) PARA PIHAK beltoordlOa$1 terl<.a1 peltndungan Keme1dettaan PelS datarn pelaksanaan tugas di bidill19 pers sesuai dengan peraturan peroodang-udangan (2) PIHAK KEDUA, apaWa menerma pengaduan dugaan perseIrsoim'seneta tennaslll< SIIat pembaca ataIJ OJ)no'lcolom antII3 ~ dengan masyarakal, akan ~icaIO yang ~'bersengkela darYa:au pengadu umuk me!akWn ~ _ beIiahaj) dan beqerjang nUai dan ~unakan halt jawab, hale koreIw. pengaduan ke PIHAK KESA TU maIJPI.'I ptoses perdala. Sebagamana (3) Sebagarnana dmaksud pada rpt (2). apabA sokJsI ~ Iangkab- liI1Ig~ dan PIHAK KESA TU IeBebut 00ak dapal d!1em1a pohaI( peI1gadu dan Ing'" menemptJh pt05e$ hul«Jn 1aMya, maka pllak peI1gadu dmma mengist f(l(~llr pemyalaan dIMas keftls belmeleraL 8agbnKetiga Koordinui di ~n9 Penegakan Hullum Twit Ptny,lahgunllll Profesi Warlaw3n PaulS (1) PIHAK KESA TU apaWa menemul<;an danlalau menerima iaporan masyarakal ledta~ adanya dugaan tildak ptdana ell bidang I)EIS maka meli!~ukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA. (2) PlHAK KEDUA apabtta menemIa IapoIan masyaI3kaI teIkatt adanya dugaan onda~ IiIat>a do Il!dang petS mab te1!ebiI daIlJlJ cbiJkan ~ dan hasilya ~ deIvan PIHAK KESATU IXlIII< ~ pe<tualan ~ adalab 11.'m~pd¥Ia ~1I pe;anggaran !<ode Elk.llrnaisll (3) Jlca dan hasi koooIilasi sebagaanana cfntaksud pada arae (1) dan (2) ~n pefbuatan tJndak ~. maka PlHAK KESA TU menyerahkan It.epada PlHAK KEDUA untuk dJtJndaldarp dengan ploses peIlyeidikan dan penyKlilcan sesuai dengan peraturan penI1dang-undil1lgan. (4) PIHAK K.EDUA d~ men1f1Ia bantuilll Ahi kepada PIHAK KESATU datam jlfDSeS penega!Ian IUuIn IeIlIadap penyala/lglrlaan ptores. W3f1aWal\ seIarJAAYa PlHAK KESA TU wa1l memerUJ pe'TTriIan ~ (5) PIHAK KEDUA ~ SIraI Pembe1ltahuan PeI1<.embangan HasA Penytd.ltan (SP2HP) keplda PIHAK KESATU ~ dJrnaksud pada ayal(3). Baglan Keempal Peningkalan KapasilaS Sumber Daya Minutia PaulS (1) PARA PIHAK -. bIr~•snI dapaI ~ kegratan perwlIjkatan kapasQs SII1UI da'f3 ~ 1erIIarIg petII31\aINn pI05e$ penega'lan hIAa.m teI1IadI9 penymhglNan ~~ ~ (2) Penyelenggaraan (3) Peni'*nggiraan keglatan ~nI3lla dimaksud ~ ay~ (1). meipuII petabhan. seminar. IYOrl<shoP. Slmposium. Focus Groc.t> ~ (FGO). a!aU keglatan taln yang disepakall. BABIV SOSIALISASI Pas.17 (1) NOlaKesepahaman iN dlSOSl3l1saWn oIeh PARA PlHAK balk di Ii1gkal pJSaI maupun tingkat daerahlwdayah (2) Sosia~sasi sebagaimana dimaksud pada ayal (I), baik secara send~sendiri maupun bersama-sama oIeh PARA PIHAK. (3) Sasaran SQ5jalisasi melipu~: a peIl9urus dan anggota OfgalllSaSl dan koos1ituen Dewan Pel$; b. pegawai negeri pada PoIri; dan c. pemangku kepentingan. BABV PENANGGUNG JAWAB Pasal8 (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ill, IBalIsanakan oIeh PARA PIHAK dengan menunjuk wakl~waklk1ya sesuai dengan ruang lingkw tugas dan fIIngsi masing.masing plhak (2) Wakil PARA PIHAK sebagaimana dlmaksud pada ayal (II. adalah. a PIHAK KESATU : Sektelans Dewan Pers; dan PIHAK KEDUA KepaIa Boro 0perasi0naI ~ Resene I<rr1QI KepoII$Ian Negill3 Repubik Indonesia ~ Baresl<.nm Pot!) BABVI •. BABVl TINDAK LANJUT Pasal9 (1) Nola Kesepahaman 111abn ~ dell PARA PIIW( dengan 11".eI\'fII$Ul1 Pedoman Ke!ja datt.IIau Pef)iIIfi!II Kerja Sarna yaog men..,akan salu kesan.ran yarg IXIak IefpIsaItan dan Nola Kesepahaman n. (2) Pedoman KeI)a daJVatau Pef)af\.all Kef)a Sarna se!iagaInana dina\sud pada ayat (1), disusm oIeh ~ keqa yang beranggoIakan pelWaUan dan PARA PIHAK (3) Pedoman Ketja dawatau Pef)8npan Kef)8 Sarna sebagavnana drnakstJd pada ayat (1), diselesa:kan paling lambal 3 (bga) bulan le!hlbJng sejaX ditandalangaillnya Nola Kesepahaman n. BABVlI MONITORING DAN EVAlUASI Pasall0 PARA PIHAK sec:ara bersam.l sarna melalaA<an I'IlCIr<lOMg dan MWsI a13s peIaUanaan Nola Kesepa/laman n sec:ara beI1caIa pai1g seQi 1 (saIlJ) lai daJam selaIm BABVlU PEMBIAYAAN Pasalll BABIX BABIX KETENTUAN LAIN Bagian Kesatu Addendum Pasal12 (1) HaI-IlaI yailg ~m dia11lrdalam Nola Kesepahaman ini, akan dialur kemudian olen PARA PIHAK dalam a~ndum yang merupakan bagian lidak tefpisalwln dari Nota Kesepahaman ini. (2) AddentiJm sebagaimana dimaksud pada ayal (I), hanya dapal dilakukan alas pelsetujuan PARA PIHAK. Bagian Kedu3 Perbedaaan Penafsiran Pasal13 Apabda di kerooOl3n hari lefiadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan NGta Kesepahaman II1i. akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untllk mula~1 Bagian Ketiga Masa Berlaku Pasal14 (1) Nota Kesepahaman ini berlaku setama 5 (lima) lahun lerhiluflg Sejak laflggal ~Iailgarn oIeh PARA PIHAK. (2) NGta Kesepahaman ini dapat dipe!pa~ang sesuai dengan kebotuhan berdasarkan kesepakalan PARA PIHAK. deflgan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paliflg lambat 3 (tiga) bolan sebeltJm berakhir masa berlakunya Nola Kesepahaman 111L (3) NGta Kesepahaman sebagalmana dimaksud pada ayal (1), dapal diakhiri sebelum hablS masa beriakunya, deflgan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri NGta Kesepahaman wajlb memberitahukan maksud tersebut secara lertulis kepada pihak laillnya BABL .. Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Polri Buku Saku Wartawan Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan TNI b'ih•.\,~ dill.tm :-iln~;';';~ ?d<~k';lnt!;l:: tu~il:'i: PARA PllJAK (1~:::';:-.l~.1tl h.cmomsas: .H:i .. r,l ':"\: dt'!~,!!,~rptt'r~ n!I~:<lI:,)! ~'I',ll~!!_!~-l'I1J,:/s !)I');,,; .. :I-;. ?liHh !'f:!C,,\I:\ d";,,,: :<1'":.: .. ",,,,, ,<,["d" pu;,";; d:,,, PlHAK KED'UA nlt•r.dr-'::::lg pr•r.; :l"t;,:r):~,L. .i1~:;; ~dd-_ P;I)t'I.:~:'::]::'!1<::l:am r:14,.':ti:y_•.~,,' f}rmhr:::,I':U: (i,~:1rll\,::~,,~~,•p(H:k.c~:!-;,:-::::nS;4~:::-;.\';I.I:l.~::i~l:::m~ :',~:h'!':.l 1)t'1H!~'!l :'~"rnlw:h~11 :~ill'. r:'l'r;~u:rar, !}~'~'lI::cI'I;~1!!.,~::cI:l~l~'Ir.S~'IM~,H bt.'n~-.l:: 1_':11:')!:l~'~:~1fbtH!, \(lf1j(::' ,~; 1.i)h'.I:1 21J:;'f I~'ll{(!::~ T'::nl:',~ \'I~,'::I~.ill (;:(;:::1-:-~;a rLemcaran ;\'(-~~:f' !~l'lr.:I)::~ :r.t:r.:ll'~:.(1 T~:r.1:1 ](;IJ:' ;";-:1:.:.1.;.•. :2-;. -1:lrn:)'lt•,:I~l L~'~r!~~!7,\~:•'~.;tr<:1'\t)l~l':r ,i,:.l~!1: ~':'l(~~H:~_:"':\(i4\:H~'\,,:;m:,; "';~T:,<t!:'..!I~: l)~'9 (t':ti:'i:,~ p{':-:-i ,Lc:mb,:'l:(:.r. :'\L'~a;~t ~\'I'llh:lk Il:ill;!h•~:.1 T;~::ul~ :,~(I\,I };I:m::r )ili);:r.;n 1_ U:1(!.II'_~:_-~HI.I:~~\I:'r:ll:~ l•~ ':,!:~',:I~,!::nl~t,,!•.I:l:~!! f\.f':t"['!}lI;';:l,m l~l:.ll'~l,I~! ~"'j:):'.;'; lLt-:!lik;-;~:: xt:..2,~'c:l !«(!1\;1)::.;.; I::(:'::e:~'~~T,;l1tH.m liIIJ,"" ~r'mll: ~)11 SI•;r.;.lr,~l:~~':d:t:'i~?.'U~ 1:;,: '::;). II•:-~:•bt:f ,l! ;If;l:''' PARA PIHAK ~:'p,lki): lI!l:'...;~ m'.:mhu:t: (;:I!"l m:':I:".1:-:t~~I~H:~,111!;';N£l K(,5('T)<"!1:f'!r.1~:' t(";::(;I:~ K!':"je'! S(1:":M f\•rllm:t,;I;~'w t\t•lr:~•r(~!•k.il~':[1)t'rs (k::!Z;t:~ kt' t'~::'_hl;l d;I:! ~\~II',HS~:;::'it:  ,:~u•_!! ~::(tiur dill.1m P;l!'.l: P<'.~.t}~("I);)~"'!Ib";::...;u: Pasal 1 Maksud dan Tujuan ~I.l~:-'l!:~ ~:(tr: \,,;,1 Ko:'~";~lt',;I:;I;I:l :11] ;lti,,\I;lh '.l:':\.~ :-:h'n,~.~H~r n,:,..:'a:I,~ ~l';.'.t s:=t:r.(; t{':::,~I~~ Po::'rb:t~L.I~~<]I: ~c:t:ILT(.k;;i.\..1. :: Pcrs l:~•:1~.1:1:-_;,:-..;.m ..t~~tr {:'olJXl: ~t:I;I~:lk,l:'i;l't{.::I:,l:l :;:I~I PARA PIHAK (:';II.lln ml'::.:'::1n?:l•n:j{,'l\il$lk~lI~ :,\nl,1 ;":-:'•:'<.•:~)Ilt .a.ua.: ::li Pasa 12 RU'ng LlllJ:kup r. pcl:rH':ll:1~tll~ ~t;'m(•rr.('-k.~ac i:(':'~: r~-;ln..~;l;l(t:~ kd-~\•;-.jix,n:h:f:l'I,I,~!) \\~~r~~w;1, :1, f1(.':lt'.~,!;';itr IlLIliU(]1 (iil:l ;,:~t\(,OlarlSI 1?t':I:\•l•:;-'LrI:";"~!'-A.:l_ :n:':-;rl1:.\=': '~\:I, P(•r.:.Il!l'cu: Pt:ri:il;i'cm, I)t•'.r<~:: p~,:-~:~;:~I~:~:tl:'mil~ :;1:11:~"~I\~:Ik::':"Ill'I'ck:";;t,:_;lper~_ :). p._':uiui:kmt (:a:1 pd~L:I:t'll: !',It';;lsi ~l~~'(:i:~:.L1~i j):-i:I~''':';:: -:-~l d,;l;J r~'rs. \;I~I;:nal_ Buku Saku Wartawan c, ;\;:,:r.::.:",j k':r.."d:a~: ([,Ill ~''':'lJl:"" f',;dJe:lI",:: l<r.l<lIl~ ~c:•IAI:.1':.\:1 ;:I..".~(i:-:\:(:J;l r.. S~~:~).:~(IS:\;':<1 :'r:.rr;,iH~r.:<~1::i('r~l(.a T!\J .~D,T~I Al. d.lr: 'j \~ ;\t. ~:-'~•.il ?~~S~;l::.:""n:'l Pasal3 Pembiayun Sc:";!,4lltl f)t':r.t:lit\'(lt~:lv JI1.~{1~ll),~lt (~t.ar: :'H':'i~:\ilr.;lol;: ~dil ~(,S(•~.:d:a:!H'U'.: :1:' •~.:bl'b.~I:~~'I~p(lr.A ilr.~~ilr'Jl~ PARA PJHAK ~:.lll;(. t:llitk~itl:,)~;lr ::1:'ln•:a k\•ln~lll~lr. :x'r.l~•J:"Il!;:)l•:".l:V;.'II:g':'I:l(:('j:~lll:::<~I:~:J~-r~d;';u I'asal4 ~!an IIerlaku :H ~\•Il:.\ r\j'Srpil;l<\:::la:', Ill! ':J('~:.i1~:'.J !v.';ti:ilj) .=.. 1117."."-:1 :~1h:,tl ~•tt., r.::(1:!(~(.\;';"~1~1l1".I:llrh PARA PTHAK ,,:..H: 6~;)dl J::':-::;'I!~.I<II~:~ d~(iS ~r"•?~k.J:;l:l PARA PlHAK It I>~"')fr. r,.l! ~~t<) J\t~tpi\1Hl::•'(H: 1£1! :J~•:i)kill:• f,(:H td:'l:{ d:?;•:I}llrljilr.~ lil~~ <l:n:; '••:i,lkjl::-i ka.cn.i fll'n:!:Ill,l:l~: :c:!':~lJSCl~("r,~ill;lh s.ru r:~ilk ~<ir~'l~('" J.I.J:-..ll': l.un, r:-,ak,j ?el:~cl~b:all \t':•'.« K~'~•!J;lr""l:n(ill Ir:, ::~bk :!:C:'I:Yl':101h~:.cIl:p~.'r:;llI:•('~I•:h':j~I~Jitl.l':.rlJl:~:~'.~ilii!;:J~i,;:I;r:kd:~dll C:~I~l!dll :>!':'l:"::~1.!lHH.n :\,.:til I\n~!-~)(,l:~.:nil:1:I:<:--;lkh:r s~:r?--~: i;{'n~.1:1 ~(,:•8:•dl::C::.t :;~-:J,lCJi(lr::t:•:--t•if.i: PasalS Tlndak Lanjut III PARA PJHAX Se'P,I'",ll 1:-,(•r,inda:d.-lI~••J:1 :\u:~1 1\t":i(,'p<ithH::~II~ !I~•. (:a:<tnl l;!"':~'llk P('~.I"tl.':(lI1 l\e)i.1 S.l:!lil .f':\~! ,llt:,I:-:1PARA PIRA!< _rdi:~ :nfn~~1I'4: st•l:ci:•cf r,l:\•1 r,<ll•hal .':,\I~g 1~'I.ldh:'foiit;lk<l;l d/d::l r:~~:l~hl:~~';:)\~,~,\ 1\,..~q)'111a~1ill'..n: 121 P~'~_lll!•.J~lI: k~'I)i1 ~1r.•,.1 S(•b..t;,~<1!!.::H:':; dl:-:li:tk~.l\l ?-o-ld" .~\ ..11 i II :lka~~ f.llIJ:d(l,~:<"tI:_lI..Ir~: kh l\iIP~lSPt'll T\"l dm: fA!:'"it h:;ldi~;~t11:\l:~k~:;II', Pa.al6 Ketentuan Lain• Lain :ial•hal "•;Il:s ild",:-\ <ll1I'.J b':•.~::: (1:,\("i: (:~\~~l:r. :\'(1:,1 1\~~"'?,li~tI~1t'I~l:;:: ""lk,l:l tl:<I:~( d(ltoti::! amd:uklT',ftl :H,::~p:ci!/•.' 1!~':-(~d'::H~J;:f)(,i~'~1llr.ti~1PARA P1HAK ';,)r,~ :r:tr:,i;litkar: h<')~:'\!l~,I:~gt!t:a:...; '.t':-P:;Ii,lj:;';ilC :Ll:,I:Y. ~1:r<1h~~('~ilh4I1t,(t:1;1:: Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan TNI  0 Buku Saku Wartawan Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Kementerian Dalam Negeri  Pasal1 Tujuan NOla Kesepahaman ini merupakan kel:asama dalam melal(sanakan Pengualan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan RevclllSi Menial. Pasal2 Ruang lingkup NOla Kesepahama~ ini melipuli: a. Penyelen99"raan Pendorlikan dalam upaya meningkalkan kualilas sumberdaya manus's dibidang Ideologi Pancas:la. Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan RellOlusi Mental: b. Memfasililasi pelaksanaan 'e<Jial8n Penelitia~ dibidang Ideologl Pancasila, Wawasan Ke!Jangsaan, Bela Ne<ja.a dan Revolusi Mental: c. Memfasiril3si ke<jial3n Pengabdian kepada Masyarakal drbidang Ideolog' Pancasi'3, llia'Nasan Kebangsaan. Bela Negara can Rsvolusi Mental: d. Upaya•u9aya atau kegialan la;n daJam rangka Peningkalan kual,las Sumber Daya Manosia dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kelxmgsaan, Bela Nagala dan Revolusl Menial sepanjang lida~ bertenlangan dengan kelenluao yang berlaku di mas;ng•masing PIHAK. 8. Partis;pasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidi~" dan vpaya pening~llrn kualilas sumller daya manus'a dibidang Ideolog' Pancasila, Wa'Nasan Kebangsaan, Bela Negala dan Revolusi Menial. Pasal J (1) Now Kesepahaman ini berlaku ~ma 3 {tig8i tshun, lalMuny se;ak Nola Kese~ahaman ini cifandatangani dan dapat dipelpanjang sesua; dengan kese;>akallrn PARA PIHAK. (2) Nol alas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberilahuM seceea tertulis oIeh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambal2 (dual bulan sebel"mnya. Pasal4 Pelaksanaan teknis dali Nota KesepaMman 'ni aken dniOdaklMjuli dalam Perjanjian Ker;asama yang dilandatangani oleh Pej<rbal vang cituniu~ oleh PARA PIHAK berdasa(~an perallilan perundang.und3ngan. selambal.lambatnya 6 [enam] bulan seia~ditandatangi Nota Kesepahaman int. Buku Saku Wartawan Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Kementerian Dalam Negeri  Buku Saku Wartawan NOTA KESEPAHAMAN DEWAN PERS -- KEJAKSAAN AGUNG DEWAN PERS KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOTA KESEPAHAMAN ANTARA DEWAN PERS DENGAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/DP/MoU/II/2013 NOMOR : 020/A/JA/02/2013 TENTANG KOORDINASI DALAM PENEGAKKAN HUKUM, PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS, DAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT Pada hari ini, Senin tanggal 11 bulan Februari tahun 2013 bertempat di Manado, Sulawesi Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Prof. Dr. BAGIR MANAN, SH, MCL., selaku Ketua Dewan Pers dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. BASRIEF ARIEF, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka, satu dan tidak terpisahkan. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 ); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Namor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-001/A/JA/01/2008 tentang Ketentuan Pemberitaan Melalui Media Massa di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; 9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia; 10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/ IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan; 13. Peraturan Dewan Pers Nomor 61/Peraturan-DP/ V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/111/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, sebagai berikut: BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah: (1) Demi terwujudnya penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers yang berimbang, akurat, tidak beritikad buruk, berkeadilan dan menghormati supremasi hukum. (2) Demi terwujudnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan: (1) Koordinasi, Komunikasi, dan Konsultasi dalam bidang: a. Penegakan hukum. b. Perlindungan kemerdekaan pers. (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan. (3) Sosialisasi terkait penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. BAB III PELAKSANAAN Bagian Pertama Koordinasi di Bidang Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers Pasal 3 (1) PIHAK PERTAMA akan meneruskan kepada PIHAK KEDUA apabila menerima pengaduan dan atau laporan dugaan terjadi pelanggaran hukum di luar ruang lingkup pelanggaran Kode Etik. (2) PARA PIHAK sepakat apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pemberitaan pers penyelesaiannya mendahulukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebelum menerapkan peraturan perundang- undangan lain. Bagian Kedua Pemberian Keterangan Ahli dari Dewan Pers Pasal 4 PIHAK PERTAMA akan membantu memberikan dan atau menghadirkan Ahli kepada PIHAK KEDUA sebagai pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan hukum dan kemerdekaan pers baik dalam bentuk preventif maupun represif. BAB IV SOSIALISASI Pasal 5 PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan sosialisasi Nota Kesepahaman ini kepada jajaran PARA PIHAK untuk dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. BAB V KERAHASIAAN Pasal 6 PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan atau catatan yang patut dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 7 Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK. BAB VII PERBEDAAN PENDAPAT Pasal 8 (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perbedaan pendapat yang timbul karena perbedaan penafsiran dan atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK. BAB VIII EVALUASI Pasal 9 PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. BAB IX JANGKA WAKTU Pasal 10 (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. (2) PARA PIHAK sepakat apabila Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, dilakukan koordinasi selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini. BAB X KETENTUAN LAIN Pasal 11 (1) PARA PIHAK sepakat perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. (2) PARA PIHAK sepakat tindak lanjut Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masing-masing PIHAK yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. PIHAK PERTAMA Manado, 11 Februari 2013 PIHAK KEDUA Prof. Dr. BAGIR MANAN, SH, MCL KETUA DEWAN PERS BASRIEF ARIEF JAKSA AGUNG Buku Saku Wartawan NOTA KESEPAHAMAN DEWAN PERS INDONESIA -- DEWAN PERS THAILAND DEWAN PERS Memorandum of Understanding Between The National Press Counsil of Thailand and Press Council of Indonesia This Memorandum of Understanding is made in Jakarta, Indonesia on 24th May 2016 between: The National Press Council of Thailand, based in Bangkok, Thailand represented by Chavarong Limpattamapannee, Chairman of The National Press Council of Thailand and The Press Council of Indonesia, based in Jakarta, Indonesia represented by Ahmad Djauhar, Vice Chairman of Press Council of Indonesia, Herein after referred to as Parties; WHEREAS A. The Parties commit themselves for promoing an enabling environment for free and responsible access to correct and unbiased information in public interes and to aid good governancer; B. The Parties commit themselves to creating conditions within which the National Press Council of Thailand and Press Council of Indonesia can be manifested through a competitive and professional process within the Journalism Code of Ethics and Press Fressdom; C. The Parties commit themselves to building capabilities of media professionals by promoting qualitative media education and training facilities under the exchange program D. The Parties commit themselves to strengthenig the implementatio of Independent ASEAN Press Council to uphold journalistic ethics in the interest of society and brotherhood across borders and regions. Nota Kesepahaman Dewan Pers Indonesia – Dewan Pers Thailand 283 In accordace threre with the Parties decided to conclude this Memorandum of Uderstanding in order to establish the basis for their collaboration and for their future activities the framework of PRESS FREEDOM. To this end the Parties have agreed upon the following: 1. Cooperatig in activities on the promotion of implementation of independent ASEAN Press Council in ASEAN region; 2. Organizing activities such as exchange visit between the Press Councils every years; 3. Organizing training of journalists code of ethic as part of journalism exchange programs; 4. Establishing a joint committee to Implement the agreement in this Memorandum of Understanding. Any dispute arising out of the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through negotiation or consultation. This Memorandum of Understanding may be reviewed and amended at any time, by mutual written of the Parties. Such revisions or amendments shall come into effect on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing. This Memorandum of Understanding would coincide with the grant period, anticipated to be 24th May 2016 - 23rd May 2018. In witness where of the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding. The National Press Council of Thailand Chavarong Limpattamapannee Chairman Press Council of Indonesia Ahmad Djauhar Vice Chairman Buku Saku Wartawan 284 Dewan Pers Periode 2016 - 2019 DEWAN PERS Nota Kesepahaman Dewan Pers – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 285 Buku Saku Wartawan Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan LPSK  Nota Kesepahaman Dewan Pers – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 287 0 Buku Saku Wartawan 288 Dewan Pers Periode 2016 - 2019 Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan LPSK  290 Dewan Pers Periode 2016 - 2019 Buku Saku Wartawan DEWAN PERS NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DAN DEWAN PERS Nomor : B. 161/K.BNPT/4/ 2014 Nomor : 02 /DEWAN PERS/IV / 2014 TENTANG KERJASAMA DALAM RANGKA MENJAGA PROFESIONALITAS PEMBERITAAN MEDIA MASSA MENGENAI PENANGGULANGAN TERORISME Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Dewan Pers tentang Kerjasama Dalam Rangka Menjaga Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Mengenai Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dibuat pada hari ini, 15 April 2014 di Jakarta, antara: 1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30 Jakarta Pusat, diwakili oleh Drs. Ansyaad Mbai selaku Kepala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 291 Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan BNPT  2. Dewan Pers lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Dewan Pers lantai 7, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, diwakili oleh Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, M.C.L selaku Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertugas menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme serta mengkoordinasikan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan terorisme. 2. Bahwa PIHAK KEDUAadalah lembaga Independen yang berfungsi menjaga dan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. 3. Bahwa PARA PIHAK sepakat penanggulangan terorisme menjadi perhatian khusus. Memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Aksi Terorisme Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012.4. Keputusan Presiden Nomor 22/M Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Dewan Pers untuk masa jabatan 2013-2016; Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Rangka Menjaga Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Mengenai Penanggulangan Terorisme dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Maksud dan Tujuan (1) Maksud Nota Kesepahaman adalah untuk mengatur kerjasama serta meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan fungsi PARA PIHAK. (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah : a. Mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan serta pencapaian fungsi PARA PIHAK. b. Meningkatkan kompetensi wartawan dalam pemberitaan penanggulangan terrorisme sesuai Kode Etik Jurnalistik. c. Menyusun pedoman peliputan pemberitaan penanggulangan terorisme secara bersama. d. Melakukan kegiatan pelatihan kepada wartawan dengan menggunakan materi pedoman peliputan pemberitaan penanggulangan terorisme. Pasal 2 Ruang Lingkup Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. PARA PIHAK sesuai fungsi masing-masing berperan aktif dalam proses penanggulangan terorisme di Indonesia. 2. PARA PIHAK menyusun pedoman pemberitaan penanggulangan terorisme sesuai Kode Etik Jurnalistik. 3. PARA PIHAK melakukan koordinasi untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki melalui kegiatan pelatihan pemberitaan media massa mengenai penanggulangan terorisme. Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan BNPT  293 Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemberitaan Penanggulangan Terorisme Melalui Media Massa. (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan peserta pelatihan dan menyiapkan materi pelatihan sekaligus sebagai narasumber dalam memberikan materi untuk mendukung PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemberitaan Penanggulangan Terorisme Melalui Media Massa. (3) PARA PIHAK bersama-sama menyusun pedoman pemberitaan media massa mengenai penanggulangan terorisme. (4) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Kesepahaman ini dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Pelaksanaan (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi lebih lanjut. (2) Setiap koordinasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pasal 5 Masa Berlaku (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, kondisi situasi dan hasil evaluasi 1 (satu) tahun berjalan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. (2) PARA PIHAK dapat melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepahaman ini. (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepahaman ini. (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman dimaksud tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK. Pasal 6 Kerahasiaan PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan/atau catatan yang patut dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Pembiayaan Biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang telah disepakati bersama menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi PARA PIHAK, secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas jalannya kegiatan-kegiatan yang telah disepakati. Pasal 9 Perubahan (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK. (2) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK. Pasal 10 Penutup (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000 dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. (2) Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK. Jakarta, April 2014 Pihak Pertama, Drs. Ansyaad Mbai (Kepala) Pihak Kedua, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, M.C.L (Ketua) 296 Dewan Pers Periode 2016 - 2019 Buku Saku Wartawan DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA CONSELHO DE IMPRENSA TIMOR-LESTE NOTA KESEPAHAMAN ANTARA DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA DENGAN DEWAN PERS REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE NOMOR: 02/DP/MoU/VIII/2016 NOMOR: 01/CI/ME/VIII/2016 TENTANG PEMAJUAN KEBEBASAN PERS MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN Pada hari ini, Senin, tanggal 29 bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, bertempat di Gedung Dewan Pers Republik Indonesia, lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Ketua Dewan Pers Republik Indonesia, Yosep Adi Prasetyo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Dewan Pers Republik Indonesia, lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; Nota Kesepahaman Dewan Pers Indonesia – Dewan Pers Republik Demokratik Timor Leste 297 2. Ketua Conselho de Imprensa de Timor-Leste, Virgilio da Silva Guterres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Conselho de Imprensa de Timor-Leste yang berkedudukan di Avenida Bispo de Medeiros, Quintal Boot, Dili, Timor-Leste, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama- sama disebut disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut: a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3887); b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga independen yang berfungsi mempromosikan kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang Komunikasi Sosial Timor-Leste, Nomor 5/2014, Pasal 44; (Jornal da Repulica, Série I, No: 39, 19 de Novembro de 2014) c. bahwa PARA PIHAK memiliki semangat yang sama untuk memajukan kebebasan pers melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan; d. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kesepahaman yang saling memberikan manfaat dalam rangka memajukan kebebasan pers melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pemajuan Kebebasan Pers melalui Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Kebijakan, selanjutnya cukup disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut: 0 Buku Saku Wartawan Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pemajuan kebebasan pers melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan; (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memastikan kerja sama yang erat dengan mempertimbangkan perbedaan dan sifat yang saling melengkapi dari mandat dan tanggung jawab PARA PIHAK; Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini: 1. Penguatan kelembagaan, meliputi: a. Pendidikan, pelatihan kerja, magang kerja, dan pertukaran wartawan; b. Pengembangan kebebasan pers; c. Pengembangan program bersama terkait seminar, lokakarya, penelitian, dan penerbitan. 2. Pembentukan regulasi tentang pers; 3. Pengembangan kebijakan media dan monitoring program peliputan; 4. Kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK. Pasal 3 PELAKSANAAN (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara unit teknis yang ditetapkan PARA PIHAK dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini. (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Pasal 4 PEMBIAYAAN Segala kebutuhan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan kewajiban PARA PIHAK dan/atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan rumusan teknis, proposal, dan persetujuan bersama. Pasal 5 JANGKA WAKTU (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaharui, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK. (2) Penyesuaian dan/atau perubahan atas Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tetap memperhatikan hal-hal dan prinsip-prinsip yang telah disepakati sebelumnya antara PARA PIHAK. (3) Dalam hal salah satu Pihak memiliki keinginan untuk mengubah, memperpanjang, dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 300 Dewan Pers Periode 2016 - 2019 Buku Saku Wartawan (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi tugas, fungsi, dan wewenang PARA PIHAK. (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah PARA PIHAK yang tidak memungkinkan terlaksananya Nota Kesepahaman ini. Pasal 8 PENUTUP Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Tetum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan landasan hukum yang sah dan mengikat PARA PIHAK. Jakarta, 29 Agustus 2016 PIHAK PERTAMA, KETUA DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA YOSEP ADI PRASETYO PIHAK KEDUA, CONSELHO DE IMPRENSA DE TIMOR-LESTE VIRGILIO DA SILVA GUTERRES 301 Buku Saku Wartawan Bagian VIII: UU Pers UU R.I. No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Buku Saku Wartawan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin; b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa; c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun; d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; e. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang- Undang tentang Pers; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. 3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. 4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. 5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. 6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. 7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing. 8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. 9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. 10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. 11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. 14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. BAB II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS Pasal 2 Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 3 (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pasal 4 (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Pasal 5 (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. (2) Pers wajib melayani Hak Jawab. (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi. Pasal 6 Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran; BAB III WARTAWAN Pasal 7 (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Pasal 8 Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. BAB IV PERUSAHAAN PERS Pasal 9 (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Pasal 10 Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Pasal 11 Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pasal 12 Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Pasal 13 Perusahaan pers dilarang memuat iklan: a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. Pasal 14 Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita. BAB V DEWAN PERS Pasal 15 (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus- kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; g. mendata perusahaan pers; (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari: a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers; (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota. (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari: a. organisasi pers; b. perusahaan pers; c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat. BAB VI PERS ASING Pasal 16 Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 17 (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan    yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini,      wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang- undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235); 2. Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 23 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 23 September 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MULADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS I. UMUM Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang- Undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”. Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat 1 Cukup jelas Ayat (2) Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Pasal 4 Ayat 1 Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Ayat 2 Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang- undang yang berlaku. Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan indentitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan. Pasal 5 Ayat 1 Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Pasal 6 Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Pasal 7 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Pasal 8 Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 Ayat 1 Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers. Ayat 2 Cukup jelas Pasal 10 Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers. Pasal 11 Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara: a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan; b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik; c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana penganut ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat 1 Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch). Pasal 18 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12 Ayat 3 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887 Bagian IX: Lain-Lain 1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Buku Saku Wartawan KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 14/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 Jakarta, 30 Desember 2008 Kepada Yth, 1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi 2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia SURAT EDARAN Nomor : 13 Tahun 2008 TENTANG MEMINTA KETERANGAN SAKSI AHLI Sehubungan dengan banyaknya perkara- perkara yang diajukan ke Pengadilan yang berhubungan dengan delik Pers, maka untuk memperoleh gambaran objektif tentang ketentuan- ketentuan yang berhubungan dengan Undang- Undang Pers, maka Hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli dibidang Pers. Oleh karena itu dalam penanganan/ pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik Pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan Saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk Pers tersebut secara teori dan praktek. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. a.n KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI BIDANG NON YUDISIAL DR. HARIFIN. A. TUMPA, SH.MH Tembusan : Kepada Yth 1. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI. 2. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung - RI. 3. Panitera Mahkamah Agung - RI. 4. Dewan Pers. Buku Saku Wartawan </div></div>

Undang Undang Pers

Sekretariat Dewan Pers: Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp. (021) 3504874-75, 77 Faks. (021) 345203...

Baca selengkapnya »